K O N F R O N T A S I

Drama Medsos Lingkaran Dalam Istana & Efek Buruknya bagi Demokrasi

Mahfud MD. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.
Oleh: Felix Nathaniel - 7 September 2020
Dibaca Normal 8 menit
Aktifnya elite politik menciptakan narasi di medsos memang bagus untuk diskusi publik. Persoalannya: ia mudah tergelincir dalam penyebaran disinformasi.
Sebelum abad ke-21, kebanyakan orang mengenal para politikus dan mendengar omongan mereka dari koran, radio, atau televisi. Ketika teknologi digital makin berkembang, orang-orang banyak mendapat informasi dari para politikus melalui media sosial. Lantaran sifatnya yang sangat personal, dari akun-akun medsos para politikus itulah masyarakat bisa menilai sejauh mana kualitas dan kapasitas seorang politikus. Kadang-kadang, unggahan politikus di akun medsos bisa menjadi blunder, kesalahan, bahkan disinformasi.

Dalam lima tahun belakangan, orang-orang di lingkaran dalam istana sering bersuara melalui akun media sosial, terutama Twitter. Beberapa yang aktif adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo; dan Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman.

Mahfud mencuit sebanyak 25.144 kali sejak bergabung pada 2011. Rata-rata dia mengunggah 8 cuitan setiap harinya. Sedangkan Tjahjo lebih pendiam. Kendati sudah bergabung sejak 2013, dia hanya mencuit sebanyak 2.313 kali. Sementara Fadjroel, sebagai jubir presiden, memang yang paling berisik. Bergabung sejak 2008, Fadjroel telah mencuit sebanyak 292.618 kali. Interaksinya di media sosial juga paling banyak dibanding dua orang yang lain.

Persamaan ketiganya: dalam beberapa bulan terakhir mereka pernah mencuitkan sesuatu yang keliru di akun Twitter masing-masing.

Mahfud, misalnya, mencuit soal penangkapan Ketua Adat Laman Kinipan Effendy Buhing oleh Polda Kalimantan Tengah. Ada lima cuitan Mahfud tanggal 27 Agustus 2020 soal penangkapan Buhing. Cuitan soal Buhing itu juga menjadi satu-satunya bahasan Mahfud di hari tersebut. Ada dua cuitan Mahfud yang sempat ramai dan intinya mengatakan: Buhing ditangkap karena masalah pencurian, bukan perkara tanah adat. Mahfud bahkan sampai menyertakan video dan kata-kata yang seakan-akan mengolok narasi “Buhing ditangkap karena masalah tanah adat.”

Dalam cuitan yang dipenuhi salah ketik dan pengalimatan yang berantakan, guru besar hukum tata negara itu mengatakan:

“Wah, tadi protesnya krn Buhing ditangkap saat mempertagankan tanah adat. Setelah dibantah diminta video banraganbys. Stlh diberi vdronya dibilang videonya mencurigakan, dibuat dlm tekanan, kok duduk di kursi mewah, dll. 🤣🤣🤣 Coba hubungi sendiri Buhing. Kan ada alamatnya🤑😂


Jika "diluruskan" dalam susunan kalimat yang lebih tertib, cuitan sang profesor itu kira-kira maksudnya begini: "Wah, tadi protesnya karena Buhing ditangkap saat mempertahankan tanah adat. Setelah dibantah lalu diminta video bantahannya. Setelah diberi videonya, dibilang videonya mencurigakan dan dibuat dalam tekanan. Kok kalau dalam tekanan duduk di kursi mewah, dll. 🤣🤣🤣 Coba hubungi sendiri Buhing. Kan ada alamatnya 🤑😂"

Seturut hasil pelacakan Tirto berdasarkan kronologi kasus yang dihimpun warga Kinipan, penangkapan Buhing sebenarnya terkait dengan masalah tanah adat yang sedang dalam sengketa dengan PT Sawit Mandiri Lestari (PT SML), bukan karena pencurian.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Tengah Dimas Hartono juga menilai kasus Buhing tak bisa semata dilihat sebagai kasus dugaan kriminal tanpa memperhatikan konteksnya sebagai kasus sengketa lahan.

"Tampaknya, Prof. Mahfud tidak mendapatkan informasi secara utuh akar masalah terkait apa yang terjadi di Kinipan, mungkin tidak diinformasikan oleh orang yang melaporkan ke beliau," kata Dimas kepada Tirto, Kamis (3/9/2020).

Pernyataan Mahfud itu juga telah disanggah dan diklarifikasi oleh Buhing sendiri dalam tayangan Mata Najwa. "Sebenarnya hati saya sakit, saya diperlakukan sangat kasar, saya anggap seperti teroris itu saya. Sebenarnya waktu itu pun saya sudah mengatakan yang tidak mengenakkan, tapi yang pertama karena saya inginnya keluar, ya saya iya-iyakan saja.”

