tirto.id - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman mengatakan bahwa penting adanya campur tangan pemerintah dalam pengelolaan air dan tidak sepenuhnya dikuasai swasta.
"Artinya harus tetap ada campur tangan pemerintah atau intervensi pemerintah. Jangan murni sepenuhnya diserahkan kepada swasta," kata Taufiqurrahman saat dihubungi pada Selasa (29/1/2019).
Pasalnya, jika diserahkan seluruhnya kepada swasta, harganya dikhawatirkan akan naik dan tidak dapat diintervensi oleh pemerintah.
"Kalau ngomong bermanfaat [dipegang oleh pihak swasta], ya pastilah bermanfaat. Cuma di Jakarta itu mahal banget gitu loh," kata Taufiqurrahman.
Taufiqurrahman, yang juga merupakan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI, mengatakan bahwa swasta tetap dapat mengambil bagian dalam proses pengelolaan air.
"Ya, bisa swasta ikut boleh dalam penyediaan, dalam penyulingan air menjadi bersih, atau apalah. Mereka kan punya teknologi," ujarnya.
Namun, Taufiqurrahman juga menegaskan bahwa pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap perlu menghormati dan mengikuti keputusan peradilan terkait masalah ini.
"Apa pun yang menjadi keputusan pengadilan harus dihormati, harus dilaksanakan," kata Taufiqurrahman.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Maya Saputri
