tirto.id - “Paket stimulus lain yang diberikan pemerintah sangat tidak menarik untuk rakyat,” cuit Elon Musk mengomentari kebijakan Pemerintah Amerika Serikat dalam menanggulangi dampak ekonomi yang ditimbulkan COVID-19.
Musk, salah seorang yang menjadi kaya raya usai menjual PayPal kepada eBay--kelak ia dan orang-orang kaya baru ini dijuluki "Mafia PayPal"--dan lantas memimpin Tesla dan SpaceX, diprotes salah satu akun pengikutnya di Twitter.
“Kau tahu apa yang jauh tidak menarik bagi rakyat AS?” tanya @historyofarmani pengikut Musk, “Kenyataan bahwa Pemerintah AS melakukan kudeta terhadap Evo Morales di Bolivia sehingga Anda dapat memperoleh litium di sana.”
Tak dinyana, Evo Morales, presiden Bolivia yang digulingkan dari kekuasaannya pada akhir 2019 lalu, ikut membalas cuitan Musk. Melalui akun resminya, @evoespueblo, Morales membalas: “Pernyataan Senator Republik Richard Black dan Elon Musk mengkonfirmasi kudeta gringo terhadap orang-orang Indian demi litium milik Bolivia”. Gringo adalah sebutan orang-orang di Amerika Latin untuk warga AS.
Selepas @historyofarmani merespon kicauan Musk, Musk berujar: “Kami akan kudeta siapapun yang kami inginkan! Terimalah.”
Dugaan kudeta terhadap Morales berkaitan dengan sumber daya alam litium di Bolivia memang terdengar santer setelah November 2019. Namun, di luar perdebatan seputar penggulingan Morales, sulit rasanya menseriusi pernyataan Musk mengingat perilakunya sebagai troll di internet. Seminggu selepas kicauan tentang paket stimulus AS terbit, Musk, tentu saja melalui akun Twitternya, menyatakan: “Sudah pasti, piramid dibuat Alien”.
Fakta bahwa Musk adalah troll di internet adalah satu hal. Namun, berlimpahnya litium di Bolivia adalah fakta lain yang tidak bisa diabaikan.
Dari Koka ke Litium
Pada 12 November 1999, melalui tangan Departemen Irigasi dan Pertanian Cochabamba, lahirlah organisasi irigasi pertanian bernama La Coordinadora di Cochabamba, Bolivia. Raquel Gutiérrez Aguilar, dalam buku berjudul Rhythms of The Pachakuti: Indigenous Uprising and State Power in Bolivia (2014) menyebut organisasi ini dijalankan oleh kelompok regantes alias para petani yang memiliki hak irigasi.
La Coordinadora yang menjadi pengendali mutlak air di Cochabamba melakukan kerjasama eksklusif dengan pengelola air bernama Aguas del Tunari, anak usaha Bechtel, perusahaan asal Amerika Serikat. Lebih jauh, La Coordinadora memaksa pemerintah meloloskan Undang-Undang Nomor 2029 tentang Air dan Irigasi. Aturan ini memungkinkan La Coordinadora menjadi satu-satunya entitas di Cochabamba--lalu kemudian di seantero Bolivia--yang mengendalikan air, melucuti kewenangan pemerintah-pemerintah lokal terkait air. Dalam perjalanannya, La Coordinadora menghendaki sumber-sumber air dan infrastruktur irigasi di Cochabamba dijalankan tak hanya oleh penduduk lokal, tetapi juga dengan mendatangkan orang-orang dari beragam latar belakang.
Di titik awal, La Coordinadora dibentuk untuk tujuan mulia. Aguilar, masih dalam bukunya, menyatakan La Coordinadora merupakan ruang untuk menyatukan berbagai macam pihak untuk mempertahankan air, suatu kebutuhan dasar bersama. Masalahnya, orang-orang yang dipersatukan La Coordinadora memiliki pandangan berbeda soal Undang-Undang Nomor 2029. Beberapa kelompok yang dipersatukan itu khawatir jika--merujuk UU no. 2029 itu--air yang menjadi kebutuhan hidup didistribusikan secara tidak merata.
Karena La Coordinadora menggandeng banyak kelompok yang berbeda-beda, rasa kecurigaan pun muncul bahwa lembaga ini lebih memperhatian kepentingan kelompok tertentu. Yang lebih mengkhawatirkan, dengan undang-undang itu, pemerintah terlihat membuka jalan bagi swasta mengendalikan air; menyerahkan sumber daya dasar manusia kepada La Coordinadora, atau lebih tepatnya kepada Aguas del Tunari.
