Elegi Korupsi dan Gajah Putih PON XIX Jawa Barat

Oleh: Aqwam Fiazmi Hanifan - 30 September 2016
Dibaca Normal 4 menit
Berkaca pada dua gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) terakhir di Riau dan Kalimantan Timur, ada sebuah elegi pahit yang tidak bisa terbantahkan: kesia-siaan. Elegi itu kini mengintai dan membayangi Jawa Barat.
tirto.id - Gelaran PON XIX 2016 akhirnya resmi ditutup pada Kamis (29/9/2016). Gemuruh riuh insan olahraga di Indonesia yang terpusat di Jawa Barat selama sepekan akhirnya usai sudah. Para atlet pulang ke daerah masing-masing, dan masyarakat Jawa Barat kembali ke kehidupan normal. Palagan-palagan megah yang dibangun bertahun-tahun itu tinggal menyisakan kesepian.

Cermin Kotor Kalimantan Timur

Pada awal September, Harian Kompas melakukan liputan mendalam terkait fasilitas-fasilitas terbengkalai bekas gelaran PON Riau 2012 dan PON Kaltim 2008. Hasil liputan itu amat menyesakkan dada.

Nyaris semua arena PON Kaltim 2008, seperti di kompleks olahraga yang terletak di Kutai Kartanegara, Samarinda, Balikpapan, Bontang dan Berau terbengkalai. Fasilitas PON yang dulu dibangga-banggakan pemerintah Kalimantan Timur itu kini malah terabaikan.

Di kompleks Aji Imbut, Tenggarong, arena balap sepeda (velodrom) yang dulu diklaim pemrov Kaltim sebagai yang terbaik di Indonesia kini penuh sampah dan rumput liar di mana-mana. Velodrom ini sudah beralih fungsi jadi tempat untuk bermain basket dan senam. Di samping velodrom terdapat arena berkuda yang disulap jadi wahana permainan anak.

Pada stadion megah Aji Imbut, Tenggarong kondisi suram pun sama terjadi. Alang-alang tumbuh subur di pinggir lapangan. Trek atletik pun tidak bisa dipakai karena lapisan karenta mengeras.

Secara penggunaan Stadion Aji Imbut lebih baik ketimbang stadion di Kaltim lainnya. Aji Imbut dijadikan kandang oleh Klub sepakbola Mitra Kukar, saban tiap bulan pasti ada pertandingan di gelar di sana.

Namun, keberadaan Mitra Kukar bukan berarti membuat Stadion Aji Imbut itu terurus. Status Mitra Kukar sebagai pihak swasta membuat mereka hanya sekadar menyewa, itupun hanya lapangan sepakbola saja. Semua biaya perawatan pada fasilitas lain-lain tanggung jawab dari pemerintah daerah.

Namun nasib Aji Imbut lebih baik ketimbang di Samarinda dan Bontang. Di Samarinda, Kompleks Stadion Utama Palaran kini nyaris tidak dipakai. Dinding dan fondasi stadion berkapasitas 45.000 penonton itu retak di banyak tempat. Klub Pusamania Borneo lebih memilih Stadion Segiri di pusat kota ketimbang memilih Palaran yang letaknya 17 kilometer dari Samarinda.

Hal sama terjadi di Stadion Taman Prestasi, kota Bontang. Prestasi klub Bontang Fc yang didegradasi di divisi dua jadi sebab. Lagipula ketimbang memakai stadion milik pemerintah itu, Bontang FC lebih memilik Stadion Mulawarman milik mereka sendiri.

Jika stadion sepakbola – yang merupakan olahraga populer saja terbengkalai, apalagi fasilitas olahraga non-populer. Di Palaran kondisi gedung serbaguna, gedung tenis, dan gedung bulutangkis rusak. Di kompleks akuatik, dari empat kolam renang, hanya satu yang bisa dipakai.

