Menuju konten utama

Gaikindo: Skema PPnBM Baru Dorong Produksi Kendaraan Emisi Rendah

Ketua Gaikindo Jonkie D Sugiarto menilai rencana pemerintah untuk merevisi skema pajak pembelian barang mewah (PPnBM) akan mendorong peningkatan produksi kendaraan beremisi rendah.

Gaikindo: Skema PPnBM Baru Dorong Produksi Kendaraan Emisi Rendah
Ilustrasi impor mobil mewah. ANTARA/Fikri Yusuf

tirto.id - Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jonkie D Sugiarto menilai bahwa rencana pemerintah untuk merevisi skema pajak pembelian barang mewah (PPnBM) bakal mendorong peningkatan produksi kendaraan beremisi rendah.

Sebab, kata dia, jika skema PPnBM diubah dan insentif diberikan berdasarkan tingkat emisi gas buangan, maka industri akan ramai-ramai memproduksi mobil yang lebih ramah lingkungan dan hemat bahan bakar.

Apalagi, pengenaan pajak penjualan bisa ditekan hingga nol persen jika tingkat emisi kendaraan sangat rendah. Hal ini berbeda dengan skema lama yang menggolongkan kendaraan berdasarkan kapasitas mesin (cc).

"Pasti lebih banyak yang produksi rendah emisi. Karena, udah la, yang mobil boros lupain aja. Enggak bakal dibeli orang," tuturnya kepada Tirto, Rabu (13/3/2019).

Ia juga yakin penjualan mobil ramah emisi akan meningkat setelah revisi skema itu selesai. Sebab, kata dia, turunnya pajak pembelian berbanding lurus dengan harga mobil yang dibeli masyarakat.

"Secara garis besar kalau memang nanti disesuaikan PPnBM nya, kalau gitu berarti harga mobil akan lebih murah, terjangkau dan orang jadi sanggup. dan harapan kita ada kenaikan penjualan," ucapnya.

Meski diyakini bakal memberikan acuan lebih bagi industri otomotif, Jonkie tetap berharap kebijakan itu akan membawa cuan lebih bagi pengusaha industri otomotif tanpa harus menggerus penerimaan negara.

Sebab, kata dia, sebelumnya Gaikindo pernah memberikan kajian ke pemerintah bahwa penerapan insentif berdasarkan emisi karbon tidak akan menggerus pendapatan negara dari pajak.

"Kita kan dulu pernah bikin satu studi kelayakan menjajaki harmonisasi tarif. kita kan bilang pendapat pemerintah tidak boleh kurang. kalau bisa bertambah," pungkasnya.

Baca juga artikel terkait PAJAK KENDARAAN atau tulisan lainnya dari Hendra Friana

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno