Menuju konten utama

Fadli Zon: Belanja Mobil Baru Lebih Baik daripada Biayai Forum IMF

Fadli Zon menilai alokasi anggaran untuk pembelian mobil baru menteri kabinet Jokowi lebih baik daripada membiayai pertemuan IMF-World Bank di Bali.  

Fadli Zon: Belanja Mobil Baru Lebih Baik daripada Biayai Forum IMF
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. tirto.id/Riyan Setiawan

tirto.id - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membeli mobil baru untuk jajaran menteri di kabinetnya pada periode ke II merupakan keputusan yang tepat.

Dia menilai anggaran pembelian mobil baru untuk para menteri yang mencapai Rp147 miliar adalah angka yang wajar untuk keperluan pembelian fasilitas bagi pejabat negara.

Menurut Fadli, alokasi anggaran untuk pengadaan fasilitas bagi pejabat tersebut lebih baik daripada membiayai acara pertemuan IMF-World Bank di Bali pada tahun lalu.

"Dari dulu kita juga mengkritik. Tahun lalu, ada penyelenggaraan yang namanya World Bank IMF Meeting saja itu habis hampir Rp1 triliun. Untuk seminar doang, untuk pertemuan World Bank. Ini Rp147 miliar, masih mending ada mobilnya. Dulu sisanya apa itu, hasilnya apa, pertemuan IMF-World Bank," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2019).

Fadli juga menyinggung fasilitas mobil dinas untuk pimpinan DPR yang sudah lama belum diganti. Dia mencontohkan mobil dinas yang ia pakai saat ini merupakan hasil pembelian pada 2009.

"Karena ini sudah lama. Kecuali mobil itu baru saja 2014. Tapi setahu saya, mobil yang dipakai ini dari tahun 2009. Jadi usianya sudah 10 tahun," ujar politikus Gerindra tersebut.

Berdasarkan informasi di laman resmi Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), saat ini pemerintah telah melakukan lelang Pengadaan Kendaraan Menteri Negara/Pejabat Setingkat Menteri.

Lelang pengadaan itu sudah selesai. Tender tersebut dimenangkan PT Astra International dengan nilai pengadaan Rp 147,2 miliar. Masih merujuk pada laman LPSE, saat ini semua tahapan lelang tender sudah terlewati oleh Astra, yakni mulai dari pembuktian kualifikasi hingga penandatanganan kontrak.

Baca juga artikel terkait KABINET JOKOWI atau tulisan lainnya dari Selfie Miftahul Jannah

tirto.id - Politik
Reporter: Selfie Miftahul Jannah
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Addi M Idhom