tirto.id - Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengungkapkan, pihaknya belum pernah diajak berkonsultasi untuk membahas seragam baret dan pangkat yang saat ini dikenakan oleh para pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pimpinan Hadi Tjahjanto.
"Iya kami juga baru tahu dari media," kata Mardani saat dihubungi Tirto pada Kamis (28/7/2022).
Dirinya menerangkan atribut tersebut membuat para pegawai Kementerian ATR/BPN jauh dari semangat melayani. "Gaya militer yang kuat unsur komandonya malah mesti dijauhi. Justru semangat melayani yang perlu dibangun," jelasnya.
Mardani juga mengimbau Hadi Tjahjanto lebih banyak menyerap aspirasi rakyat, dan mengevaluasi kebijakan dari menteri sebelumnya. Daripada berfokus pada seragam yang menurutnya bukan hal terlalu penting.
"Fokus saja pada target kinerja. Sudah bagus dengan banyak turun ke bawah, mendengar dan mendapat masukan dari masyarakat plus perbaikan mental dari aparat," ujarnya.
"Selain itu perang melawan mafia tanah harus digaungkan," terangnya.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang juga menambahkan tongkat komando yang dikenakan para pejabat hingga pegawai Kementerian ATR/BPN merupakan suatu keanehan.
"Bagaimana caranya kita sematkan agar mereka bekerja seusai dengan fungsi tugas mereka. Namun yang terpenting adalah merubah paradigma mereka supaya bekerja tegak lurus sesuai fungsi dan tugasnya dalam melayani masyarakat dan tidak mempersulit pengurusan sertifikasi dan jangan ada yang masuk dalam sindikasi mafia pertanahan," terangnya.
"Nanti kita lihat saja signifikansi kerja mereka dengan baret dan komando hasilnya seperti apa," pungkas politikus PDI Perjuangan itu.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fahreza Rizky
