tirto.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menginginkan DPR memiliki kewenangan untuk mengelola anggarannya secara mandiri dan terpisah dari pemerintah pusat. Fahri beralasan, kewenangan itu bisa membuat lembaga legislatif bekerja dengan lebih independen.
Selama ini, kata Fahri, kebutuhan anggaran selalu diusulkan sekretariat DPR kepada pemerintah lewat Kementerian Keuangan. Dia menilai pola seperti ini tidak tepat.
"Seharusnya, kalau saya jadi Menteri keuangan, DPR dikasih uang sendiri, tak usah dipegang Menteri Keuangan. Dia [DPR] harus punya sistem keuangan sendiri," ujar Fahri.
Dia menyatakan hal ini dalam seminar nasional bertajuk "Nota Keuangan APBN 2020: Mengawal Akuntabilitas Penerimaan Negara" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019).
Fahri menjelaskan DPR dan pemerintah adalah mitra kerja yang setara. Dalam konteks seperti ini, DPR harus menjadi mitra yang kritis terhadap pemerintah. Oleh karena itu, DPR juga harus mandiri secara keuangan.
"Ini campur-campur sistem feodal dan demokrasi yang belum tuntas. Dalam demokrasi, DPR harus punya uang sendiri, tidak bisa dia masuk dalam sistem APBN dan tunduk pada yang mau diperiksa, tidak bisa," ujar Fahri.
Dengan kewenangan mengelola keuangan secara mandiri, Fahri melanjutkan, DPR bisa terhindar dari potensi konflik kepentingan dengan pemerintah.
"DPR itu mengawasi pemerintah, tapi uangnya dari pemerintah, itu tidak bisa," Fahri menegaskan.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Addi M Idhom