Tak sampai setahun setelah La Coordinadora didirikan, petani-petani di Cochabamba turun ke jalan pada 9 April 2000. Secara sepihak mereka mengambil alih infrastruktur air dan irigasi, serta menuntut pemerintah mengakhiri privatisasi air, mengakhiri kewenangan yang diberikan pada Aguas del Tunari melalui tangan La Coordinadora.
Salah seorang petani yang turun ke jalan adalah Evo Morales, seorang Aymara, bagian dari masyarakat adat lokal, dan sekaligus pemimpin serikat petani koka di Bolivia.
Morales, masih merujuk karya Aguilar, tak hanya turun ke jalan pada tahun 2000 itu. Sebelumnya, pada 21 Agustus 1998, ia juga ikut turun ke jalan menentang keputusan pemerintah terkait pengendalian air.
Meskipun di Bolivia koka masih berstatus legal, bahkan dilabeli “warisan alami Bolivia”, aksi protes Morales dianggap pemerintah yang berkuasa --dan mendapat dukungan AS--saat itu sebagai upaya Morales mempertahankan status spesial koka di Bolivia. Dengan demikian, aksi tersebut dipandang telah menentang kampanye "Perang terhadap Narkoba" (Wars on Drugs) yang dikerahkan Washington dan pemerintah-pemerintah setempat di Amerika Latin. Dalam 'perang' itu, koka juga diincar. Sejak 1961, sebuah konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan koka adalah substansi ilegal.
Morales terpilih sebagai anggota parlemen selepas aksi protes tersebut. Beberapa waktu kemudian, ia terpilih sebagai presiden Bolivia pada Desember 2005.
Anna C. Revette, dalam studi berjudul “This Time It’s Different: Lithium Extraction, Cultural Politics and Development in Bolivia” (2016) menyatakan Morales sukses menapaki kekuasaan karena kekecewaan massa-rakyat Bolivia terhadap pemerintahan-pemerintahan sebelumnya yang bercorak neoliberal. Morales dianggap dapat membuat perubahan di negeri itu. Mengutip Revette, Morales akan “memprioritaskan nasionalisasi bidang-bidang strategis ekonomi, dengan fokus khusus pada sumber daya alam.”
Bagi Morales, segala yang tumbuh dan lahir di tanah Bolivia adalah harta yang harus dijaga, bukan oleh Aguas del Tunari atau tangan AS, tetapi oleh rakyatnya sendiri. Menjaga koka adalah salah satu fokusnya.
Benjamin Dangl, dalam buku The Price of Fire: Resource Wars and Social Movement in Bolivia (2007), menyebut daun koka sebagai simbol perang budaya (culture wars) yang paling sengit dalam sejarah Bolivia. Koka, dalam kebudayaan Bolivia, dianggap “substansi sakti” yang dapat mengobati berbagai penyakit, seperti kelelahan, demam, hingga memperlancar aliran oksigen ke otak. Dalam ritual-ritual keagamaan yang dilakukan di pegunungan Andes, masyarakat di sana tak jarang membawa koka sebagai sesaji. Sebelum PBB mengklasifikasikannya sebagai substansi ilegal, koka juga menjadi bahan baku penting dunia farmasi, misalnya untuk obat anestesi (bius untuk tujuan kedokteran), obat batuk, wine, hingga permen karet. Tak lupa, “Coca” dalam “Coca-Cola” memang merujuk pada koka, salah satu bahan baku utama minuman paling kesohor di dunia, sebelum pihak Coca-Cola mengeliminasinya selepas dinyatakan ilegal.
Setelah AS mendeklarasikan perang melawan narkoba pada 1989, koka diburu untuk dihancurkan.
Alih-alih menghentikan atau meminimalisasi sisi permintaan, AS lebih suka menghancurkan bahan baku narkotik dari sisi penawaran. AS, yang didukung pemerintahan Bolivia yang pro-Washington kala itu, mengadakan operasi militer untuk masuk ke hutan-hutan tropis di Bolivia untuk membasmi koka, termasuk di Chapare, wilayah pemasok koka terbesar di Bolivia.
Masalahnya, karena faktor budaya (dan kemudian permintaan farmasi modern) koka menjadi hajat hidup orang di sana. Sangat banyak warga Bolivia yang mencari nafkah sebagai petani koka. Pada 1983, misalnya, sebuah perusahaan pertambangan milik pemerintah Bolivia bangkrut. Lebih dari 20.000 orang akhirnya memilih bertahan hidup sebagai petani koka. Bahkan, sejak 1980 hingga 1997, koka menyumbang 500 juta dolar AS per tahun untuk pendapatan negara.
Dangl menyebut langkah AS menghancurkan koka di sisi penawaran “bukanlah perang terhadap narco-traffickers, melainkan melawan rakyat kecil yang menanam koka untuk bertahan hidup.”
