8 Agustus 1967

Disfungsi ASEAN dan Kegagapannya Merangkul Asia Tenggara

Oleh: Tony Firman - 8 Agustus 2018
Dibaca Normal 4 menit
Bangun bersama.
Geliat kerjasama
poros tenggara.
tirto.id - Wilayah ASEAN memiliki populasi lebih dari 600 juta dan mencakup area seluas 4,5 juta km persegi. Dalam perayaan 50 tahun berdirinya Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tahun lalu, banyak prestasi positif yang diraih para negara anggotanya.

Dalam diskusi bertema integrasi ASEAN di auditorium Saint Antonys College, Universitas Oxford, memperingati 50 tahun berdirinya ASEAN, banyak manfaat positif di bidang ekonomi, politik hingga keamanan yang tidak hanya diperoleh oleh negara anggota, tetapi juga bagi kawasan.

Bagi Rizal Sukma, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Inggris, perdagangan dan investasi intra ASEAN terus mengalami peningkatan. Ia mengutip contoh dari 10 negara investor terbesar di Indonesia, dua di antaranya adalah negara anggota ASEAN, Singapura dan Malaysia. Diwartakan dari Antara, rendahnya tarif perdagangan antar-negara ASEAN membuat perdagangan intra-ASEAN terus menggeliat di tengah lesunya perekonomian global. Bidang politik dan keamanan juga diklaim relatif terjaga.

Berdirinya ASEAN tidak begitu saja terjadi. Banyak rintangan terutama terkait perselisihan antar-negara yang mewarnai awal-awal pembentukan. Ini juga tidak bisa dilepaskan dari latar belakang kawasan Asia Tenggara tempo dulu.

Setelah berabad-abad berkubang dalam konflik dan kolonialisme Barat, kawasan di Asia Tenggara memasuki babak baru pada pertengahan abad ke-20. Kala itu, meletusnya Perang Dunia Kedua membuka celah strategis bagi gerakan kemerdekaan di masing-masing daerah untuk memproklamasikan kemerdekaan.

Negara-negara baru pun berdiri di kawasan ini: Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Singapura. Namun perselisihan dan gejolak konflik tidak serta merta selesai. Di beberapa negara, berbagai faksi berselisih seputar ideologi politik hingga masalah teritorial. Situasi Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet turut memengaruhi peta politik di negara-negara tersebut.

Di tengah fokus utama dari semua pemimpin pemerintahan untuk pembangunan bangsa dan keamanan nasional, sebenarnya mereka tidak punya cukup waktu dan pikiran untuk saling bekerja sama antar-negara tetangga. Gagasan kerjasama regional masih terlihat sebagai suatu konsep yang asing.

Fokus utama dari semua pemimpin pemerintah selama era pasca-perang adalah pada pembangunan bangsa dan keamanan nasional. Dilansir dari The Diplomat, mereka tidak punya waktu untuk bekerja sama dengan negara tetangga. Sebenarnya gagasan kerjasama regional tampak sebagai konsep yang asing.

Sampai pada Juli 1961, upaya awal kerja sama regional terwujud dengan didirikannya Asosiasi Asia Tenggara (ASA) oleh tiga negara: Federasi Malaya (termasuk Singapura), Filipina dan Thailand. Namun nafas ASA tidak panjang. Hanya mampu bertahan dua tahun, dua negara pendiri bertikai terkait sengketa teritorial wilayah Sabah yang menyeret Federasi Malaya dan Filipina.

Lantaran gagal bersekutu, organisasi kedua dirintis kembali dengan nama Maphilindo, singkatan dari nama-nama negara pendiri, Federasi Malaya, Filipina, dan Indonesia. Umur Maphilindo malah lebih singkat, hanya berlangsung sekitar satu bulan. Konfrontasi Indonesia-Malaysia dari 1963 sampai 1966 menjadi pemicu bubarnya Maphilindo.

