tirto.id - Dalam rapat terbatas bersama para menteri di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (3/8/2020), Presiden Joko Widodo kembali menegaskan betapa belum kondusifnya situasi Indonesia karena pandemi COVID-19. Ia menyebut beberapa data terkini dari Satgas COVID-19.
Hingga Minggu 2 Agustus kemarin, kasus positif mencapai 111.455 kasus dengan total kematian mencapai 5.236 orang. Itu artinya, case fatality rate atau angka kematian yang disebabkan oleh penyakit 4,7 persen.
"Angka kematian di Indonesia ini lebih tinggi 0,8 persen dari angka kematian global. Ini yang saya kira menjadi PR kita bersama," kata Jokowi.
Dengan kondisi seperti itu, Jokowi lantas meminta kepada seluruh pembantunya untuk fokus memberikan sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat: menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak--disingkat 3M.
Mantan Wali Kota Solo itu ingin protokol 3M disosialisasikan bertahap. Pada dua pekan pertama, pemerintah fokus kampanye menggunakan masker; lalu dua minggu selanjutnya berkampanye pentingnya cuci tangan dan menjaga jarak.
Kampanye bertahap ini menurutnya penting agar pesannya sampai ke semua kalangan. "Kalau bareng, mungkin untuk menengah atas bisa ditangkap secara cepat. Tapi yang di bawah ini yang menurut saya memerlukan satu per satu."
Jokowi lantas memberikan instruksi khusus kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk melibatkan ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk berkampanye 3M dari pintu ke pintu. "Saya kira PKK sangat efektif untuk door to door urusan masker," katanya.
Sementara menteri lain diinstruksikan berkampanye melalui televisi dan media sosial secara masif.
Terlambat dan Gagal
Anggota Paguyuban Rakyat Indonesia Melawan Pandemi COVID-19 Ricky Gunawan heran dengan pernyataan Jokowi soal 3M tersebut, yang bisa dibilang merupakan instruksi kampanye nasional melawan pandemi.
Memang, katanya, "lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali." Namun kampanye ini "telatnya kelewatan banget. Sudah ribuan purnama baru mau mulai kampanye 3M," kata Ricky kepada reporter Tirto, Rabu (5/8/2020).
Pemerintah sebenarnya bukan kali ini saja bicara soal pentingnya protokol kesehatan. Saban hari Achmad Yurianto, saat masih menjabat juru bicara resmi Gugus Tugas COVID-19, mengingatkan itu. Kementerian Kesehatan pun membuat pedoman tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang di dalamnya terdapat sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan. Namun secara keseluruhan, katanya, kampanye ini gagal.
"Kampanyenya amburadul, informasinya tidak konsisten, kurang komunikatif, dan tidak pernah jelas tujuannya apa," kata Ricky.
Kalau saja pemerintah tidak sibuk dengan omnibus law dan mengundang influencer-artis ke Istana, kata dia, "kampanye 3M ini sudah bisa secara masif digelar dan bermanfaat menekan laju penyebaran virus."
Mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) ini menyarankan lebih baik kampanye 3M jangan dilakukan secara bertahap setiap dua minggu. Sebab rentan membuat warga salah paham dan informasi yang diterima malah sepotong-sepotong. "Harusnya ketiga hal itu serentak saja, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, bukan satu-satu," pungkasnya.
Senada dengan Ricky, pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono juga memandang Jokowi sudah telat apabila ingin mengampanyekan 3M kepada masyarakat dari pintu ke pintu.
"Memang Presiden Jokowi selalu telat. Habis selalu dengar ekonom terus," kata Pandu kepada reporter Tirto. Ada kecenderungan dalam penanganan pandemi, pemerintah menomorsatukan aspek ekonomi, sementara aspek kesehatan nomor kedua.
Kesalahan pun terletak di diri para pembantu Jokowi yang minim inisiatif. "Harusnya menteri enggak perlu nunggu disuruh kayak gini," tegasnya.
Tapi kampanye sudah dimulai, dan itu bagaimanapun harus dimaksimalkan, katanya. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu ditambahkan.
Pertama, kata dosen yang mengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI ini, kampanye 3M semestinya "satu paket". "Harus satu paket kampanyenya, diajarkan bagaimana orang mencuci tangan, menjaga jarak, itu satu kesatuan. Pencegahan itu bisa jika 3M bisa diberlakukan sekaligus," katanya.
Kedua, tidak cukup melibatkan ibu-ibu PKK, tapi juga kelompok lain seperti Dharma Wanita, majelis taklim, dan perkumpulan ibu-ibu yang ada di rumah ibadah. "Dampaknya besar sekali. Mereka bisa mengubah orang-orang yang acuh."
Ketiga, kampanyelah semaksimal mungkin. Penuhi ruang-ruang publik dengan anjuran-anjuran kesehatan, dari mulai dunia maya hingga dunia nyata.
"Jadi tugasnya pemerintah, [kampanye] besar, biar masif dan ada efeknya. Kalau jalan, penduduk akan patuh dan mempraktikkan protokol kesehatan. Maka penurunan COVID-19 akan terjadi," pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Rio Apinino