Ya, koka memang merupakan bahan baku kokaina. Namun, dalam benak banyak orang di Bolivia, “ada perbedaan yang sangat besar antara daun koka dengan produk turunannya seperti kokaina.” Maka, perang AS (dan pemerintah Bolivia kala itu yang pro-Washington) secara luas dipandang sebagai perang melawan rakyat. Bagi banyak orang Bolivia, koka akhirnya menjadi simbol melawan pendudukan AS.
Tentu, karena koka telah sah dinyatakan sebagai barang ilegal oleh PBB, pemerintah di bawah kekuasaan Morales tidak dapat serta merta “melindungi” koka. Maka, Morales kemudian beralih pada litium, “bahan bakar” yang membuat mobil-mobil buatan Tesla--yang didirikan Elon Musk--bisa berjalan.
“Litium bagaikan garam pada salad (atau untuk kasus Indonesia, litium bagai garam untuk sayur),” kata Musk suatu waktu. Litium, unsur kimia dengan simbol “Li” dan nomor atom “3”, ditemukan pertama kali oleh Johan August Arfwedson pada 1817. Ia menemukan litium setelah meneliti mineral bernama petalite, yang ditemukan oleh Jose Bonifacio de Andrada de Silva pada 1800 di Pulau Uto, Swedia.
Pada awalnya, unsur tersebut belum diberi nama oleh sang penemu. Adalah Jakob Berzelius, guru Arfwedson, yang kemudian mengirimkan surat pada kimiawan Prancis bernama Comte Claude Louis Berthollet atas temuan muridnya. Berthollet, dalam surat balasan, memberi nama elemen itu “Lithion.” Secara etimologi, litium berasal dari kata lithos, dari Yunani, yang berarti batu. Berthollet menamai elemen baru itu litium sebagai penanda bahwa sang elemen merupakan anggota kelompok kerajaan mineral (mineral kingdom), sementara dua elemen lain yang identik dengan litium, yakni sodium dan potassium, berasal dari kerajaan sayuran (vegetables kingdom).
Litium, mengambil istilah Musk, memang “garam” bagi segala perangkat elektronik mobile. Litium menjadi bahan baku kunci baterai, sumber listrik perangkat mobile. Diperkirakan karena konsumsi perangkat mobile kian tinggi seperti ponsel dan tentu saja mobil listrik, US Geological Survey memperkirakan bisnis litium akan bernilai hingga 750 miliar dolar AS pada 2030 mendatang.
Selain kaya koka, Bolivia, juga kaya litium sebagaimana diutarakan Simon Romero dalam laporannya untuk The New York Times. Mengutip data The U.S. Geological Survey, 5,4 juta ton litium dapat ditambang dari tanah Bolivia. Jumlah itu unggul jauh dari negara-negara lain pemilik litium, seperti Chile (3 juta ton), Cina (1,1 juta ton), dan AS (410.000 ton).
Selama berkuasa, Morales enggan bekerja sama dengan negara mana pun terkait litium, meskipun Jepang dan Prancis sudah terang-terangan mendekati Morales untuk bekerja sama. Namun, Morales ingin litium dikendalikan masyarakat Bolivia.
“Kami sangat paham bahwa Bolivia bisa menjadi Arab Saudi-nya litium,” kata Francisco Quisbert, pemimpin Frutcas, serikat pekerja tambang di Bolivia. “Ya, kami miskin, tetapi kami tidak bodoh. Litium adalah harta milik kami.”
Pada akhir 2019 lalu Morales harus lengser setelah aksi-aksi demonstrasi dan kudeta oposisi yang dibantu tentara. Ia dituduh melakukan kecurangan dalam pemilu. Tuduhan itu kemudian dimentahkan oleh riset tiga peneliti gabungan Universitas Pennsylvania dan Tulane. Presiden sementara Bolivia, Jeanine Áñez, berusaha agar partai Morales, Gerakan untuk Sosialisme, tidak ikut pemilu dan berusaha menunda pemungutan suara. France24 melaporkan sebuah jajak pendapat pada Maret 2020, merilis data yang menunjukkan Morales sebagai politikus Bolivia dengan tingkat kepopuleran tertinggi.
“Ini jelas-jelas kudeta nasional dan internasional,” tegas Morales kepada Al-Jazeer. “Mereka (AS) tentu saja ingin mengudeta saya gara-gara litium. Mereka tahu bahwa lokasi cadangan litium terbesar di dunia, seluas 16.000 kilometer persegi, ada di Bolivia.”
==========
Artikel ini terbit pertama kali pada 8 Agustus 2020. Redaksi melakukan penyuntingan ulang dan menayangkannya kembali untuk rubrik Mozaik.
Editor: Windu Jusuf & Irfan Teguh Pribadi
