tirto.id - Pangeran Hussein tidak mengira kunjungannya ke Yerusalem bersama sang kakek pada 20 Juli 1951 akan mengundang petaka yang menciptakan badai politik dalam tubuh Kerajaan Yordania. Hussein baru berusia 15 tahun ketika Raja Abdullah I, kakeknya sekaligus pendiri Kerajaan Yordania tewas ditembak pemuda Pelestina di muka pintu gerbang Masjid al-Aqsa di sebelah timur Kota Yerusalem. Keduanya berkunjung dalam rangka menunaikan ibadah Salat Jumat.
Abdul Sattar Kassem, penulis dan analis politik asal Palestina, memandang tewasnya Raja Abdullah I sebagai konsekuensi dari kedekatan Kerajaan Yordania dengan Israel, negara baru yang kala itu baru berusia tiga tahun. Kepercayaan Abdullah akan perdamaian dengan bangsa Yahudi itu berbuntut pada rasa sakit hati orang-orang Palestina yang tinggal di wilayah caplokan Yordania di Tepi Barat dan Timur Yerusalem.
“Raja Abdullah membina hubungan baik dengan orang-orang Zionis. Pemimpin Zionis yang berkunjung ke Yordania pun jumlahnya tidak sedikit. Tidak mengejutkan jika orang-orang Palestina secara psikologis membenci sang raja yang pada akhirnya mengakibatkan pembunuhan,” kata Kassem dalam dokumenter bertajuk King Hussein of Jordan: Survival of a dynasty (2017).
Seri dokumenter yang diproduksi oleh Al Jazeera itu juga menceritakan krisis tahta yang melanda Kerajaan Yordania pasca tewasnya Abdullah I. Pangeran Talal, anak tertua Abdullah yang segera naik tahta dikabarkan tidak memiliki pandangan politik yang sejalan dengan ayahnya. Walhasil pada 11 Agustus 1952, atas campur tangan Inggris, Talal dimakzulkan dari tahta dengan alasan gangguan kesehatan mental.
Pangeran Hussein, putra sulung Talal, kemudian “dipaksa” menduduki singgasana di bawah perwalian dewan pembina. Pada 2 Mei 1953, Hussein bin Talal secara resmi mengambil alih kekuasaan konstitusionalnya pada usia 18 tahun. Hussein dikenal sebagai raja Yordania dengan masa pemerintahan terpanjang hingga tutup usia akibat penyakit kanker kelenjar getah bening pada 7 Februari 1999, 21 tahun silam.
Antara Reformasi dan Stabilitas Nasional
Hussein langsung dikenal sebagai arsitek perdamaian di kawasan Timur Tengah. Ia sempat pula dibenci karena dituduh sengaja menyerahkan Yerusalem ke tangan Israel pada 1967. Namun, di saat bersamaan Hussein juga dihormati oleh orang-orang Palestina yang berhasil mencapai kemakmuran di bawah pemerintahannya.
“Dia banyak membantu kami. Dia memberi kami kewarganegaraan dan membantu petani di kawasan Tepi Barat,” ucap Issa Jabel, warga Palestina yang bermukim di Ramallah, pusat pemerintahan Otoritas Nasional Palestina (PNA) di Tepi Barat, seperti dikutip Los Angeles Times.
Perjalanan Hussein menjadi raja pelindung orang-orang Palestina tidaklah singkat dan mudah. Pada tahun-tahun awal kepemimpinannya, Hussein bukanlah raja yang populer di kalangan rakyat Yordania yang sebagian adalah bangsa Palestina. Ia dihadapkan pada permasalahan paling kompleks yang pernah dihadapi oleh negara-negara Timur Tengah, dari dulu hingga sekarang, yakni konflik Israel-Palestina.
Hanya berselang lima bulan setelah naik tahta, tepatnya pada pertengahan Oktober 1953, Hussein harus menyaksikan kekerasan militer Israel terhadap orang-orang Palestina di Desa Qibya, Tepi Barat. Menurut kesepakatan, kawasan tersebut berada di bawah kekuasaan Yordania sebagai dampak Perang Arab-Israel tahun 1948. Namun, Israel tetap melancarkan serangan militer berdasarkan klaim bahwa di desa itu terdapat titik berkumpul bagi penyusup Palestina. Akibatnya, sebanyak 69 warga sipil terbunuh, termasuk perempuan dan anak-anak.
