tirto.id - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Tengah mengkritik penyelenggaraan Apel Kebangsaan di Semarang yang memakan anggaran APBD Jateng 2019 belasan miliar rupiah.
Koordinator FITRA Jawa Tengah, Mayadina RM menyatakan alokasi anggaran untuk apel yang digelar pada Ahad kemarin itu patut dipertanyakan. Menurut dia, pendapatnya itu merujuk pada Permendagri Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019.
Dari segi tujuan penyelenggaraan acara, Mayadina menilai memang tidak ada persoalan. Sebab, kata dia, penyelenggaraan apel itu disebut untuk mendukung terwujudnya stabilitas nasional dan kesuksesan pemilu.
"Dari aspek substansi kegiatan mungkin bagus. Namun, melihat besaran anggaran yang dialokasikan, sangat wajar jika memunculkan banyak pertanyaan di benak publik," kata Mayadina saat dihubungi wartawan Tirto lewat pesan singkat, Senin (18/3/2019).
Dia berpendapat salah satu poin utama yang layak dipertanyakan ialah kesesuaian antara nilai alokasi dana dengan kualitas serta manfaat kegiatan.
"Sejauhmana efektifitas kegiatan ‘kolosal’ tersebut? Apakah telah menjangkau representasi masyarakat yang menjadi sasaran utama, melihat pemberitaan [soal] beberapa rombongan yang ‘gagal’ berangkat karena bus tidak datang,” ujar Mayadina.
Proses persiapan penyelenggaraan acara, kata Mayadina, juga terlalu singkat. Dia mencatat tender jasa penyelenggaraan apel kebangsaan itu berlangsung pada 6-25 Februari 2019. Sedangkan apel itu digelar pada 17 Maret 2019. Artinya, proses persiapan sebelum acara digelar cuma 19 hari.
Berdasarkan data LPSE Jateng, acara bertajuk “Apel Kebangsaan Jawa Tengah Tahun 2019 Rampak Senandung Kebangsaan” tersebut mendapat jatah alokasi anggaran Rp18,7 miliar dari APBD 2019.
Lelang jasa penyelenggaraan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jateng itu dimenangkan perusahaan bernama Potensindo Global yang beralamat di Semarang. Potensindo Global tercatat menang lelang dengan mengajukan harga penawaran senilai Rp16,39 miliar.
Mayadina menambahkan, dari sisi fungsi anggaran, dana belasan miliar tersebut seharusnya lebih layak dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Jawa Tengah.
"Dari aspek kepatutan, apakah besaran anggaran telah proporsional di tengah kebutuhan dasar masyarakat yang juga membutuhkan perhatian lebih, seperti masalah pembangunan SDM, kemiskinan, pengangguran, pemberdayaan petani, nelayan dan kelompok rentan lainnya," kata Mayadina.
Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko juga menilai alokasi anggaran untuk apel kebangsaan itu terlampau besar. Menurut Wawan, anggaran itu lebih baik digunakan untuk membangun sejumlah fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Addi M Idhom
