Dirut WIKA Minta Kurangi Porsi Saham BUMN RI di Proyek Kereta Cepat

Oleh: Vincent Fabian Thomas - 15 April 2021
Dibaca Normal 1 menit
PT Wijaya Karya (WIKA) meminta pemerintah untuk memangkas porsi kepemilikan saham Indonesia dalam konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
tirto.id - PT Wijaya Karya (WIKA) meminta pemerintah untuk memangkas porsi kepemilikan saham Indonesia dalam konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito menilai pengurangan porsi saham ini diperlukan lantaran biaya proyek membengkak dan akan mengganggu kinerja BUMN yang terlibat dalam konsorsium.

“Kami sedang melakukan negosiasi dengan pihak Cina agar porsi Indonesia bisa lebih kecil dari 60% sehingga secara keseluruhan nantinya cost of fund yang terjadi sama sekali tidak berpengaruh pada apa yang sudah kami setorkan,” ucap Agung dalam Webinar “Mengukur Infrastruktur”, Rabu (14/4/2021).

Dokumen PT WIKA tertanggal 26 April 2016 mencatat porsi kepemilikan PT KCIC dibagi menjadi 60 persen Indonesia melalui konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan 40 persen Cina melalui China Railway International Co. Ltd.

Di dalam PSBI, kebetulan, PT WIKA memegang porsi saham paling besar yaitu 38 persen. Sisanya, 25 persen oleh PTPN VIII, 25 persen PT KAI, dan 12 persen PT Jasamarga.

Besarnya porsi saham Indonesia inilah yang dimaksudkan Agung memiliki risiko besar saat biaya proyek membengkak. Teorinya, bila biaya proyek membengkak, maka biaya yang harus ditanggung oleh masing-masing pemegang saham akan semakin besar juga bahkan melampaui nilai yang sudah mereka setorkan sejak 2016 lalu.

Para BUMN punya kewajiban merogoh ongkos lebih besar ke depannya. Semakin besar kepemilikan BUMN itu pada PT PSBI, maka pembengkakan biaya yang harus ditanggung ke depannya juga ikut menjadi semakin besar. Kira-kira inilah yang dikhawatirkan WIKA apalagi perusahaan itu merupakan pemegang terbesar saham PT PSBI.

“Harapan kami porsi dari Indonesia lebih kecil dari yang ada sekarang. Cost of fund yang ada ditanggung pemerintah sana (Cina), itu yang sedang kami usahakan,” ucap Agung.

Ketika ditanya mengenai dampak pembengkakan biaya ini pada kinerja keuangan WIKA, Agung mengaku belum dapat membeberkannya. Ia beralasan nilai pembengkakan biaya masih dihitung oleh KCIC.

“Cost of fund yang dihitung teman-teman KCIC, berapa besar? Kami akan menunggu berapa. Tapi kurang lebih hampir 20-an persen [pembengkakannya],” ucap Agung.


Baca juga artikel terkait PROYEK KERETA CEPAT atau tulisan menarik lainnya Vincent Fabian Thomas
(tirto.id - Bisnis)

Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Maya Saputri
DarkLight