7 November 1963

Djoeanda Kartawidjaja, Penengah Pertikaian Parpol di Era Sukarno

Djoeanda Kartawidjaja. tirto.id/Deadnauval
Oleh: Indira Ardanareswari - 7 November 2019
Dibaca Normal 4 menit
Djoeanda Kartawidjaja bukan simpatisan partai manapun, tapi ia ada dalam hampir setiap kabinet sejak RI merdeka hingga ia tutup usia.
tirto.id - Menjelang peringatan Hari Pahlawan tahun 1963, masyarakat Jakarta disibukkan dengan berbagai macam persiapan. Jauh-jauh hari, sejumlah orang sudah mulai memasang spanduk, umbul-umbul, dan bendera Merah Putih di sekitar kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Ibarat pesta rakyat, gambar-gambar raksasa berupa lukisan dan ucapan selamat datang terpampang di sepanjang jalan menuju Senayan.

Selain sebagai peringatan Hari Pahlawan yang rutin diadakan setiap 10 November, persiapan tersebut juga dilakukan untuk menyambut olahragawan dari berbagai negara yang akan berkompetisi dalam sebuah ajang pesta olahraga. Ajang bertajuk Games of The New Emerging Forces (Ganefo) itu akan dibuka Presiden Sukarno pada 11 November.

Rabu malam, tanggal 6 November 1963, ada nuansa berbeda di sekitar Jalan Thamrin. Rombongan Menteri Pertama Djoeanda Kartawidjaja baru saja meninggalkan Istana Negara menuju Hotel Indonesia. Rencananya, Menteri Pertama yang sudah menjabat sejak 1959 itu akan menghadiri acara jamuan dan pembukaan sebuah aula hotel yang baru.

Saat acara tengah berlangsung, tiba-tiba Djoeanda mendapat serangan jantung hebat. Setelah mendapat pertolongan pertama, ia kemudian dibawa menuju rumah dinasnya di Jalan Merdeka Selatan. Kedatangan Djoeanda yang sudah tak sadarkan diri mengejutkan istrinya, Julia, beserta anak-anaknya yang baru tiba dari Los Angeles beberapa bulan sebelumnya.

Menurut Awaloedin Djamin, bekas Kapolri sekaligus menantu Djoeanda, dalam memoar Pengalaman Seorang Perwira Polri (1995: 70-71), penyakit jantung ayah mertuanya itu memang sudah sering kambuh. Bahkan, saat ia dan istrinya, Poppy Djoeanda, masih berada di Amerika, Djoeanda sempat menjalani perawatan intensif di Jepang.

Djoeanda akhirnya kalah dari penyakitnya. Pada pukul 1 malam tanggal 7 November 1963, tepat hari ini 56 tahun lalu, menteri kesayangan Sukarno yang pernah memimpin sebuah zaken kabinet ekstraparlementer atau kabinet nonpartai itu mengembuskan napas terakhirnya. Usianya waktu itu 52 tahun. Menurut ingatan Awaloedin, segala persiapan terkait persiapan pesta olahraga Ganefo sempat dihentikan untuk menghormati Djoeanda.

Meninggalnya Djoeanda tidak hanya mengejutkan banyak orang, tetapi juga mengguncang Kabinet Kerja III yang sedang berjalan. Menurut Awaloedin Djamin seperti dituturkan dalam kata pengantar buku Ir. H. Djuanda: Negarawan, Administrator, Teknokrat Utama (2001: xvi), sepeninggal Djoeanda posisi Menteri Pertama sempat menjadi rebutan. Keadaan menjadi lebih terkendali setelah Sukarno memilih meniadakan jabatan itu dan menggantinya dengan mengangkat tiga Wakil Perdana Menteri (Waperdam).

“Djuanda adalah Menteri Pertama yang pertama dan terakhir dalam sejarah RI […] Mungkin Bung Karno menyadari bahwa tidak ada sosok yang tepat untuk menjabat Menteri Pertama, selain Djuanda,” tulis Awaloedin.

Djoeanda juga merupakan orang terakhir di negara ini yang menjabat sebagai perdana menteri.


Tidak Doyan Politik

Djoeanda lahir di Tasikmalaya pada 14 Januari 1911. Ia merupakan anak pertama dari seorang guru asal Leles, Garut yang bernama Raden Kartawidjaja. Ibunya bernama Nyi Momot yang kala melahirkan Djuanda usianya masih sangat muda.

