Menuju konten utama

DPRD Sebut Stok Beras Jogja Cuma 4 Hari, lalu Dibantah Pemkot

DPRD Kota Yogyakarta bilang stok beras cuma 4 hari, tapi kata pemkot, cukup sampai 4 bulan.

DPRD Sebut Stok Beras Jogja Cuma 4 Hari, lalu Dibantah Pemkot
Pekerja memikul beras di Gudang Bulog Sub Drive Serang, Banten, Jumat (3/4/2020).ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/pras.

tirto.id - Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Antonius Fokki Ardiyanto mengatakan stok beras hanya cukup untuk empat hari. Hal ini ia ungkapkan lewat keterangan tertulis, Kamis (16/4/2020), setelah menggelar rapat koordinasi penanganan COVID-19 dengan pemerintah kota.

Ia menyatakan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan Pangan, stok beras yang dimiliki Pemkot Yogyakarta sebanyak 12 ton dan paling banyak 30 ton jika ditambah.

"Dengan stok yang ada saat ini, 12 ton, hanya dapat bertahan empat hari. Sedangkan kalau 30 ton hanya bertahan tujuh hari," ungkapnya.

Oleh karena krisis pangan di depan mata, Fokki mendesak Ketua Harian Gugus Tugas Penganan COVID-19 yang juga Wakil Wali Kota Yogykarta Heroe Purwadi cepat bertindak, salah satunya dengan segera memberikan bantuan sosial.

Pernyataan ini lantas dibantah pemkot. Kepada wartawan, Kamis (16/4/2020), Heroe Purwadi mengatakan ada perbedaan persepsi antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya stok beras yang dimaksud Fokki itu dipakai untuk menstabilkan harga.

"Hanya diperuntukkan untuk menstabilkan harga agar tidak ada inflasi. Tapi masih boleh digunakan untuk keperluan darurat. Kondisi di Jogja stok pangan belum darurat dan masih sangat cukup," katanya.

Ia lantas menegaskan kalau "stok pangan di masih tersedia sampai 3-4 bulan ke depan. Selain itu, jelang Ramadan dan Lebaran masih akan ada penambahan."

Sementara terkait desakan untuk segera mendistribusikan bansos, Heroe mengatakan pemkot sudah menganggarkan Rp12 miliar pada gelombang pertama. Uang itu di antaranya digunakan untuk memberi multivitamin serta makanan pasien.

Heroe juga bilang pemkot telah mengalokasikan dana tak terduga senilai Rp50 miliar baik untuk penanganan kesehatan, dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial. Realokasi APBD, kata dia, juga masih mungkin untuk dilakukan sehingga bisa jadi ada tambahan uang.

Soal distribusi bantuan yang sampai saat ini belum dilakukan, kata dia, dapat terjadi karena data penerima manfaat masih diselaraskan.

"Sampai saat ini belum bisa distribusikan bansos, sampai data bisa terkonfirmasi dengan benar," katanya.

Baca juga artikel terkait STOK BERAS atau tulisan lainnya dari Irwan Syambudi

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Irwan Syambudi
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Rio Apinino