Menuju konten utama

Dirut Bulog Minta Bantuan DPR Tagih Piutang Rp1,279 T ke Pemerintah

Buwas meminta DPR membantu Bulog menyampaikan soal piutang ini kepada pemerintah agar bisa memperlancar arus kas perusahaan.

Dirut Bulog Minta Bantuan DPR Tagih Piutang Rp1,279 T ke Pemerintah
Dirut Perum Bulog Budi Waseso (kanan) bersama Kepala Bulog Divre Jabar Benhur Ngkaimi (kiri) memeriksa ketersediaan beras di Gudang Bulog Cisaranten Kidul Sub Divre Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/3/2020). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/pd.

tirto.id - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas menyebut pemerintah belum membayar utang sebesar Rp1,279 triliun. Piutang ini dari hasil program penugasan bantuan pangan dan pengelolaan cadangan beras pemerintah.

"Total utang pemerintah ke Bulog sampai dengan Mei 2021 sebesar Rp1,279 triliun," kata Buwas dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (18/5/2021).

Buwas meminta DPR membantu Bulog untuk menyampaikan hal ini kepada pemerintah agar bisa memperlancar arus kas perusahaan, mengingat Bulog juga memiliki utang lain yang totalnya mencapai Rp14 triliun.

"Pencairan piutang pemerintah pada Perum Bulog sangat penting untuk memperlancar arus kas perusahaan. Kami sangat mengharapkan dukungan agar pelunasan piutang pemerintah pada Perum Bulog dapat segera dilakukan," kata dia.

Buwas merinci, total piutang sebesar Rp1,279 triliun terdiri dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang digunakan untuk penjualan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga sebesar Rp872 miliar, pelepasan stok turun mutu Rp173 miliar, CBP yang digunakan untuk tanggap darurat bencana alam Rp36,7 miliar, Cadangan Stabilisasi Harga Pangan (CSHP) gula Rp11,2 miliar, dan kekurangan penagihan CSHP gula Rp184 miliar.

Baca juga artikel terkait BULOG atau tulisan lainnya dari Selfie Miftahul Jannah

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Selfie Miftahul Jannah
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Abdul Aziz