Menurut sejarawan Inggris-Israel kelahiran Irak, Avi Shlaim, dalam Lion of Jordan: The Life of King Hussein in War and Peace (2008), pembantaian di Qibya memicu demonstrasi dan kerusuhan di Yordania. Para demonstran menyayangkan kegagalan pemerintah dalam melindungi perbatasan dari serangan Israel. Pada saat bersamaan, Hussein juga dimusuhi karena dinilai hanya mementingkan kelangsungan Dinasti Hasyimiyah dengan cara bersikap lembek terhadap kedudukan Inggris di Timur Tengah.
Kasus Qibya, lanjut Shlaim, membangkitkan nasionalisme di kalangan rakyat Yordania. Para politisi dan diplomat yang mulanya sangat mendukung Inggris menjadi berbalik mencari dukungan ke negara-negara Arab. Mereka berusaha membangun kubu oposisi dan memberikan tekanan kepada Hussein agar memutuskan hubungan dengan Inggris.
Hussein ternyata memilih bertindak lebih jauh dengan mengakhiri praktik-praktik liberal yang dilakukan oleh Perdana Menteri Yordania, Fawzi Mulki. Pada 1954, di usianya yang baru 19 tahun, Hussein memecat Mulki yang juga adalah mentornya, kemudian mengembangkan sendiri identitas politiknya. Menurut Shlaim, pada saat itulah Hussein kembali kepada gaya autokrasi Dinasti Hasyimiyah.
“Setelah Qibya, Hussein berubah menjadi penggerak utama ketimbang penonton di panggung politik. Ia mulai melibatkan dirinya dalam urusan kenegaraan, bertemu muka dengan para diplomat asing dan ... mengeluarkan perintah langsung kepada menterinya,” tulis Shlaim.
Hussein bukan satu-satunya target kemarahan rakyat dan segenap kubu politik yang semakin kuat di Yordania pasca-pembantaian orang Palestina. Inggris di lain pihak juga menerima sikap permusuhan yang sama, khususnya dari para pemimpin negara-negara Arab. Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser bahkan menganggap kepemimpinan Jenderal asal Inggris John Bagot Glubb dalam Garda Nasional Yordania sebagai bentuk kolonialisme.
Sadar semakin banyak kubu politik yang menganggapnya sebagai raja boneka, Hussein mulai memperhatikan minat masing-masing kubu opisisi. Pada 28 Februari 1956, dia memecat dan mengusir Glubb dari Yordania. Avi Shlaim dalam wawancara Al Jazeera menilai keputusan Hussein adalah titik mula reformasi di Yordania yang bertolak belakang dengan kebijakan kakeknya di masa lalu.
“Dengan mengusir Glubb, Hussein menunjukan tuntutan yang tegas bahwa secara simbolis negerinya sudah terbebas,” ujar Shlaim. “Menyadari jika ia tidak memecat Glubb, kubu nasionalis di dalam militer akan menggulingkannya,” tegasnya. Dengan perginya Glubb, pengaruh Inggris dalam militer Kerajaan Yordania yang sudah berlangsung sejak masa pemerintahan Raja Abdullah I pun berakhir.
Upaya Perdamaian Israel-Palestina
Memasuki dekade 1960-an, Hussein mengalihkan perhatian dari masalah internal kerajaan kepada hubungan dengan negara tetangganya, Israel. Seperti dilaporkan Al Jazeera, Hussein sering mendatangi para pemimpin Israel dalam serangkaian pertemuan rahasia. Ia meminta mereka untuk tidak mengganggu wilayah kekuasaan Yordania di Tepi Barat Yerusalem, terutama orang-orang Palestina yang tinggal di dalamnya.
“Raja Hussein selalu memandang dirinya sebagai perwakilan orang-orang Palestina karena mayoritas orang Palestina hidup di Yordania bagian timur. Ia juga mempertimbangkan dirinya sebagai pelindung tempat-tempat suci. Oleh karena itu, ia merasa bertanggung jawab mengadvokasi segala yang berkenaan dengan Palestina,” terang Abdul Sattar Kassem.