Tidak hanya di Palaran, pada fasilitas olahraga Stadion Madya Sempaja, pun rusak parah. Padahal kompleks ini ada di pusat Samarinda. Hotel atlet untuk para kontingen kini tidak bisa dipakai.

Elegi di Kalimantan Timur ini sangat miris karena pembangunan fasilitas megah itu membutuhkan dana Rp 3,5 triliun yang semuanya diambil dari uang rakyat.

Kegilaan Lain di Riau

Selang empat tahun setelah di Kaltim, kegilaan serupa terjadi di Riau. Untuk menyukseskan PON 2012, Riau mempersiapkannya dengan maksimal. Dana Rp2,1 triliun mereka gelontorkan, Rp1,7 triliun di antaranya untuk membangun venue olahraga yang terpusat di kompleks Stadion Utama Riau, Pekanbaru.

Dikutip dari Harian Kompas, hanya tiga arena bekas PON 2012 Riau yang sampai saat ini rutin dipakai menggelar kegiatan. Ketiga arena itu adalah Gelanggang Remaja (Jalan Sudirman); GOR Tribuana (Jalan Diponegoro), Pekanbaru; dan lapangan tenis PTPN V di halaman gedung kantor perkebunan itu di Jalan Rambutan, Pekanbaru.

Sisanya? Palagan-palagan itu berdiri kokoh namun secara fungsi amatlah sia-sia, termasuk kompleks Stadion Utama Riau.

Kini kompleks Stadion Riau lebih terlihat seperti rumah hantu ketimbang sebagai gelanggang olahraga. Tidak ada lagi aktifitas di sana. Semak dan rumput ilalang merayap di kompleks dengan luas 60 hektar itu. Basement stadion pun sudah terendam oleh ai keruh hijau, membuatnya lebih mirip jadi sarang anakonda ketimbang gelanggang olahraga.

Stadion pun kini beralih fungsi. Kondisi sepi membikin muda-mudi menjadikannya tempat favorit berbuat mesum. Kesuraman Stadion Riau ditambah dengan aktifitas geng Motor Klewang yang menjadikannya sebagai markas utama.

Pemerintah Riau sengaja menutup stadion ini karena mereka masih punya utang senilai Rp 243 miliar kepada kontraktor PT Wijaya Karya, PT Adhi Karya, dan PT Pembangunan Perumahan. Persoalan semakin pelik setelah sang Gubernur Riau, Rusli Zainal dan orang terdekatnya diseret ke penjara karena terbukti terlibat penyuapan untuk mensukseskan PON 2012.

PON dan Korupsi kini jadi korelasi tidak terpisahkan. Jika di PON 2012 ada Gubernur Rusli Zainal, maka pada PON 2008 ada Aidil Fitri, Ketua KONI Samarinda dan pada PON 2004 ada Gubernur Sumatera Selatan, Syahrial Oesman (Dia sempat diperiksa oleh KPK terkait kasus PON, namun dijerat dengan kasus berbeda). Patut kita tunggu apakah ada pejabat Jawa barat akan menyusul jadi tersangka atau tidak.

Apakah Jabar akan Menyusul?

Ada satu sebab kenapa keberadaan fasilitas di Kaltim dan Riau terbengkalai. Faktor akses dan lokasi jadi sebab – jauh dari Jakarta. Alasan ini jadi penghambat venue-venue megah itu tidak bisa dipakai di agenda kejuaraan internasional.

Stadion Palaran dan Stadion Riau digadang-gadang sama megahnya dengan Stadion Gelora Bung Karno, tapi kenapa laga timnas selalu saja digelar di Jakarta atau pulau Jawa? Masalah ini bisa terpecahkan jika ada itikad serius dari pemerintah di Jakarta khususnya Kemenpora dan KONI Pusat.

Solusi lain adalah dengan intens menggelar kejuaraan nasional. Tapi semua ini dikembalikan lagi kepada KONI. Selama ini KONI Pusat seolah abai terhadap sistem pembinaan dan kompetisi pada setiap cabang olahraga (cabor). Meskinya KONI menekan pengurus organisasi cabor agar rutin menggelar turnamen atau kompetisi yang digilir di setiap daerah dengan jeda waktu tidak terlalu jauh.



