Film "Atheis": Sempat Dilarang karena Aparat Tak Paham Konteks

Infografik Film Atheis Kafir
Poster Film Atheis Kafir. FOTO/wikipedia
Oleh: Irfan Teguh - 28 Juni 2019
Dibaca Normal 2 menit
Produksi film Atheis (1974) sempat dilarang pemerintah karena skenarionya dianggap meresahkan. Namun, setelah penulis skenario dan sutradaranya mengalah, akhirnya produksi film dapat diteruskan.
tirto.id - Alih wahana cerita dari buku ke dalam layar lebar telah lumrah dalam perfilman Indonesia. Bahkan hari-hari ini masyarakat tengah menanti dua film yang diangkat dari novel karya Pramoedya Ananta Toer. Bumi Manusia dan Perburuan, sebagaimana karya Pram yang lain, dulu peredarannya sempat dilarang oleh rezim Orde Baru.

Kini setelah Orde Baru tumbang, pembuat filmnya tak perlu khawatir akan intaian rezim. Mereka hanya berhadapan dengan penghakiman masyarakat, terutama warganet yang kerap melontarkan komentar pedas terhadap apapun yang tak sesuai dengan harapan dan keinginan mereka.

Nasib berbeda pernah dialami film Atheis (1974) yang diangkat dari roman dengan judul sama karya Achdiat Kartamihardja. Skenario film karya sutradara Sjumandjaja ini sempat dilarang diproduksi oleh Direktorat Film Departemen Penerangan karena dinilai dapat menimbulkan pertentangan agama dan menghidupkan paham komunis.

Pelarangan oleh negara terhadap produksi film Atheis, seolah mengulang pengalaman penulis romannya, saat ia diancam hendak dibunuh oleh seseorang lewat surat kaleng warsa 1950-an.

“Sekitar 50 tahun lalu ada surat kaleng. Isinya mengancam Aki akan dibunuh, tapi Aki tidak takut. Buang saja surat itu, ignore saja karena Aki menganggap penulisnya pengecut. Padahal, bisa terus terang toh. Pengirimnya dari daerah Pekalongan. Itu nyata kalau salah pengertian toh. Aki yang anti-atheis anti-komunis, justru dianggap pro-atheisme. Itu karena kebodohan dan penakut,” ujar Achdiat Kartamihardja dalam Kompas edisi 12 Juni 2005.

Awalnya, Sjumandjaja sebagai penulis skenario sekaligus sutradara film Atheis mencak-mencak dengan pelarangan memproduksi film tersebut. Menurutnya, Atheis telah lama menjadi bacaan di sekolah-sekolah, dan kisah yang diangkat ke dalam film sama persis dengan apa yang ada di dalam roman.

Ia juga menilai bahwa pelarangan itu tidak berdasar, sebab sensor terhadap film hanya berhak dilakukan oleh Lembaga Sensor Film, dan hal tersebut dilakukan setelah film selesai diproduksi.

“Kenapa dilarang? Bukankah larangan itu berarti mengekang kreativitas? Dan atas dasar apa larangan itu? Apa urusan itu yang namanya ‘team penilai skenario?’ Tidak ada dasarnya!” ungkapnya seperti dilansir Kompas edisi Senin, 13 Mei 1974.



Orde Baru memang gemar mendikte warganya dengan dalih stabilitas dan keamanan nasional. Potensi kericuhan sekecil apa pun akan disikat, termasuk film Atheis yang dianggap pemerintah akan menimbulkan kegaduhan.

Sebuah dialog yang dianggap paling liar dan sesat, dan karenanya dilarang, diucapkan tokoh Anwar (dimainkan Farouk Afero) ditujukan kepada Hasan (Deddy Sutomo). Bunyinya:

“Tuhan adalah candu, itu kata Marx. Sedang bagiku Tuhan adalah diri pribadiku.”

Dukungan terhadap film Atheis sempat dilontarkan Mahbub Djunaidi—sastrawan dan esais—dalam surat kabar yang sama. Ia menilai pelarangan produksi film karena sejumlah dialog dalam skenarionya jelas tak mengerti konteks.

Pertama, imbuhnya, sasaran roman Atheis adalah mengisahkan tentang sesatnya orang yang tidak percaya Tuhan. Kedua, dialog dalam skenario tersebut memang persis seperti dalam romannya, karena yang diceritakan adalah tokoh yang berpendapat begitu.

Di luar hal tersebut, menurut Mahbub pokok masalah dari pelarangan produksi film Atheis adalah tiadanya patokan-patokan mengenai politik film yang disebabkan belum adanya undang-undang pokok tentang film.

“Kenapa belum ada UU Pokok tentang film? Bisakah segala sesuatunya cuma disandarkan atas keputusan menteri atau keputusan dirjen atau keputusan direktur?” tanyanya retoris.

Mahbub lantas membandingkan film dengan pers. Menurutnya, keduanya merupakan media massa yang sama-sama penting, perlu dipelihara dan dijamin agar hidup subur serta berfungsi sebagai sumber informasi, rekreasi, dan edukasi.






Kemenangan Bagi Film Nasional

Setelah terkatung-katung sejak produksi film dihentikan pada 27 April 1974, izin produksi film Atheis akhirnya dikeluarkan oleh Direktorat Film Departemen Penerangan. Sjumandjaja mengalah dengan mengeluarkan pernyataan bahwa ia akan mengubah isi skenarionya yang dianggap berbahaya oleh pemerintah.

Selain itu, demi memastikan isinya tidak meresahkan, menurut JB Kristanto dalam Katalog Film Indonesia 1926-2005 (2005), ulama tersohor Hamka duduk sebagai supervisornya.

Setelah proses produksi selesai, Lembaga Sensor Film meloloskannya dengan tanpa guntingan sedikit pun. Dalam Kompas edisi 25 November 1974, Sjumandjaja berucap, “Ini berarti kemenangan besar bagi film nasional.”

Dalam catatan JB Kristanto, capaian komersial film Atheis tidak terlalu bagus, namun berhasil memenangkan penghargaan Plakat Djamaluddin Malik pada Festival Film Indonesia 1975, untuk film novel terbaik.

Kasus yang menimpa Achdiat Kartamihardja yang sempat mendapat ancaman pembunuhan, juga film Atheis yang produksinya sempat dilarang, menambah daftar tentang tegangan antara seni di satu pihak dan agama, pemerintah, serta masyarakat yang ketakutan di pihak lain.

Enam tahun sebelum kasus film Atheis, H.B. Jassin mesti duduk sebagai pesakitan karena meloloskan cerpen Langin Makin Mendung karya Kipanjikusmin yang dinilai menghina Nabi Muhammad. Petaka yang menimpa Jassin itu tercatat sebagai kasus pertama di Indonesia yang melibatkan pasal penodaan agama.

Kini, setelah rezim berganti, apakah kasus seperti yang menimpa film Atheis tidak akan terulang dalam dunia perfilman Indonesia? Banjir kabar hoaks yang semakin meningkat akhir-akhir ini tentu membuat kita khawatir.

Baca juga artikel terkait PELARANGAN FILM atau tulisan menarik lainnya Irfan Teguh
(tirto.id - Sosial Budaya)

Penulis: Irfan Teguh
Editor: Windu Jusuf
DarkLight