Menuju konten utama

Dua Poin soal Krisis Rusia-Ukraina Tak Disepakati di FMCBG G20 Bali

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan dua paragraf yang tidak disepakati soal ketegangan geopolitik terkait perang Rusia-Ukraina.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan keterangan usai penandatanganan Deklarasi Bali Asia Initiative disela pelaksanaan 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) dan Finance and Central Bank Deputies (FCBD) G20 di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (14/7/2022). ANTARA FOTO/POOL/Fikri Yusuf/rwa.

tirto.id - Pertemuan ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau Finance Ministers anad Central Bank Governors (FMCBG) G20 tidak menghasilkan pernyataan bersama atau komunike. Dari 14 paragraf Chair's Summary yang diusulkan sebagai komunike, terdapat dua paragraf yang gagal disepakati.

"Ada 14 paragraf hasil dari pertemuan hari ini. Kebanyakan paragraf tersebut didukung negara G20, hanya dua paragraf yang ada perbedaan," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, saat konferensi pers di Nusa Dua, Bali, Sabtu (16/7/2022).

Sri Mulyani menjelaskan, dua paragraf yang tidak disepakati bersama tersebut mengenai ketegangan geopolitik di mana tiap negara anggota G20 memiliki pendirian masing-masing. Terutama soal perang Rusia-Ukraina. Sebab, meskipun forum G20 membahas isu perekonomian dunia, namun karena terjadinya peningkatan ketegangan geopolitik di Rusia dan Ukraina membuat irisan antara tensi politik dan isu ekonomi.

"Tentu saja kami benar-benar menempatkan itu dalam konteks di satu sisi ini mencerminkan semua pandangan anggota ini dan di sisi lain ada masalah yang belum bisa mereka rekonsiliasi," ucapnya.

Bendahara Negara itu melanjutkan, terkait tantangan dan risiko pemulihan ekonomi saat ini, negara anggota G20 berkomitmen untuk mencari strategi untuk keluar dan pulih dari dampak pandemi. Negara anggota G20 juga mengantisipasi tantangan ketegangan geopolitik akibat perang Rusia dan Ukraina, kenaikan inflasi global, dan ketahanan energi dan pangan.

Poin kedua yang tidak disepakati adalah mengenai kerawanan pangan imbas perang Rusia melawan Ukraina. Mayoritas anggota sepakat bahwa ada peningkatan kerawanan pangan dan energi yang mengkhawatirkan, yang dirasakan secara tidak proporsional oleh kelompok rentan.

"Beberapa juga menyatakan keprihatinan tentang ketersediaan pupuk yang berpotensi memperburuk krisis pangan," ujarnya.

Para anggota menegaskan komitmen mereka untuk menggunakan semua alat kebijakan yang tersedia untuk mengatasi tantangan ekonomi dan keuangan saat ini, termasuk risiko kerawanan pangan. Banyak anggota siap untuk mengambil tindakan kolektif yang cepat mengenai ketahanan pangan, termasuk dengan bekerja dengan inisiatif lain. Anggota mendukung inisiatif multilateral.

Beberapa anggota juga meminta lembaga keuangan internasional untuk mengimplementasikan komitmen dalam Rencana Aksi untuk Mengatasi Kerawanan Pangan. Anggota juga menyambut baik Seminar Tingkat Tinggi tentang Penguatan Kolaborasi Global untuk Mengatasi Kerawanan Pangan. Para anggota sepakat untuk menjaga stabilitas keuangan dan kesinambungan fiskal jangka panjang.

Di sisi lain, G20 telah sepakat untuk berkomitmen mengumpulkan dana hibah untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons (PPR) pandemi dalam Financial Intermediate Fund (FIF) yang saat ini telah terkumpul 1,28 miliar dolar AS.

Dia mengatakan, dalam pertemuan FMCBG ketiga pada dua hari kemarin, terdapat beberapa negara yang menyatakan akan mendukung FIF baik dari gagasan maupun kontribusi dana, yaitu Italia, Tiongkok, Uni Emirat Arab, Jepang, dan Korea Selatan.

"Bank Dunia dalam hal ini lewat pertemuan dewan, mereka sepakat melanjutkan untuk menciptakan FIF dan melakukan gugus tugas untuk co-chair bersama Indonesia dan Italia ini akan terus dilanjutkan dan para negara donor kita juga akan bekerja sama dengan Bank Dunia, WHO, dan pemangku kepentingan lain," jelasnya.

Pertemuan kemarin juga membahas isu di sektor keuangan berkelanjutan dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. "Dalam pertemuan FMCBG, dua topik lain yang dibahas, yaitu pajak dan pembangunan, serta transparansi pajak," ujarnya.

Baca juga artikel terkait KONFLIK RUSIA UKRAINA atau tulisan lainnya dari Dwi Aditya Putra

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Dwi Aditya Putra
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Maya Saputri