Kaleidoskop Politik 2020

Gara-Gara POP, Nadiem Makarim Diprotes NU dan Muhammadiyah

Oleh: Felix Nathaniel - 31 Desember 2020
Dibaca Normal 4 menit
Nadiem Makarim memasukkan dua yayasan milik korporasi raksasa dalam Program Organisasi Penggerak. NU & Muhammadiyah tidak terima.
tirto.id - Posisi Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sempat guncang. Pada Juli 2020 Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menarik diri dari Program Organisasi Penggerak (POP). Nadiem dianggap tidak menghargai jasa dua ormas terbesar di Indonesia itu.

NU dan Muhammadiyah tidak terima dengan keputusan Nadiem yang menggandeng yayasan seperti Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation. Faktor historis menjadi satu alasannya. NU dan Muhammadiyah sudah lama malang melintang di dunia pendidikan dibanding dua yayasan tersebut.

Biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk POP mencapai Rp595 miliar per tahun. Uang sejumlah itu digunakan untuk membiayai pelatihan atau kegiatan yang diselenggarakan organisasi terpilih.

Ada tiga kategori penerimaan. Pertama adalah kategori Program Gajah dengan dana Rp20 miliar; kedua Program Macan senilai Rp5 miliar; ketiga Program Kijang dengan nilai Rp1 miliar. Dana itu dianggarkan setiap tahun sampai dengan 2022.

Perbedaan ketiganya ada pada lingkup pelaksanaan program. Dengan nilai Rp20 miliar, Kemendikbud berharap penerima dana dapat mencapai sasaran 100 satuan pendidikan. Program Macan dapat mencakup 21 sampai 100 satuan pendidikan. Sedang Program Kijang harus mencapai setidaknya 5 sampai 20 satuan pendidikan.

Seleksinya ditentukan berdasar rekam jejak. Organisasi yang sudah memliki pengalaman lebih dari 3 tahun dan sudah ada bukti konkret atas pelatihan yang dilakukan bisa masuk dalam Program Gajah. Sedangkan organisasi yang baru berjalan dan berkembang setidaknya 1 tahun, memiliki model dan sistem yang bagus, namun belum tentu memiliki hasil (output) bisa ikut di Program Macan. Program Kijang diisi oleh organisasi yang baru memiliki ide yang bagus dan belum ada output-nya.

Dasar dari program ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2019 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kemendikbud. Serta Peraturan Sekjen Kemendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Pengembangan Mutu Guru dan Tenaga Pendidikan.

Salah satu persyaratan penting yang harus dipenuhi adalah calon peserta memiliki pengalaman dan/atau bukti keberhasilan program di bidang pendidikan di satuan pendidikan.

“Kriteria pemilihan dan penetapan peserta POP yang harus dievaluasi. Kriteria pemilihan itu ada kategori banyak, di situ tak jelas. Yang bisa siapa saja, yang seperti apa, kan mestinya ada pembeda,” ucap Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, Kasiyarno, seperti dilansir Tempo.

Setelah evaluasi, yayasan seperti Tanoto dan Sampoerna Foundation sudah menegaskan mereka tak akan menggunakan dana dari APBN, tetapi NU-Muhammadiyah dan beberapa ormas lain seperti PGRI tak peduli. Mereka memprotes dan mendesak adanya evaluasi lanjutan terhadap pengadaan POP Kemendikbud.

Faktor Historis

Selain transparansi, alasan sejarah membuat Muhammadiyah tegas memilih keluar dari program POP. Sejak 1912 ketika didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah sudah aktif merambah dunia sosial. Realisasinya adalah melakukan aksi sosial, mengajarkan pendidikan agama dengan menerjemahkan Al-Qur'an, mendorong perempuan untuk ke ruang publik, pendirian masjid, dan mengajak anak-anak untuk bersekolah

Kendati mengajar pendidikan umum, fokus Muhammadiyah adalah pendidikan agama. Salah satu kegiatan inti Muhammadiyah adalah mendirikan sekolah sendiri dengan penambahan pengajaran ilmu agama Islam. Di masa kolonialisme, apa yang dilakukan Muhammadiyah adalah terobosan sangat besar.

Selain meneruskan sekolah yang didirkan Ahmad Dahlan di Kauman, Muhammadiyah juga mendirikan sekolah di Karangkajen, Lempuyangan dan Pasargede. Sebagian di antaranya didirikan di rumah anggota Muhammadiyah. Sampai dengan 1917, sudah ada empat sekolah yang didirikan Muhammadiyah.

Apa yang dibangun oleh Muhammadiyah memang punya andil besar bagi pendidikan rakyat negeri terjajah. Pendidikan di masa itu adalah sesuatu yang mahal. Ketika Indonesia baru merdeka, seperti tercatat dalam buku Haji Agus Salim (1884-1954): Tentang Perang, Jihad, dan Pluralisme (2004), angka buta huruf masih 90 persen. Sekolah hanya bisa dinikmati 10 persen penduduk.

“Persyarikatan Muhammadiyah sudah banyak membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan sejak sebelum Indonesia merdeka. Tidak sepatutnya diperbandingkan dengan organisasi masyarakat yang sebagian besar baru muncul beberapa tahun terakhir dan terpilih dalam Program Organisasi Penggerak Kemdikbud,” kata Kasiyarno seperti dikutip dalam siaran pers PP Muhammadiyah, Rabu (22/7/2020).

