Faldo Maldini: Silakan Referendum Papua Diperjuangkan Lewat Politik

Oleh: Fadiyah Alaidrus - 14 Februari 2019
Dibaca Normal 1 menit
Faldo Maldini berpendapat aspirasi soal referendum Papua seharusnya bisa diperjuangkan secara politik. Menurut Jubir BPN Prabowo itu, wacana tersebut juga perlu didiskusikan di publik.
tirto.id - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Faldo Maldini mempersilakan mereka, yang menghendaki referendum untuk Papua, memperjuangkan aspirasi itu melalui politik.

"Menurut saya langkahnya itu seharusnya langkah politik, perjuangannya perjuangan politik. Enggak apa-apa, ayo, perjuangkan itu [referendum Papua] dalam politik," kata Faldo kepada reporter Tirto pada Kamis (14/2/2019).

Faldo menyatakan hal itu usai berbicara dalam diskusi bertajuk “Menyoal Papua dalam Pilpres 2019: Dialog Terbuka Tentang Posisi Papua di Peta Politik Indonesia” di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat.

Politikus PAN tersebut juga berpendapat diskursus mengenai referendum Papua sebaiknya dibahas di publik. "Kita bisa uji argumentasinya, apakah bisa referendum atau tidak, karena bagi saya Ini [persoalan] politik," kata Faldo.


Mengenai sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua, Faldo mengatakan bahwa masyarakat punya hak untuk mendesak pemerintah menuntaskan hal itu. Oleh karena itu, dia menilai desakan agar kedua pasangan capres-cawapres menunjukkan komitmennya atas penyelesaian kasus HAM di Papua adalah hal yang wajar.

"Tagih saja ke dua-duanya. Tagih saja ke kedua kandidat. Kalau terpilih, mau enggak [membuka data dan menyelesaikan kasus HAM di Papua]," ujar Faldo.

"Semisal ada pelanggaran ham, ya dibahas saja sudah, dibahas saja," dia menambahkan.

Caleg PAN itu juga berjanji bahwa dirinya, secara pribadi, siap mendukung penyelesaian masalah di Papua dapat dicari jalan keluarnya melalui jalur politik.

"Kalau nanya ke saya, kalau [terpilih] di DPR nanti, saya akan bantu. [itu] Komitmen saya," ujar Faldo.


Saat berbicara dalam diskusi bersama Faldo, komedian Arie Kriting menilai pemerintah selama ini masih menutupi masalah pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Padahal, untuk menuntaskan permasalahan di Papua, menurut dia, pemerintah harus jujur atas apa yang terjadi di kawasan itu.

“Negara kita tidak mau Indonesia terlihat buruk di mata internasional, tapi dengan kebohongan,” kata pria bernama lengkap Satriaddin Maharinga Djongki itu.

Menurut Arie, sikap pemerintah Indonesia ini sama seperti seorang dokter yang tak mau jujur dengan penyakit si pasien, tapi justru berharap adanya kesembuhan. “Ketika didiagnosa, kita bilang itu cuma panu, bukan kanker atau diabetes,” kata dia.


Baca juga artikel terkait KASUS HAM atau tulisan menarik lainnya Fadiyah Alaidrus
(tirto.id - Politik)

Reporter: Fadiyah Alaidrus
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Addi M Idhom
DarkLight