tirto.id - Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara Bidang Komunikasi dan Media Faldo Maldini menjawab soal evaluasi dan kritik yang disampaikan sejumlah pihak tentang dua tahun kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin. Faldo menjamin semua masalah yang dikhawatirkan saat ini akan segera ditangani Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin.
"Semua pihak tentu punya penilaian. Situasi pandemi membuat kita menghadapi pilihan yang sulit, namun perlahan-lahan semua hambatan dapat kita hadapi," kata Faldo dalam keterangan, Kamis (21/10/2021).
Faldo mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terus mengawasi jalannya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Ia memastikan, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf akan terus bekerja sekuat tenaga demi Indonesia yang lebih baik, apalagi mendapat ekspektasi tinggi dalam menangani berbagai masalah selama ini.
"Kami tahu betul ekspektasi terhadap pemerintah Presiden Jokowi sangat besar. Kami apresiasi setiap warga negara yang terus menjaga harapan untuk bangkit," kata Faldo.
Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin mendapat sejumlah sorotan setelah dua tahun bekerja. Lembaga Survei SMRC merilis bahwa kondisi politik Indonesia dinilai memburuk dalam dua tahun terakhir. Hal tersebut berbasis riset SMRC yang melibatkan 1.220 responden dan dalam rentang waktu 15-21 September 2021 menemukan sebanyak 26,8 persen masyarakat menilai kondisi politik nasional baik atau sangat baik.
Sementara yang menilai buruk atau sangat buruk 24,4 persen, dan ada 37,1 persen yang menilai sedang saja. Masih ada 11,7 persen yang menjawab tidak tahu.
“Kondisi politik dinilai memburuk dalam dua tahun terakhir,” ujar Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas dalam konferensi pers daring, Selasa (19/10/2021).
Persepsi buruk publik meningkat dari 15,1 persen pada september 2019 menjadi 24,8 persen di September 2021.
Di sisi lain, pemberantasan korupsi juga menjadi sorotan. Lembaga swadaya antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi Jokowi-Maruf buruk dengan mengacu pada tes wawasan kebangsaan hingga revisi UU KPK dalam dua tahun terakhir.
Menurut ICW, TWK adalah babak akhir pelemahan pemberantasan korupsi. Jokowi yang diharapkan turun gunung menyelesaikan polemik TWK justru diam hingga sekarang. Hal ini memberi kesan, Jokowi merestui TWK.
“Konsekuensi TWK KPK jelas, berbagai kasus korupsi besar yang sedang ditangani oleh sebagian dari 58 pegawai KPK yang dipecat mandeg, berhenti di aktor lapangan yang telah tertangkap,” ujar Lalola dalam konferensi pers daring, Selasa (19/10/2021).
Di sektor HAM, lembaga swadaya KontraS memandang bahwa demokrasi di era Jokowi kian menurun. Mereka melihat banyak hal yang cukup menggambarkan demokrasi di Indonesia turun tajam.
"Kami menilai, sepanjang dua tahun memimpin di periode keduanya, demokrasi mati secara perlahan. Hal ini dapat dilihat dari Situasi kebebasan sipil yang semakin memburuk; Makin masifnya serangan terhadap Pembela HAM; Negara kian abai terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu; pendekatan represif di Papua yang minim koreksi; Minim komitmen terhadap instrumen HAM Internasional; serta nihilnya partisipasi dalam pembuatan regulasi," kata Wakil Ketua KontraS Rivanlee Anandar dalam keterangan, Selasa.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
