Diah Kusumaningrum
Pengajar Studi Perdamaian dan Studi Nirkekerasan di Departemen Ilmu Hubungan Internasional,...

Fasisme Gaya Lama dan Gaya Baru

20 Januari 2020
Dibaca Normal 4 menit
Gelombang baru fasisme melanda Inggris, Amerika Serikat, Brazil, Bolivia, dan India. Di tempat-tempat itu—dan mungkin tempat lainnya—arus otoritarianisme berkelindan dengan ultranasionalisme. Para politisi mengobral klaim bahwa negara dan ‘bangsa asli’ harus diselamatkan dari segala ‘kerusakan’ yang disebabkan ‘pihak asing’. Menurut mereka, kekuasaan harus dikembalikan ke tangan ‘pribumi’. Karena proyek politik ini dibingkai sebagai sesuatu yang ‘mulia’, kekerasan yang menyertainya dianggap wajar ‘demi kebaikan bersama’.

Di sisi lain, kita juga tahu bahwa aneka narasi di atas digaungkan oleh kaum elite politik lama yang mulai tersingkir oleh zaman. Kita paham betul bagaimana mereka memanipulasi kerentanan kaum papa dan kegelisahan harian yang kita alami seputar pekerjaan, ketidakpastian masa depan, dan ketakutan laten kita terhadap apapun yang tak kita kenal.

Fasisme memang mengeksploitasi kebencian. Tapi pertama-tama, ia lihai memanfaatkan ketakutan dan tumbuh cepat di tengah masyarakat yang sehari-harinya diliputi ketakutan: takut melarat, takut pekerjaannya diambil imigran, takut agamanya digencet sekularisme atau agama minoritas, takut ‘dekadensi moral’ akibat ‘budaya asing,’ takut tidak bisa bersaing di era globalisasi dan otomatisasi, dan seterusnya.


Bagaimana politisi fasis mengusir ketakutan-ketakutan ini? Dengan mengkambinghitamkan kaum rentan sebagai sumber segala ketakutan itu.

Ketakutan dan kebencian juga diperkuat dengan mengorek narasi sejarah. Propagandis fasis abad kemarin maupun masa kini menyeleksi kisah antarkelompok masyarakat di masa lalu, dengan menggarisbawahi episode-episode ketika ‘kelompok lain’ merugikan ‘kelompok kita’. Fasisme 1930-an di Jerman mengecam Yahudi sebagai bankir, kapitalis, sekaligus komunis.

Di Amerika Serikat, Bolivia dan Brazil belakangan ini, kelompok konservatif secara intensif memunculkan ingatan jangka pendek mengenai alkoholisme, pengangguran, dan kriminalitas yang melibatkan masyarakat asli (indigenous people). Mereka tidak menggali ingatan jangka panjang kolonialisme dan proyek pembangunan pasca-kolonialisme yang terus meminggirkan masyarakat asli dan merampas tanah mereka.

Di India, kelompok konservatif selalu mengingatkan masyarakat Hindu akan kematian dan kehilangan akibat pemisahan (partition) Pakistan dan India, dan rangkaian kerusuhan Hindu-Muslim di berbagai tempat di India. Ini dilakukan seolah-olah tidak ada kerja sama sehari-hari yang intensif antartetangga, antarkolega, antarwarga Hindu dan Muslim.


Lewat Demokrasi, Membajak Demokrasi

Tapi adakah bedanya fasisme zaman kita dengan fasisme abad lalu? Bukankah ada ultranasionalis kulit putih yang mengklaim diri mengecam fasisme?

Pertama, cara pandang dan perilaku fasis masa kini cenderung tidak dinyatakan dalam ideologi yang spesifik dan eksplisit. Fasis hari ini tidak seperti Nazi yang menarik garis tegas bahwa “negara Jerman adalah milik bangsa Arya Jerman”, bukan untuk mereka yang Yahudi, Gipsi, dan homoseksual. Juga, tidak ada slogan yang terang-teranganmengatakan“Inggris milik warga kulit putih dan Anglikan”.

