FSGI Nilai Perhatian ke Guru Masih Sebatas Raih Suara untuk Pemilu

tirto.id - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai elit politik lebih banyak menyampaikan isu yang terkait dengan guru guna meraih suara dalam Pemilu 2019. FSGI berpendapat bahwa perhatian yang ditunjukkan pun tak lebih untuk kepentingan elektoral semata.

Tak hanya itu, FSGI juga menyoroti tentang guru yang terjun ke politik praktis serta menjadikan ruang sekolah sebagai tempat kampanye politik.

“Jika guru dan entitas organisasi profesi guru dimobilisasi oleh tim sukses atau oleh elit-elit pengurusnya, ini akan merusak pendidikan dan mencederai etika profesi guru yang kita miliki. FSGI jelas-jelas menolak politisasi guru,” kata Wakil Sekretasi Jenderal FSGI Fahriza Tanjung dalam keterangan resminya pada Jumat (28/12/2018).

Fahriza menyebutkan guru semestinya bisa menyalurkan hak politiknya secara pribadi dari bilik suara sebagaimana dijamin konstitusi. Di sisi lain, Fahriza mengimbau agar guru tetap bisa kritis, obyektif, serta tidak mudah terseret ke dalam politik kampanye elektoral.

“Apabila guru sudah terjun ke politik praktis dengan aksi dukung mendukung dan berlagak seperti tim sukses pasangan calon, maka pendidikan dan ruang sekolah kita telah terkotori,” ujar Fahriza.

Di sisi lain, FSGI melihat persoalan kompetensi guru masih menjadi tantangan yang perlu dicari solusinya. Berdasarkan data yang dihimpun FSGI, nilai uji kompetensi guru di Indonesia pada 2015 masih terbilang rendah, yakni di angka 56,69. Persoalan ini dinilai hanyalah bagian hilir dari panjangnya rangkaian masalah guru di Indonesia.

Salah satu faktor yang dinilai memengaruhi rendahnya kompetensi tersebut karena tidak ada rancangan besar terkait profesi guru di Indonesia.

FSGI sendiri menilai rancangan besar itu perlu dilakukan, di antaranya mulai dari proses rekrutmen, perbaikan pengelolaan tempat pendidikan, skema sertifikasi, pengangkatan guru, model pelatihan dan distribusi, hingga perlindungan guru.

“Untuk itu, FSGI pun meminta kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) agar memasukkan isu persoalan pendidikan dan rancangan besar guru nasional ke dalam salah satu tema debat calon presiden dan calon wakil presiden,” kata Fahriza.