Hingga sekarang, Mahfud belum merespons pernyataan Buhing meski ia sudah aktif kembali di media sosial sejak 30 Agustus 2020.

Sebelum cuitan Mahfud itu, Tjahjo mendapat teguran dari sutradara Joko Anwar karena mencuit berbagai tautan tentang film pahlawan Indonesia yang tersebar di YouTube. Joko merasa kecewa karena Tjahjo, sebagai menteri, bahkan tidak paham soal hak cipta dan film yang ia bagikan itu masuk kategori ilegal.

Menanggapi Joko, Tjahjo kemudian meminta maaf.

“Yth Bp JokoAnwar Sutradara Film Perjuangan – sy mendpt kiriman WA koleksi film Perj. tsb – mengingat Hari Kemerdekaan RI – saya berbagi saja kpd Group via Twitts – mohon maaf kalau sy salah dan khilaf – kalau sy hrs membayar krn saya berbagi sy siap semampu saya, dmk Trims.”

Bagi Anda yang tidak paham, "dmk" yang dimaksud Tjahjo adalah "demikian".


Fadjroel juga tak luput dari salah cuit. Satu kali ia pernah mencuit soal banjir Jakarta disertai foto anak-anak berenang di jalanan yang penuh air. Cuitannya dianggap netizen tidak berempati pada korban banjir Jakarta. Fadjroel kemudian menghapus cuitan itu.

Jejak-jejak digital yang ditinggalkan para politikus itu tidak akan pernah hilang. Para netizen kritis biasanya sigap menyimpan tangkapan layar sehingga apabila unggahan dihapus, mereka masih punya bukti. Itulah mengapa politikus sebaiknya berpikir dua kali sebelum mencuit di media sosial.

Pemerintahan yang Senang Membangun Narasi di Medsos

Sebelum ada media baru berbasis digital, seturut penelitian Adhi Iman Sulaiman dari FISIP Universitas Jenderal Soedirman (PDF), media massa dan politikus saling membuat drama politik yang saling menguntungkan. Media memanfaatkan drama politik untuk dilihat masyarakat luas, sedangkan politikus memanfaatkan media, utamanya televisi, untuk menjangkau masyarakat.

Kini trennya berbeda. Ari Ganjar Herdiansah dan Widya Setiabudi Sumadinata dalam hasil riset bertajuk "Budaya Politik Indonesia di Era Digital Baru: Suatu Diskusi Pendahuluan" (2019, PDF) memandang kemunculan internet dan media sosial berimplikasi pada demokratisasi dengan meningkatkan diskusi publik secara online.

Tren dan penggunaan media baru dalam politik melonjak jauh semenjak fenomena munculnya Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) dalam perhelatan Pilkada Jakarta 2012. Kepopulerannya di media sosial menjadikan Jokowi sangat terkenal di kalangan generasi muda. Salah satu hasil survei menunjukkan Jokowi-BTP unggul dengan 54,9 persen suara jika Pilkada dilaksanakan segera.

Alur pemberitaan pun menjadi berbeda. Bukan lagi drama politik menjadi santapan media massa, tetapi konten dari media sosial Jokowi-BTP yang kemudian diliput atau ditelaah lebih jauh oleh media massa. Setelah menang, Jokowi-BTP tidak berhenti aktif di media sosial. Melalui kanal YouTube, Jokowi-BTP mengampanyekan pemerintahan yang bersih dan transparan. Hasilnya, Jokowi sukses menjadi sorotan utama publik.

Efektifnya penggunaan media sosial ini kemudian diakui oleh Jokowi pada 2017 ketika video blogging (vlog) menjadi tren. Sejak itu, bukan hanya vlog yang diunggah di YouTube, Jokowi juga kian aktif di Twitter dan Facebook.

"Sekarang ini dalam menyampaikan program pemerintah saya juga menggunakan video blog (vlog) dalam berkomunikasi dengan anak-anak muda," kata Presiden Jokowi saat singgah di sebuah rumah makan di Purwakarta, seperti dikutip Antara, Selasa (25/4/2017).

Di periode kedua, Jokowi makin gemar bermain media sosial. Bukan hanya dari tangannya sendiri, kini Jokowi juga menggunakan influencer untuk menyampaikan program-program pemerintah. Indonesia Corruption Watch (ICW) merinci ada sekitar Rp90,45 miliar yang digelontorkan oleh kementerian-kementerian untuk membayar influencer di medsos.

Rinciannya begini: Kementerian Pariwisata Rp77,66 miliar (22 paket), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp1,6 miliar (12 paket), Kemenkominfo Rp10,83 miliar (4 paket), Kementerian Perhubungan Rp195,8 juta (1 paket), dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Rp150 juta (1 paket).