Seabad pendidikan sejarah dan kewarganegaraan di berbagai belahan dunia telah menanamkan secara kuat bahwa fasisme adalah dosa besar. Label fasis adalah sesuatu yang memalukan sampai-sampai mereka yang berwatak otoritarian dan ultranasionalis enggan mendaku diri dan kelompoknya sebagai fasis.

Ketika fasis gaya baru enggan menyebut fasisme secara eksplisit, yang mereka gunakan untuk memobilisasi massa adalah bingkai kebijakan dan politik pemilihan umum. Inilah ciri kedua yang membedakan fasisme dulu dan sekarang. Tanpa perlu ada pernyataan yang terang-terangan mengecam kelompok-kelompok rentan, pemihakan terhadap kebijakan atau peserta pemilihan umum tertentu mencerminkan loyalitas seseorang terhadap kelompoknya, yang diyakini sebagai ‘bangsa asli’.

Secara implisit, warga Inggris dan Amerika Serikat hari ini paham bahwa mendukung Brexit atau Trump artinya memastikan lapangan kerja dan layanan sosial lebih banyak dinikmati oleh warga kulit putih Kristen, bukan oleh para imigran dari berbagai ras dan keyakinan.

Warga Brazil dan Bolivia paham bahwa mendukung Bolsonaro atau Camacho berarti memastikan bahwa sistem politik, ekonomi, sosial, dan keyakinan akan lebih memajukan aspirasi kelompok mereka daripada masyarakat asli.

Warga India paham bahwa mendukung Citizenship Amandement Act (CAA) berarti memastikan supremasi Hindu di atas kelompok lain, terutama kelompok Islam. CAA adalah kebijakan yang memungkinkan pemeluk agama minoritas di negara tetangga mendapatkan kewarganegaan di India, kecuali jika agamanya Islam.

Hal ketiga yang membedakan fasisme dulu dan sekarang adalah peran demokrasi. Di era 1930an, salah satu alasan mengapa para pemimpin berhaluan fasis bisa naik ke pucuk kekuasaan adalah karena lemahnya demokrasi. Belum semua warga (misalnya perempuan, imigran, dan kulit berwarna) mendapat hak suara, belum ada sistem checks and balances yang canggih, serta belum banyak institusi, termasuk pers, yang mengupayakan transparansi kebijakan dan proses politik.

Walhasil, para pemimpin yang mengampanyekan kebencian terhadap kaum rentan sangat mudah merebut kekuasaan. Trauma terhadap fasisme kelak menjadi salah satu motor pendorong banyak negara, khususnya di belahan dunia Barat, untuk mengembangkan dan memperkuat sistem demokrasi mereka.


Hari ini kita menyaksikan bagaimana kelompok-kelompok fasis justru secara handal memanfaatkan demokrasi guna merebut kekuasaan. Mereka menunggangi prinsip-prinsip kebebasan berpendapat dan berserikat, lantas membajak pemilihan umum yang bebas dan terbuka.

Tapi, jika pemilu adalah panggung yang bisa dipakai oleh siapa saja, mengapa kelompok fasis adalah kaum yang paling lihai memanfaatkannya? Jawaban sederhananya adalah, bagi mereka demokrasi adalah kendaraan belaka, bukan prinsip yang harus dijunjung tinggi. Mereka tidak ragu menggunakan kendaraan demokrasi sembari berperilaku otoriter—yang pada akhirnya menghalalkan cara-cara nondemokratis seperti membatasi akses komunikasi lawan, menggelar hate speech dan hate spin, memanipulasi daerah pemilihan (gerrymandering), melakukan intimidasi terhadap lembaga pemilihan umum dan lawan politik, mengupayakan perubahan undang-undang yang melemahkan demokrasi, dan lain-lain.