Karena Ancaman Komunis

Berakhirnya konfrontasi Indonesia-Malaysia memang membuka peluang merajut kembali persatuan Asia Tenggara dalam organisasi regional. Angin politik Indonesia juga berubah drastis dengan naiknya Suharto menjadi presiden. Hubungan dua negara serumpun segera dinormalisasi lewat operator-operator politik suruhan Soeharto seperti Ali Moertopo dan Adam Malik.


Thanat Khoman, Menteri Luar Negeri Thailand, mengajukan inisiatif pendirian organisasi regional yang besar agar negara-negara Asia Tenggara lebih mengenal satu sama lain dan bekerjasama sekaligus menciptakan perdamaian.

Akhirnya, pada 8 Agustus 1967, tepat hari ini 51 tahun lalu, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) resmi terbentuk. Deklarasi ASEAN ditandatangani lima wakil negara pendiri, yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia (Adam Malik), Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Nasional Malaysia (Tun Abdul Razak), Menteri Luar Negeri Filipina (Narciso Ramos), Menteri Luar Negeri Singapura (S. Rajaratnam), dan Menteri Luar Negeri Thailand (Thanat Khoman) sebagai penggagas.

Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok yang ditandatangani di Gedung Departemen Luar Negeri Thailand itu berisi lima butir kesepakatan, yaitu 1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara 2) Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional 3) Meningkatkan kerja sama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi 4) Memelihara kerja sama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada dan 5) Meningkatkan kerja sama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara.

Tidak bisa dipungkiri, situasi politik 1967 tatkala Perang Vietnam berkobar menjadi salah satu alasan berdirinya ASEAN dengan tujuan melawan potensi ancaman komunisme. Dilansir dari The New York Times, negara-negara ASEAN bermaksud hendak menutup segala gejolak politik dan mempromosikan stabilitas.

Selain mencegah gejolak intraregional, ASEAN juga dimaksudkan untuk mewadahi kemandirian politik para negara-negara anggotanya sehingga terlepas dari pengaruh Perang Dingin. Menindaklanjuti keseriusan tersebut, pada 1971 ASEAN menandatangani deklarasi bahwa Asia Tenggara adalah Zona Perdamaian, Kebebasan dan Kenetralan.

Negara-negara lain di Asia Tenggara kemudian bergabung dalam keanggotaan ASEAN dengan waktu yang berbeda. Brunei Darussalam pada 1984, Vietnam pada 1995, Laos dan Myanmar pada 1997, dan Kamboja pada 1999 yang menggenapkan keanggotaan ASEAN menjadi 10 negara.


Berakhirnya Perang Dingin membawa ASEAN kembali menginisiasi pola keamanan regional dan isu-isu perdagangan. Disusul berbagai pembentukan forum dan kesepakatan lainnya seperti mengadopsi deklarasi untuk menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan pada 1992, menciptakan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN pada 1992, mempromosikan dialog tentang keamanan regional dengan membentuk Forum Regional ASEAN pada 1994, dan bekerja untuk menyelesaikan konflik di Timor Timur.


Perkara Hak Asasi Manusia (HAM), diplomasi internasional, dan nilai-nilai demokrasi turut menjadi perhatian ASEAN dengan penandatanganan Piagam ASEAN pada 2007. Setelah diratifikasi oleh 10 negara anggota, piagam tersebut mulai aktif berlaku sejak Desember 2008. Piagam tersebut juga mewadahi hal lain seperti kepastian hukum, peningkatan frekuensi pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, dan membentuk Komisi Antarpemerintah ASEAN tentang HAM.

Tak Banyak Berfungsi

KTT ASEAN pertama kali diadakan pada Februari 1976 di Bali. Pada KTT tersebut, ASEAN menyatakan kesiapan mereka untuk mengembangkan hubungan bermanfaat dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-negara. Sampai saat ini, KTT ASEAN yang dilangsungkan setahun sekali sudah berlangsung sebanyak 32 kali. KTT terkini berlangsung di Singapura pada 25-28 April 2018.

