tirto.id - Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua) meminta pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, agar memudahkan akses wartawan untuk mendapatkan informasi di Papua, khususnya Nduga.
"Akses terhadap jurnalis secara umumnya ke Papua, atau khususnya Nduga, sangat terbatas. Media yang diizinkan adalah media bersama dengan aparat gabungan," kata Juru Bicara FRI- West Papua, Surya Anta, dalam konferensi pers di Gedung LBH, Jakarta Pusat, pada Rabu (13/2/2019).
Surya menjelaskan saat akses ditutup, suara rakyat sipil terbungkam, serta media hanya bisa akses ke aparat hukum, seperti tentara, tentu akan memberikan fakta yang tidak utuh kepada masyarakat.
Terlebih, kata Surya, dengan posisi rakyat sipil Papua yang justru sedang direpresi oleh tentara.
Masyarakat dan media menjadi sulit untuk mengetahui masalah yang ada di sana. Saat media juga harus didampingi oleh tentara, maka fakta yang ditangkap di lokasi pun akan didasarkan oleh kepentingan tentara.
Dengan itu, Surya mendesak agar akses informasi tentang Papua, terkait apa yang terjadi di sana, dapat dipermudah, dan tidak dihalang-halangi oleh aparat.
"Agar informasi [didapatkan oleh media] dan dunia bisa melihat apa yang terjadi pada Nduga pada khususnya, atau Papua secara umumnya," kata Surya.
Salah satu bentuk penyampaian fakta yang tidak utuh terjadi saat permasalahan soal bom fosfor yang ada di Nduga, Papua.
"Seperti bom fosfor, aparat mengatakan bahwa tidak ada, tapi warga melihat yang berbeda," kata Surya.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Maya Saputri