Dari Ormas ke Negara

Dibandingkan dengan fasisme abad lalu, fasisme hari ini nampaknya tak selalu aktif melakukan kekerasan dan cenderung lebih aktif membiarkannya. Tapi bukan berarti keduanya tidak punya kesamaan arah. Di Eropa tahun 1920-an, negara awalnya memang lebih banyak diam ketika berbagai organisasi masyarakat—seperti kelompok agama, asosiasi pemuda, klub olah raga, dan lainnya—secara sistematis dan terencana melakukan sweeping, pemukulan, pemalakan, dan persekusi kepada kelompok yang dikambinghitamkan. Di tahap berikutnya, negara ikut aktif melakukan kekerasan, termasuk penangkapan, penyiksaan di kamp konsentrasi, persekusi, pembantaian massal, dan sebagainya.

Sampai hari ini, fasisme kontemporer masih nampak berbeda dari yang ada di tahun 1930an. Gelombang baru fasisme ditandai maraknya kasus kekerasan komunal antarwarga atau praktik vigilantisme oleh organisasi masyarakat yang mempersenjatai diri. Di satu sisi, tidak ada perintah eksplisit dari negara atau aparatusnya supaya menarget kelompok tertentu. Di sisi lain, jelas bahwa tindak kekerasan tersebut tidak—atau terlambat—dicegah dan dihentikan oleh negara.

Di Inggris dan Amerika Serikat, tidak sedikit individu atau kelompok yang merasa terpanggil melakukan ‘pembersihan’, yaitu menyerang warga non-kulit putih, termasuk imigran, Yahudi, dan Muslim. Bahkan, para pengikut white supremacy di Amerika Serikat melakukan parade di kampus-kampus guna mengintimidasi kelompok lain dan melakukan penembakan yang menarget imigran, Yahudi, Muslim, dan kelompok liberal.

Di Bolivia, aparat keamanan dan warga sipil pengikut Camacho melakukan sweeping guna ‘menghukum’ kelompok masyarakat asli (indigenous people) pengikut Morales dan membakar bendera mereka. Di India, pemeluk ideologi supremasi Hindu melakukan sweeping dan penyerangan ke rumah-rumah dan kampus-kampus guna ‘memberi pelajaran’ kepada warga Muslim India.


Melihat arah dan perkembangan fasisme di abad lalu, negara—jika sudah dikuasai fasis—tidak hanya akan membiarkan kekerasan terhadap kelompok target. Ada kemungkinan besar negara justru akan melembagakannya lewat kebijakan.

Tapi fasisme tidak terjadi dalam semalam—dan karenanya bisa dicegah. Loyalitas kelompok tidak bersifat mutlak. Tidak semua orang Arya Jerman mendukung Nazi, tak semua orang kulit putih Kristen di Amerika Serikat mendukung Trump, dan tidak semua orang Hindu di India mendukung CAA. Ini adalah modal penting anti-fasisme. Kita bisa mencegah perluasan fasisme dengan memperkuat posisi mereka yang menolak aspirasi fasis dari dalam kelompoknya sendiri.

Supaya bisa merumuskan tindakan, ada beberapa hal yang perlu kita coba jawab bersama. Apa yang bisa dilakukan guna merespon masalah sosial, agar tidak dibingkai sebagai kesalahan kelompok tertentu, khususnya kelompok rentan? Apa yang bisa dilakukan supaya klaim ‘kemurnian bangsa’ tidak menjadi garis pemisah antarkelompok? Apa yang bisa dilakukan supaya politisi tidak memiliki insentif mengkambinghitamkan kelompok tertentu? Apa yang bisa dilakukan ketika politisi sudah menyerukan permusuhan terbuka terhadap kelompok rentan yang dikambinghitamkan? Bagaimana negara bisa didorong supaya menjalankan tugasnya, yaitu melindungi kelompok-kelompok rentan yang menjadi target kekerasan kelompok lain?

Sesulit apapun jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas, rasanya tetap lebih mudah dijawab hari ini daripada ketika politikus fasis terlanjur memenangkan pemilihan umum seperti di Inggris, Amerika Serikat, dan Brazil.

*) Opini kolumnis ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi tirto.id.
DarkLight