Seiring Djoeanda beranjak dewasa, karier ayahnya sebagai guru turut menanjak. Kartawidjaja kemudian diangkat menjadi mantri guru di Hollandsch Indische School (HIS), sekolah berbahasa Belanda bagi anak-anak bumiputra di Cicalengka.


Untuk ukuran zamannya, Kartawidjaja termasuk orang tua berpikiran modern. Ia sudah memikirkan masa depan pendidikan anak-anaknya hingga perguruan tinggi. Ketika Djoeanda sudah menginjak usia sekolah, Kartawidjaja mulai mengajarinya bahasa Belanda dan memasukkannya ke HIS. Kemudian dilanjutkan ke jenjang sekolah berbahasa Belanda seperti ELS dan HBS.

Djoeanda tumbuh menjadi pemuda pendiam yang jago berhitung. Setelah lulus dari Hogere Burger School (HBS) pada 1 Mei 1929, Djoeanda tidak sudi menganggur lama. Sejak Juli di tahun yang sama, Djoeanda sudah terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Teknik Sipil di Technische Hogeschool (THS) Bandung (sekarang ITB).

Menurut kisah yang dikumpulkan I.O. Nanulaitta dalam biografi Ir. Haji Juanda Kartawijaya (1980: 25), dari sanalah Djoeanda mulai berkenalan dengan Sukarno. Selama melakukan aktivitas politik di Bandung, Sukarno yang seorang alumni THS memang sering mengunjungi para mahasiswa untuk berdiskusi dan memberikan ceramah. Akan tetapi beberapa kali Djoeanda menolak untuk bergabung.

“Watak Djoeanda yang tenang dan pendiam menyebabkan ia tidak suka pada politik yang biasanya menimbulkan pertentangan,” tulis Nanulaitta mengutip keterangan seorang kawan Djoenda semasa sekolah, R. Achmad.

Lama kelamaan, sikap Djoeanda yang antipolitik melunak juga. Setelah cukup nyaman dengan kehidupan barunya sebagai mahasiswa, Djoeanda sesekali menyusup ke rapat-rapat mahasiswa. Dari barisan paling belakang ia mendengarkan ceramah-ceramah nasionalisme yang disampaikan Sukarno dengan seksama.

Pada 1930 Djoenda ditarik teman-temannya untuk bergabung ke dalam organisasi mahasiswa THS yang bernama Indonesische Studenten Vereniging (ISV) atau Perkumpulan Mahasiswa Indonesia. Organisasi ini merupakan pecahan dari perhimpunan Bandung Studenten Club yang sebelumnya menampung mahasiswa dari campuran etnis Belanda, Tionghoa, dan Indonesia.

“Pengaruh Sukarno besar juga. Sehingga dalam tahun 1929-1930 sebagian besar mahasiswa Indonesia keluar dari BSC lalu mendirikan satu organisasi sendiri,” tulis Nanulaitta.

Meskipun sempat menyaksikan pertentangan ideologi antara mahasiswa Indonesia dan mahasiswa Belanda, hal tersebut tidak mengganggu Djoeanda. Kesibukan dalam organsiasi tidak menghalanginya menduduki peringkat teratas dalam setiap ujian akhir. Pada Mei 1933 Djoeanda berhasil lulus dengan predikat sangat memuaskan dari THS dan berhak memakai gelar civiel inginieur (insinyur sipil).

Hanya selang satu tahun setelah kelulusan, Djoeanda langsung mendapat pekerjaan yang cukup mentereng. Atas rekomendasi dari Oto Iskandar Di Nata, anggota Volksraad (Dewan Rakyat), Djoeanda diangkat menjadi direktur HIS Jakarta yang dikelola Muhammadiyah.


Menteri Maraton

Perkenalan Djoeanda dengan Oto Iskandar Di Nata membuatnya tertarik berpartisipasi lebih jauh dalam pergerakan nasional. Atas usul Oto pula, pada 1934, Djoeanda bergabung ke Peguyuban Pasundan (PP) yang kala itu sudah memiliki lebih dari 3.200 anggota.

PP lantas menjadi satu-satunya sekolah politik bagi Djoeanda. Sambil melakoni pekerjaannya sebagai guru, Djoeanda diangkat menjadi salah satu pengurus inti PP dengan lama jabatan lima tahun. Selama itu, Djoeanda berulang kali memikirkan pentingnya pembagian jabatan yang proporsional dalam pemerintahan.