Nahdlatul Ulama juga sama. Salah satu hasil keputusan Muktamar kedua NU tahun 1927 adalah penggalangan dana untuk mendirikan madrasah dan sekolah. Setahun berikutnya, NU melakukan gerakan peduli pendidikan dengan mengunjungi berbagai pesantren di Jawa Timur. Keputusan lainnya yaitu mendesak pemerintah Hindia Belanda untuk memasukkan pendidikan agama Islam ke sekolah-sekolah di Jawa dan Madura.

Pada 1959 keseriusan NU di bidang pendidikan semakin berkembang dengan pembentukan Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) yang berwenang mengelola satuan pendidikan di bawah naungan NU.

Andil besar NU lainnya adalah mendesak pemerintah kolonial untuk menghapus Ordonansi Guru yang tugasnya mengawasi para kiai. Dengan adanya ordonansi ini, NU mendapati pengajaran agama Islam semakin sulit di sekolah-sekolah tradisional, utamanya pesantren, yang menjadi sarana utama NU dalam bidang pengajaran.

Dengan kiprah sebesar itu, NU menolak jika harus disandingkan dengan organisasi “tidak jelas” yang bisa lolos dalam POP. Jika target POP hanya 100 satuan pendidikan, NU punya kesibukan sendiri dengan jumlah satuan pendidikan yang jumlahnya berkali-kali lipat.

“Saat ini LP Ma'arif NU sedang fokus menangani pelatihan kepala sekolah dan kepala madrasah, 15 persen dari total sekolah/madrasah, sekitar 21 ribu," ujar Ketua LP Ma'arif NU Zainul Arifin Junaidi.

Nadiem kemudian meminta maaf kepada NU dan Muhammadiyah melalui siaran video. Selain memastikan Tanoto dan Sampoerna tidak menerima dana APBN, Nadiem mengaku visinya ke depan di bidang pendidikan tidak akan terwujud tanpa adanya kerja sama dengan dua ormas tersebut.

"Tanpa dukungan dan partisipasi semua pihak, mimpi kita bersama menciptakan Pendidikan berkualitas untuk penerus bangsa akan sulit tercapai. Kami siap mendengar, kami siap belajar," ujar Nadiem.

Selain meminta maaf, Nadiem juga mengapresiasi bahwa PGRI, NU, dan Muhammadiyah adalah tonggak pendidikan di Indonesia. Tanpa adanya ketiga organisasi itu, mungkin tidak akan ada kaum terpelajar seperti sekarang.

"Ketiga organisasi ini telah berjasa di dunia pendidikan bahkan jauh sebelum negara ini berdiri. Tanpa pergerakan mereka dari Sabang sampai Merauke identitas budaya dan misi dunia pendidikan di Indonesia tidak akan terbentuk," tuturnya.

Infografik Nadiem Makarim
Infografik Nadiem Makarim. tirto.id/Quita

Akhirnya Dibatalkan

Keteledoran Nadiem dan Kemendikbud memilih pihak ketiga dalam menyeleksi ormas peserta POP memang penting untuk diselesaikan, tetapi masalah lebih besar adalah polemik penarikan diri Muhammadiyah-NU-PGRI dari POP.

Dengan mundurnya tiga ormas besar itu, POP banjir kritik kendati sudah dievaluasi. Bertubi-tubi program baru yang belum ada semasa Kemendikbud dipimpin Muhadjir Effendy itu didesak agar ditunda atau dibatalkan. Beberapa pihak menyarankan dana yang sudah dianggarkan kemudian dialokasi ke program lainnya.

Pada 12 Agustus 2020 Nadiem mengunjungi kantor PBNU. Ia bertemu beberapa pengurus teras PBNU dan kemudian NU menyatakan akan bergabung serta mendukung program tersebut kendati ada kemungkinan diundur sampai 2021.

"NU harus terus terlibat dan tidak boleh menarik diri dari keterlibatan di dalam dunia pendidikan ini," kata Katib Aam PBNU K.H. Yahya C. Staquf.

Sementara itu Muhammadiyah memang tampak tidak sejalan dengan mantan bos Gojek tersebut sejak awal. Bagaimanapun, selama 2016-2019, posisi Mendikbud dipegang oleh Muhadjir Effendy yang berasal dari Muhammadiyah. Kendati Muhammadiyah tidak meminta jatah kabinet, hilangnya posisi Mendikbud dari tampuk Muhammadiyah memicu kekecewaan.

"Tujuan pendidikan itu beriman, bertakwa, berkarakter, bukan cuma teknologi. Lucu menyimak statement 'Saya lebih mengerti apa yang akan ada di masa depan kita karena saya bidangnya', gimana bisa memprediksi peluang tekno dalam pendidikan?" ujar Fahmi Salim, Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah seperti dikutip CNN.

Tapi akhirnya, pada 27 Agustus 2020, POP dibatalkan oleh Nadiem dan anggarannya dialihkan untuk membantu para guru yang terkena dampak pandemi.

"Dana [POP] tahun ini direalokasi untuk membantu guru dalam bentuk pulsa. Tahun ini anggaran POP kita dedikasikan untuk guru," kata Nadiem saat rapat dengan Komisi X DPR RI, Kamis (27/8/2020).



==========

Redaksi Tirto menayangkan Kaleidoskop Politik sebagai ulasan dan analisis atas peristiwa-peristiwa sosial-politik penting sepanjang 2020. Sajian khusus ini diampu oleh penulis politik Felix Nathaniel.

Baca juga artikel terkait KALEIDOSKOP 2020 atau tulisan menarik lainnya Felix Nathaniel
(tirto.id - Politik)

Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Ivan Aulia Ahsan
DarkLight