Menuju konten utama

DPR Minta Jokowi Atasi Isu Disharmoni Panglima TNI-KSAD

Panglima TNI dan KSAD menegaskan tidak ada isu disharmoni. Keduanya menegaskan bahwa TNI solid.

DPR Minta Jokowi Atasi Isu Disharmoni Panglima TNI-KSAD
Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon (kiri) bersama Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Bedowi (kanan) dan Pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis (tengah) menjadi pembicara pada diskusi dialektika di komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (11/2/2020). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.

tirto.id - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon meminta Presiden Joko Widodo untuk segera turun tangan menengahi isu disharmoni antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

Menurutnya apabila Presiden Jokowi tidak segera turun tangan maka masyarakat akan mengasumsikan adanya pembiaran konflik di dalam tubuh TNI.

"Presiden harus turun tangan. Karena jangan sampai ada orang berpikir bahwa ini adalah unsur pembiaran. Manajemen konflik perlu dilakukan," kata Effendi di Gedung DPR RI pada Kamis (8/9/2022).

Dirinya menerangkan bahwa konflik antara Andika dan Dudung berpotensi merembet ke permasalahan lainnya. Sehingga bisa merusak tata kerja TNI dalam menjaga pertahanan negara.

"Semoga ini tidak terjadi di masa yang akan datang. Karena polarisasi ini berdampak, kalau di atas terjadi disharmoni maka di bawah sudah akan menjadi rahasia umum," jelasnya.

Effendi mengungkapkan ada sejumlah temuan bahwa konflik ini juga menimbulkan sejumlah ketidakpatuhan di internal TNI. Seperti sejumlah tanggung jawab yang tidak diselesaikan.

"Kami punya informasi yang cukup bernilai kebenaran dari banyaknya catatan di sisi kebijakan, kepatuhan hingga temuan adanya sejumlah pembangkangan yakni sejumlah SK tidak dijalankan. Dan inilah yang menjadi fokus kita," tegasnya.

Selain meminta Presiden Jokowi untuk menengahi kedua petinggi TNI tersebut, Effendi juga meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk ikut menyelesaikan isu disharmoni tersebut.

"Kami ingin rapat dengan menghadirkan Pak Panglima, pak Dudung dan Pak Menhan. Karena Pak Menhan harus dimintai keterangannya terkait pembinaan terhadap sektor pertahanan dan keamanan. Karena sektor pertahanan dan ada di presiden c.q Menhan," jelasnya.

Saat ini pihak DPR telah menjadwalkan rapat kerja antara Panglima TNI, KSAD, KSAL dan KSAU serta Menhan. Menurutnya mereka semua akan hadir lengkap karena di rapat sebelumnya KSAD sudah dijadwalkan hadir dan tidak berhalangan dan baru dijadwalkan semalam sebelumnya.

"Kalau saya cek pembatalan dia hadir itu malam sebelumnya," kata dia saat menjelaskan kronologi KSAD tidak hadir.

Bantah Isu Disharmoni

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membantah hubungan dirinya dan KSAD Dudung tidak harmonis. Andika menegaskan bahwa Panglima dan KSAD telah bekerja sesuai dengan koridor dan tanggung jawabnya masing-masing.

"Dari saya tidak ada karena semua yang berlaku sesuai dengan perundangan dan tetap berlaku hingga saat ini. Jadi enggak ada yang kemudian berjalan berbeda," ujar Andika di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 5 September 2022.

Sementara itu, KSAD Dudung menyebut hubungan dirinya dan Panglima TNI baik-baik saja. "Tidak ada perbedaan apa pun," tegas Dudung. Mantan Pangdam Jaya itu memastikan bahwa TNI solid.

Baca juga artikel terkait PANGLIMA TNI atau tulisan lainnya dari Irfan Amin

tirto.id - Politik
Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fahreza Rizky