Menuju konten utama

Fadli Zon Minta Lembaga Survei Harakiri Jika Prediksi Meleset Jauh

Fadli Zon menyatakan lembaga survei yang merilis prediksi dan riset berbeda jauh dari hasil pemungutan suara sebaiknya melakukan "harakiri."

Fadli Zon Minta Lembaga Survei Harakiri Jika Prediksi Meleset Jauh
Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon. antara foto/sigid kurniawa.

tirto.id - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyoroti prediksi lembaga survei yang berbeda jauh dari hasil pemungutan suara, seperti di beberapa pilkada.

Fadli menyatakan perlu ada kuntabilitas dari semua lembaga survei yang memaparkan hasil riset dan prediksinya kepada publik.

Dia mengaku memaklumi jika hasil survei hanya berbeda sedikit dari pemungutan suara. Akan tetapi, Fadli menilai hasil survei yang berbeda jauh dari hitungan pemungutan suara adalah kesalahan fatal.

"Yang namanya lembaga survei harus ada akuntabilitas, kalau devisiasi kesalahannya terlalu besar, kalau di Jepang itu harusnya kita kasih samurai, kita suruh harakiri lembaga survei itu," kata Fadli di Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (12/2/2019).

Fadli mencontohkan, pada Pilkada DKI Jakarta 2017, sejumlah lembaga survei menyebut pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat unggul atas Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebelum putaran akhir pemilihan.

Namun, hasil penghitungan suara oleh KPUD DKI Jakarta di pemilihan putaran akhir menyimpulkan sebaliknya, suara Anies-Sandi mengungguli Basuki-Djarot.

Pengalaman itu membuat anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga tersebut mengaku tak percaya dengan hasil riset lembaga survei yang kerap mengunggulkan elektabilitas Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Fadli pun menduga sejumlah lembaga survei justru menjadi alat kampanye atau pun konsultan politik pasangan calon (paslon).

"Kita tahu lah lembaga survei di Indonesia jadi alat kampanye, ada yang terang-terangan declare, ada yang sembunyi-sembunyi," kata Fadli.

Wakil Ketua DPR itu berharap ada regulasi untuk mengatur lembaga-lembaga survei ini sehingga tidak asal merilis hasil riset mengenai elektabilitas paslon.

"Misalnya ya ada urusan pajak segala macam, jadi harus ada regulasi supaya ini tidak dijadikan alat kampanye," ujar Fadli.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan lainnya dari Bayu Septianto

tirto.id - Politik
Reporter: Bayu Septianto
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Addi M Idhom