Narasi terbengkalainya venue selalu menimpa pada setiap event olahraga. Jangankan PON, kejuaraan sekelas Olimpiade dan Piala Dunia saja mengalami hal sama. Kita harus belajar banyak dari Yunani, Afrika Selatan dan Brazil.

Alasan klasik mereka selalu sama pasak selalu lebih besar dari pada tiang. Mahalnya biaya pemeliharaan membuat mereka abai. Di sisi lain, minimnya pemasukan dari uang sewa membuat tumpuan itu ada pada kas negara. Istilah narasi ini adalah gajah putih. Narasi ini menimpa Riau dan Kaltim.

Kisah sama juga mungkin akan menimpa Jawa Barat. Untuk gelaran PON setidaknya ada 13 gelanggang baru dan 38 gelanggang hasil rehabilitasi. Jabar kini memiliki empat stadion baru berstandar internasional di stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Stadion Pakansari di Kab. Bogor, Stadion Wibawa Mukti di Kab. Bekasi, Stadion Patriot di Kota Bekasi. Terletak di Pulau Jawa dan dekat ibukota membuat nasib palagan-palagan itu mungkin tidak akan setragis di Riau atau Kalimantan Timur.

Agar bisa dimanfaatkan Pemprov Jabar dan Pemkab/Pemkot harus mempermudah masyarakat mengakses fasilitas olahraga itu. Untuk stadion misalnya, mereka bisa menawarkannya kepada klub-klub sepakbola untuk menjadikan homebase, baru PS TNI diberi kesempatan itu, yang berhomebase di Stadion Parakan Sari.

Ketimbang membiarkan Stadion Patriot atau Wibawa Mukti di Bekasi kosong, mereka bisa memberikan kesempatan pada klub besar macam Persija Jakarta atau klub lain untuk berkandang di sana.

Kabar baik datang dari Kemenpora. Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Gatot Sulistiantoro Dewa Broto memastikan seluruh peralatan pertandingan dan venue di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 Jawa Barat yang digunakan pada 17-29 September, bisa digunakan untuk Asian Games 2018 mendatang.

lAasannya, agar semua peralatan dan venue yang ada tidak terbengkalai usai pesta olahraga empat tahunan tingkat nasional itu berakhir.

”Konkretnya tidak langsung berapa cabor, tapi minimal untuk Asian Games. Karena biar ada kelanjutan dari PON, Asian Games hingga SEA Games. Jadi jangan sampai penyelenggaraan PON ini tidak menyambung ke event lain. Kemenpora bisa merevisi peraturan tersebut,” ujar Gatot dalam jumpa pers di Media Center Utama (MCU) PON di Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Jumat (16/9/2016).

Tentu saja kita berharap bangunan hantu di Riau dan Kaltim tidak lagi terulang di Jawa Barat dan Papua kelak. Berkaca dari dua kasus buruk itu, sudah sepatutnya kita bersikap kritis terhadap proyek pembangunan sarana olahraga oleh pemerintah. Mengkritisi fungsi secara jangka panjang, bukan sesaat. Janji-janji kebanggaan dan pemerataan pembangunan itu hanya omong kosong belaka.

Jangan sampai palagan-palagan itu bukan mengingatkan kita kepada perjuangan para atlet. Namun, jadi elegi sebuah monumen pertanda bahwa di sana pernah ada kongkalikong para politisi dan cukong yang menipu rakyat lewat propaganda olahraga.

Baca juga artikel terkait PEKAN OLAHRAGA NASIONAL atau tulisan menarik lainnya Aqwam Fiazmi Hanifan
(tirto.id - Olahraga)

Reporter: Aqwam Fiazmi Hanifan
Penulis: Aqwam Fiazmi Hanifan
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti