Donald Trump & (Nomine) Penerima Nobel Perdamaian yang Bikin Ribut

Oleh: Tony Firman - 26 Februari 2019
Dibaca Normal 4 menit
Penerima Hadiah Nobel Perdamaian sering jadi kontroversi.
tirto.id - “Saya telah menominasikan Anda, dengan hormat, atas nama Jepang. Saya meminta mereka untuk memberi Anda hadiah Nobel Perdamaian,” Trump membacakan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe kepadanya, seperti diwartakan USA Today, 15 Februari lalu.

Masuknya Trump dalam nominasi peraih Nobel dikaitkan dengan upayanya yang membuka dialog dengan Korea Utara yang selama ini berseteru dengan Gedung Putih. Pada 2018, Trump dan Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara akhirnya bertemu di Singapura setelah selama ini keduanya kerap perang mulut dan saling mengancam.

Sejak pertemuan bersejarah itu, Trump mengklaim Korea Utara bukan lagi ancaman terkait senjata nuklir yang dimilikinya. Trump dan Kim bahkan akan bertemu lagi di Hanoi, Vietnam pada 27 sampai 28 Februari 2019.

Kabar terkait langkah Shinzo Abe mendukung Trump membikin gaduh Jepang baik di media dan parlemen. Surat kabar harian yang condong ke kiri Asahi Shimbun maupun surat kabar Yomiuri Shimbun yang condong ke kanan, dengan mengutip sumber pemerintah Jepang yang tidak mau disebutkan identitasnya, sama-sama menyebut Abe memang telah mencalonkan Trump untuk mendapat hadiah Nobel.

Pada Senin (18/2), Shinzo Abe justru enggan mengomentari pernyataan Trump terkait dirinya yang mengajukan nama. Saat Abe berbicara di hadapan Parlemen, ia lebih memilih memuji kepemimpinan Trump yang dianggap mampu mengatasi masalah nuklir Korea Utara dan mengadakan KTT bersejarah di Singapura. Dilansir The New York Times, Abe juga bersyukur Trump ikut mengkhawatirkan nasib warga Jepang yang diculik oleh Korea Utara saat KTT di Singapura.

"Saya menghargai kepemimpinan Presiden Trump," kata Abe. Namun, ketika ditanya terkait nominasi hadiah Nobel perdamaian, ia memilih bungkam dan mengutip kebijakan komite Nobel yang tidak boleh mengungkapkan nominasi sampai 50 tahun setelah Nobel diberikan.


Dukungan Abe untuk Trump dikritik kubu oposisi. Junya Ogawa, seorang anggota parlemen oposisi yang mewakili Partai Demokrat Konstitusional Jepang, menyoroti beberapa kebijakan Trump yang kontroversial seperti penarikan dari perjanjian iklim di Paris, memindahkan Kedubes AS di Israel ke Yerusalem dari Tel Aviv, menarik diri dari Traktat Angkatan Nuklir Jangka Menengah.

"[Hal-hal itu membuat Trump] tidak layak dinominasikan sebagai penerima Hadiah Nobel Perdamaian, dan itu memalukan bagi Jepang," kata Ogawa.

Politikus partai oposisi lainnya, Yuichiro Tamaki dari Partai Demokrat untuk Rakyat, turut mempertanyakan perkembangan KTT antara Trump dan Kim di Singapura yang menyisakan beberapa soal. “Penculikan, masalah nuklir dan rudal jarak pendek hingga menengah tidak terselesaikan sama sekali,” kicau Tamaki melalui akun Twitternya pada 18 Februari 2019.

Hubungan Abe dengan Trump memang sudah lama terjalin dekat. Saat Trump resmi menjadi Presiden AS pada 2016, Abe adalah kepala negara pertama di dunia yang sowan ke New York. Sebaliknya, saat Trump berkunjung ke Tokyo pada November 2017, Abe mengajak pemimpin AS itu untuk bermain golf dan memberinya topi bertuliskan "Donald & Shinzo Make Alliance Even Greater,” mengacu pada slogan Trump "Make America Great Again."

Sebenarnya bukan cuma Abe saja yang menjagokan Trump. Tercatat Presiden Korea Selatan Moon Jae-in pernah mendukung Trump meraih Nobel, lantaran Trump dianggap bisa bernegosiasi dengan Korea Utara yang terkenal tertutup. Pada Juni 2018, dua anggota parlemen Norwegia juga ikut menominasikan Trump mendapat Nobel perdamaian. Sekelompok anggota parlemen AS juga mendukung hal yang sama.

Nobel Perdamaian Kerap Kontroversial

Di luar nama Trump, urusan menominasikan seseorang untuk mendapat Nobel Perdamaian memang sering jadi kontroversi. Siapa sangka Adolf Hitler, pemimpin Nazi Jerman yang membunuh jutaan Yahudi, juga pernah diajukan sebagai kandidat penerima Nobel Perdamaian pada 1939, tiga bulan sebelum invasi Jerman ke Polandia.

Pengajunya adalah Erik Gottfrid Christian Brand, politikus dari Swedia. Dikutip Quartz, dalam suratnya kepada komite Nobel, Brand menulis Hitler sebagai pejuang yang diturunkan Tuhan untuk membawa damai. Mein Kampf juga disebutnya karya sastra terbaik dan paling populer di dunia.

Tindakan Brand ini menuai kritik keras dari negaranya. Ia dituduh sebagai pendukung fasis dan masuk daftar hitam dilarang mengajar di beberapa perkumpulan. Belakangan, Brand mengaku bahwa surat nominasi itu sebenarnya adalah sarkasme untuk membuat Hitler malu atas ide-ide dan kebijakannya.


Jika Trump sampai menang, ia hanya akan menambah daftar panjang bagaimana penghargaan itu kerap jatuh di orang-orang yang bermasalah atau dianggap tidak konsisten dalam rangka menjaga perdamaian.

Kontroversi peraih Nobel Perdamaian baru-baru ini menimpa Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar. Suu Kyi menerima Nobel perdamaian saat berada di dalam penjara pada 1991. Ia diganjar Hadiah Nobel karena perjuangannya memajukan demokrasi tanpa kekerasan di Myanmar ketika menentang kekuasaan rezim militer.

Namun, beberapa tahun berselang, seiring meningkatnya kekerasan kepada etnis Rohingya yang mayoritas Muslim, Suu Kyi dikecam publik lantaran ia tidak banyak berbuat untuk menegakkan perdamaian. Ia bahkan enggan mengutuk pembantaian besar-besaran disertai pengusiran yang dilakukan militer negaranya terhadap etnis minoritas Rohingnya. Suara tuntutan untuk mencabut Nobel perdamaian Suu Kyi pun menyeruak.

Panitia Nobel menanggapi tuntutan dengan menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa menarik kembali penghargaan yang sudah terlanjur diberikan kepada seseorang.

“Nobel Perdamaian tak pernah dicabut dan panitia tidak mengutuk atau mengecam para pemenangnya,” kata Gunnar Stalsett pada September 2017. Stalsett adalah bekas politikus Norwegia yang menjadi panitia pada 1991.

Keputusan panitia pada 1990 juga dikritik karena Nobel Perdamaian jatuh ke tangan Perdana Menteri Rusia Mikhail Gorbachev. Ia dianggap berperan mengakhiri Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Namun, langkahnya mengekang kemerdekaan di negara-negara Balkan setelah runtuhnya Uni Soviet dengan cara mengirim tank dikritik karena bertolak belakang dengan semangat perdamaian.

Perdana Menteri Israel Menachem Begin (1977-1983) adalah pemenang Nobel Perdamaian 1978. Jasanya diperhitungkann saat mau berdamai dengan Mesir yang diwakili Presiden Anwar Sadat lewat Perjanjian Camp David di Washington DC, AS pada 1978. Namun, setahun sebelum ia lengser, militer Israel menyerang Lebanon. Penyerangan itu kemudian dikenal sebagai Perang Lebanon (1982-1985).


Saat penganugerahan Nobel Perdamaian 1994, ada tiga pemenang sekaligus. Mereka adalah pemimpin Fatah dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Yasser Arafat, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin, dan Presiden Israel Shimon Peres. Ketiganya diganjar Nobel Perdamaian atas usaha mereka mencapai Kesepakatan Oslo 1993 yang menetapkan PLO membentuk pemerintahan sementara di wilayah Tepi Barat dan Gaza. Namun, para pengkritik saat itu menganggap Yasser Arafat sebagai biang aksi teror.

Barack Obama, Presiden AS dari keturunan kulit hitam pertama mendapat Hadiah Nobel Perdamaian beberapa bulan setelah resmi menjabat pada 2009. Komite Nobel di Norwegia beralasan Obama telah memberi dunia harapan akan masa depan yang lebih baik lewat upayanya bagi perdamaian dan seruan untuk mengurangi senjata nuklir dunia.

Meski begitu, banyak kalangan tidak habis pikir kenapa Obama mesti mendapat Nobel perdamaian di masa jabatannya yang baru beberapa bulan. Saat Obama mendapat hadiah tersebut, ia belum menghasilkan terobosan apa pun di Timur Tengah ataupun program nuklir Iran. Dirinya juga menghadapi pilihan-pilihan sulit dalam menangani perang di Afghanistan. Ia malah melipatgandakan pasukan militer AS di sana.

Infografik Kontroversi Nobel Perdamaian
Infografik Kontroversi Nobel Perdamaian


Ada pula yang menolak pemberian Nobel. Dalam buku 100 Years with Nobel Laureates terbitan Encyclopaedia Britannica (2001), Le Duc Tho pemimpin tertinggi Vietnam Utara menolak pemberian Nobel perdamaian pada 1973.

Le Duc Tho waktu itu dianugerahi Hadiah Nobel adalah karena pada 1973, ia dan Menteri Luar Negeri AS Henry Kissinger menandatangani Perjanjian Damai Paris antara Vietkong dengan AS dalam Perang Vietnam (1955-1975). Ia menolak Nobel karena menurutnya AS dan pemerintahan Saigon di Veitnam Selatan terus melanggar sejumlah pasal kunci perjanjian dengan terus melancarkan peperangan.

Singkatnya, perdamaian belum tercapai. Le Duc Tho merasa tidak mungkin menerima Hadiah Nobel di tengah situasi itu. Sebaliknya, Henry Kissinger tetap menerima Nobel Perdamaian dan mengundang kontroversi.


Selain soal Vietnam, Kissinger terlibat di di balik layar dalam serangkaian aksi militer di sejumlah negara. Misalnya dalam Operasi Burung Kondor pada 1970-an yang melakukan penculikan dan pembunuhan kepada para aktivis sayap kiri di Argentina, Uruguay, Brazil, Cile, Paraguay, dan Bolivia. Adapula Operasi Menu (1969-1970) di Kamboja, saat Angkatan Udara AS melakukan serangan udara di timur Kamboja dalam rangka Perang Vietnam.

Para penentangnya percaya bahwa Hadiah Nobel yang diberikan di tengah Perang Vietnam itu adalah bagian dari upaya mengakhiri perang. Pada kenyataannya, perang baru berakhir pada 1975, tiga tahun setelah Hadiah Nobel dibagikan.

Menjaga perdamaian memang perkara yang susah dan sangat subjektif. "Selalu ada risiko ketika mereka mempromosikan seseorang, dan mereka tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Itulah yang membuat hadiah Nobel Perdamaian berbeda dari semua hadiah perdamaian lainnya, jika tidak, Anda akan memberikan hadiah kepada orang-orang yang sangat tua sebelum mereka mati," kata sejarawan Nobel, Asle Sveen, seperti dikutip Euro News.

Baca juga artikel terkait NOBEL PERDAMAIAN atau tulisan menarik lainnya Tony Firman
(tirto.id - Sosial Budaya)


Penulis: Tony Firman
Editor: Maulida Sri Handayani