“Mesti ada pembagian kedudukan yang adil dalam pemerintahan, terutama dalam jabatan yang tinggi. Oleh karena sekalipun jumlah bangsa Indonesia yang menduduki suatu jabatan penting begitu kecil, tetapi haruslah mereka dianggap sebagai pos-pos terdepan dalam usaha memperoleh kedudukan politik dan ekonomi yang lebih baik bagi bangsa Indonesia,” tulis Djoeanda dalam buku peringatan kongres PP ke-25 yang dikutip Nanulaitta.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, jalan Djoeanda ke atas kursi pemerintahan seolah-olah tidak memiliki hambatan apapun. Saat menginjak usia 35 di tahun 1946, Djoeanda sudah memangku jabatan menteri. Dalam Kabinet Sjahrir II, ia dipercaya menjabat Menteri Muda Perhubungan yang dilanjutkan dengan jabatan menteri yang berbeda-beda setiap peralihan kabinet.

Dari 21 kabinet yang dibentuk antara 1945 sampai 1963, Djoeanda mengambil bagian sebanyak 14 kali. Ia pernah menjabat Menteri Perhubungan, Menteri Komunikasi, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Pertahanan. Jabatan terakhirnya sekaligus yang paling tinggi ialah Perdana Menteri (1957-1959) dan Menteri Pertama (1959-1963), keduanya ditunjuk langsung oleh Sukarno.

Menurut sejawatnya, sikap Djoeanda yang memilih menjauhi kegiatan partai politik justru membuatnya sangat dibutuhkan dalam sistem multipartai yang berlaku saat itu. Akibat terus menerus mendapat jabatan menteri, sejumlah pers ibu kota tahun 1960-an menjulukinya sebagai “Menteri Maraton”.

“Ia duduk di hampir semua kabinet dan seorang non-partai sampai akhir hidupnya,” tulis harian Merdeka (8/11/1963).




Sang Pemecah Masalah

Maria Ulfah, Menteri Sosial Kabinet Sjahrir II sekaligus kolega Djoeanda di HIS Jakarta, mendeskripsikan Djoeanda sebagai “seorang administrator yang baik, seorang yang tidak berfihak kepada partai.” Sempat menyaksikan pahitnya pertentangan antara Kabinet Hatta dengan golongan Sayap Kiri yang dipimpin Amir Sjarifoeddin di pengujung periode Revolusi tidak membuat Djoeanda ikut hanyut dalam pertikaian. Sebaliknya, ia justru semakin giat melaksanakan tugas-tugas kementerian.

Sosok Djoeanda sebagai seorang administrator atau pemecah masalah diungkapkan kembali oleh Daniel Saul Lev dalam The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959 (2009: 196) dengan mengacu kepada pemaparan Herbert Feith tentang pemimpin-pemimpin nasionalis yang digembleng di bawah periode Revolusi.

Sejak debutnya di pemerintahan, lanjut Lev, Djoeanda selalu tampil sebagai moderator yang menjembatani suara partai dominan dengan partai penantang. Disebutkan pula bahwa Djoeanda tidak pernah sedikitpun menaruh komitmen kepada Demokrasi Terpimpin buatan Sukarno, meskipun pada hakikatnya ia tetap menghormati seluruh pihak, termasuk Sukarno dan kelompok militer.


Menurut catatan Merle Calvin Ricklefs yang dipaparkannya dalam Sejarah Indonesia Modern 1200–2008 (2008: 536), untuk mengatasi perpecahan yang terjadi di antara partai-partai politik pada pengujung 1950-an, Sukarno kembali mengusulkan pembentukan kabinet zaken. Orang yang paling tepat memimpin kabinet nonpartai semacam ini tidak lain adalah Djoeanda.

Pilihan Sukarno tidak salah. Djoeanda dalam kapasitasnya sebagai administrator mampu menarik partai-partai besar seperti PNI, NU, dan Masyumi untuk berkoalisi. Bahkan, menurut penuturan orang-orang yang pernah bekerja di bawahnya, Djoeanda selalu berusaha melibatkan partisipasi setiap menteri tanpa memandang asal partai.

“Dalam memimpin kabinet, beliau sama sekali tidak menonjol, tidak bersikap dominan. Senantiasa beliau minta para menteri mengajukan pendapat-pendapat. […] Beliau adalah seorang demokrat seratus persen,” kata Abdul Wahab Surjodiningrat, Menteri Sekretaris Negara dalam Kabinet Kerja III, kabinet terakhir Djoeanda sebelum tutup usia.

Baca juga artikel terkait SEJARAH INDONESIA atau tulisan menarik lainnya Indira Ardanareswari
(tirto.id - Humaniora)

Penulis: Indira Ardanareswari
Editor: Ivan Aulia Ahsan
DarkLight