Fadjroel mengakui bahwa influencer punya perang penting dalam era digital sekarang. Menurut dia, penggunaan mereka sebagai key opinion leader (KOL) adalah hal yang lumrah.

"Sebuah keniscayaan di era digital, para aktor digital menjadi pemain penting perubahan paradigma dari top-down strategy ke participative strategy, di mana publik berpartisipasi aktif dalam komunikasi kebijakan," kata Fadjroel melalui pernyataan tertulis, Senin (31/8/2020).

Memang tidak mengherankan apabila pemerintahan Jokowi menggunakan influencer atau sibuk bermain medsos. Sejak kemenangannya di Pilgub Jakarta, mantan Wali Kota Solo itu tentu memahami bahwa medsos adalah wahana yang sangat efektif untuk menjangkau publik.

Infografik Influencer ke Istana

Efek Buruk bagi Demokrasi

Dengan ramainya penggunaan media sosial, bukan hanya efek positif yang muncul, melainkan juga sebaliknya. Vox memperkirakan media sosial sebenarnya bisa memberi penguatan bagi gerakan-gerakan perlawanan, seperti yang terjadi pada Arab Spring 2011.

Philip Howard, peneliti dari Universitas Washington, mengatakan ramainya dukungan gerakan demokrasi di media sosial punya perang penting dalam menyebarluaskan video-video revolusi di Mesir dan Tunisia.

Di satu sisi, adanya media sosial seakan-akan menandakan kemajuan gerakan demokrasi dengan sulitnya membungkam kebebasan berpendapat. Masalahnya, bukan hanya kebebasan berpendapat yang sulit dibatasi, tapi juga penyebaran disinformasi ataupun informasi yang sifatnya hoaks. Karena itu, sebaliknya, media sosial bisa menjadi alat untuk melawan demokrasi itu sendiri.

Partai politik, misalnya, tidak perlu lagi mencari cara untuk mengklarifikasi atau memulihkan citra dari kritik-kritik yang tajam. Mereka cukup membenamkan kritik tersebut dengan berbagai informasi “miring” atau palsu sehingga masyarakat tidak bisa lagi mengenali mana fakta mana informasi sesat.

Contoh yang bisa digunakan adalah narasi Donald Trump selama hampir dua tahun menjabat. Washington Post melaporkan bahwa Trump, yang rajin mencuit di Twitter, setidaknya menyebarkan informasi palsu atau keliru sebanyak 6.420 informasi selama 649 hari. Seiring waktu, bukan tidak mungkin penyebaran ini terus bertambah.

Ronald J. Deiber, guru besar Ilmu Politik dari Universitas Toronto, menulis media sosial sekarang ini mendorong kembali praktik-praktik otoritarian. Utamanya, negara bermaksud mengontrol masyarakat, menimbulkan kebingungan yang masif, prasangka, dan kekacauan untuk merusak akuntabilitas publik.

Deiber mencatat ada setidaknya 6.000 cuitan setiap detik melalui Twitter yang diperkirakan mencapai 2.000 triliun setiap tahunnya. Dengan “tsunami data” seperti itu, ditambah banyaknya misinformasi, masyarakat tidak akan sanggup memilah mana informasi yang benar dan mana yang palsu. Jurnalis dan peneliti akan mati-matian meluruskan informasi yang palsu, tapi ketika satu informasi diluruskan, maka pelbagai informasi palsu lainnya sudah menyebar ke berbagai pihak.

Cuitan-cuitan Mahfud, Tjahjo, dan Fadjroel bisa menjadi contoh bagaimana kekeliruan dan penyebaran disinformasi juga berasal dari pejabat pemerintahan. Seperti kata Deiber, media-media baru bisa mengklarifikasi berhari-hari kemudian sementara informasi sesat sudah menyebar ke mana-mana.

Lalu pertanyaannya, merujuk kepada penelitian Deiber, apakah para amtenar tinggi itu—sebagai representasi pemerintahan Jokowi—sedang "mendorong kembali praktik-praktik otoritarian"?

Rezim Soeharto semestinya sudah cukup sebagai pembelajaran bagi para politikus zaman pasca-Orde Baru tentang betapa buruknya otoritarianisme. Kecuali mereka memang ingin menciptakan orde serupa.

==========

KONFRONTASI adalah ulasan serta komentar atas isu sosial-politik yang sedang menghangat di Indonesia. Sajian khusus ini ditayangkan setiap Senin dan diasuh oleh penulis politik Felix Nathaniel.

Baca juga artikel terkait DEMOKRASI atau tulisan menarik lainnya Felix Nathaniel
(tirto.id - Politik)

Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Ivan Aulia Ahsan
DarkLight