Banyak sekali pembahasan dan pengambilan keputusan terjadi di tubuh ASEAN selama setengah abad terakhir. Berbagai kemajuan positif juga diklaim bermanfaat oleh masing-masing negara anggota. Tetapi di sisi lain, kritik atau kekurangan terhadap kinerja ASEAN bukannya tidak ada.

Mark Beeson, profesor Politik Internasional dari University of Western Australia dalam opininya yang dimuat di Asia Times mengkritisi soal lemahnya kontribusi regional yang ditampilkan ASEAN. Dalam kasus terbaru seperti ekspansi wilayah Cina di Laut Cina Selatan, misalnya, ASEAN tidak menunjukkan persatuan yang kuat untuk tegas menjaga kestabilan regional.


Infografik Mozaik Asean


Sebaliknya, beberapa negara anggota ASEAN justru menunjukkan kecondongan dukungan kepada Cina maupun negara lainnya di luar ASEAN. Filipina pada 2017 kemarin menjadi ketua ASEAN di bawah Presiden Roderigo Duterte. Ini menjadi masalah yang cukup besar bagi ASEAN yang selama ini menganggap dirinya sebagai kekuatan perkembangan dan reformasi politik progresif.

Di bawah Duterte pula Filipina berbelok haluan dari Amerika Serikat menuju Cina, meski tidak menentu. Sehingga sulit berharap ada kesatuan tekad membendung ekspansi wilayah Cina ke Laut Cina Selatan yang mengganggu kestabilan politik dan teritorial. Atau menengok negara lain seperti Kamboja dan Laos yang secara efektif mendapat paket bantuan dan investasi melimpah dari Cina. Ini memunggungi semangat ASEAN yang ingin terlepas dari intervensi asing dan mengganggu persatuan.

Adanya prinsip non-intervensi di tubuh ASEAN juga menjadi bumerang tersendiri. Organisasi ini semula memiliki dua tujuan normatif. Pertama, menjadi mekanisme penyeimbang antara Blok Barat dan Blok Timur dalam Perang Dingin. Kedua, sebagai jaminan keamanan, kedaulatan, dan kebebasan dalam berhubungan dengan negara tetangga.

Namun dalam perkembangannya, prinsip non-intervensi menjadi begitu kaku sekaligus menjadi dalih sebuah negara menutupi kebusukannya. Ia menjadi penjegal utama dalam upaya-upaya kolektif penegakan HAM di negara-negara ASEAN. Contoh konkret adalah seperti kasus Rohingya di Myanmar, kasus Timor Leste-Indonesia, atau pelanggaran HAM di Papua.


ASEAN dihadapkan dengan keanekaragaman yang begitu besar. Deutsche Welle merangkum, ada tiga agama terbesar di dunia bersemayam di penduduk ASEAN, Kristen, Budha dan Islam. Ada Singapura sebagai salah satu negara terkaya di dunia dengan pendapatan per kapita rata-rata 82.000 dolar. Ada pula Kamboja dengan pendapatan per kapita per tahun hanya 3.300 dolar.

Dari segi politik juga beragam. Ada demokrasi yang rapuh seperti Filipina dan Indonesia. Ada pula yang masih dikuasai pemerintahan otoriter dari monarki absolut di Brunei, diktator militer di Thailand, dan pemerintahan komunis dengan partai tunggal di Laos dan Vietnam.

Singkatnya, mempertahankan ASEAN di tengah perbedaan budaya, ekonomi dan politik yang dalam, ditambah perbedaan lainnya adalah tantangan besar.

Baca juga artikel terkait ASEAN atau tulisan menarik lainnya Tony Firman
(tirto.id - Politik)


Penulis: Tony Firman
Editor: Ivan Aulia Ahsan