tirto.id -
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong swasta turut dalam pengembangan industri pertahanan nasional atau alutsista dalam memenuhi kebutuhan persenjataan TNI dan Polri.
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPR, Bambang Soesatyo pada pertemuan dengan Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas) di gedung DPR, Jakarta, Senin (12/2/2018).
"Intinya DPR mendorong perkumpulan ini bisa bergerak maju dan menguasai peralatan pertahanan yang dibutuhkan Polri dan TNI," kata Bambang.
Bambang menilai anggaran negara yang semakin tinggi untuk pengembangan persenjataan harus dimanfaatkan oleh industri persenjataan swasta nasional. Bukan hanya untuk membeli senjata dari luar negeri.
"Sebagai produsen dalam negeri juga harus bisa bersaing kualitasnya dengan kualitas impor," kata Bambang.
Menanggapi hal ini, Dewan Penasehat Pinhantanas, Connie Bakrie mengapresiasi komitmen DPR untuk mendorong industri senjata dalam negeri. Ia menilai dorongan tersebut menjadi angin segar bagi industri pertahanan swasta dalam negeri.
"Menurut saya negara perlu mengubah beberapa aturan dalam UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Karena dalam Pasal 11 UU tersebut, justru menyusahkan peran industri swasta," kata Connie.
Connie menjelaskan, dalam pasal 11 UU Industri Pertahanan hanya menjadikan BUMN sebagai integrator industri pertahanan. Padahal, menurutnya, pelaku industri senjata dari swasta sudah banyak dan perlu diberikan ruang untuk melakukan pengembangan usaha.
"Satu hal yang diperlukan untuk meningkatkan industri swasta yakni soal Pinjaman Dalam Negeri (PDN). Karena, industri pertahanan swasta nasional selalu menemui kesulitan ketika mengajukan pinjaman," kata Connie.
Baca juga artikel terkait INDUSTRI PERTAHANAN atau tulisan lainnya dari M. Ahsan Ridhoi
tirto.id - Politik
Reporter: M. Ahsan Ridhoi
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Agung DH
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Agung DH