Avi Shlaim, yang saat ini mengajar sebagai profesor emeritus ilmu politik dan hubungan internasional di Universitas Oxford, menemukan sisi lain Hussein. Shlaim mengatakan ia sempat bertemu Raja Hussein pada 1996. Dalam pertemuan itu, ia mengajukan beberapa pertanyaan seputar tujuan sang raja melakukan lebih dari 40 pertemuan rahasia dengan Israel selama lebih dari 30 tahun, di tengah ketidakjelasan hubungan kedua negara.
Menurut Shlaim, seperti diungkapkannya dalam bagian dua seri dokumenter Al Jazeera tentang Raja Hussein yang berjudul King Hussein of Jordan: On Knife Edge, perilaku Hussein tidak mencerminkan sikap raja-raja Arab pada umumnya. Hussein disebutkan tidak menghendaki bangsa Yahudi di tanah Arab, tetapi ia tetap berdamai dengan mereka. Shlaim semakin terkejut mendengar jawaban sang raja yang dengan lugas mengatakan:
“Bangsa Yahudi ada di tengah-tengah kita, kita tidak menginginkan mereka di sini, sejarah menempatkan mereka di tengah-tengah kita, kecuali kita menemukan jalan keluar yang damai, akan ada lebih banyak perang, lebih banyak konflik, lebih banyak kekerasan, lebih banyak pertumpahan darah.”
Sayangnya, sikap pragmatis Hussein tidak direspon positif oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang dibentuk oleh Gamal Abdul Nasser dan Ahmed Shukairy dalam Konferensi Arab di Mesir tahun 1964. Satu tahun usai PLO dibentuk, operasi militer pembebasan Palestina yang dipimpin oleh Yasser Arafat mulai bergerak menyerang Israel dari kamp pengungsian Palestina di Yordania.
Hussein menentang keras aksi militer tersebut, namun serangan balas dendam Israel sudah keburu menelan korban lainnya. Peristiwa ini menciptakan ketegangan di seantero Timur Tengah. Kelompok sayap kiri dan nasionalis Yordania mendesak agar Hussein membalas Israel atas nama Palestina.
Pada 5 Juni 1967, Yordania terpaksa berpartisipasi dalam perang Arab-Israel yang berakhir dengan kekalahan Yordania dan sekutunya, Mesir dan Suriah. Kota Yerusalem beserta kawasan Tepi Barat yang semula berada di bawah kekuasaan Yordania direbut kembali oleh Israel. Selama sisa hidupnya, Hussein menyesali keputusannya itu dan menyebut dirinya “telah melakukan kesalahan.”
Sebagian warga Palestina menyalahkan Hussein atas jatuhnya Yerusalem ke tangan Israel, sementara yang lainnya mengingat episode-episode yang lebih gelap dari hubungan mereka dengan sang raja. PLO yang awalnya mendukung Hussein dalam perjuangan untuk negara Palestina malah berbalik melawannya pada September 1970. Peristiwa yang dikenal dengan nama Black September itu membunuh tidak kurang dari 30.000 orang Palestina dan 1.500 tentara Yordania.
Puncaknya pada 1988, seperti dicatat Britannica, Hussein menarik klaim Yordania atas kawasan Tepi Barat yang disengketakan. Ia juga menyerahkan perwakilan atas warga Palestina yang tinggal di sana kepada PLO. Ketika tidak sedang sibuk membangun perdamaian Israel-Palestina, Hussein bekerja untuk menyelesaikan perselisihan antara negara-negara Arab lainnya.
Pada 26 Oktober 1994, Ḥussein menandatangani perjanjian damai bilateral yang menghasilkan normalisasi hubungan Yordania dan Israel. Keputusannya berdamai dengan Israel sebelum orang-orang Palestina mendapatkan hak mereka memicu kemarahan sebagian orang. Kendati demikian, Ḥussein terus mempertahankan perjanjian damai itu hingga menjelang akhir hayatnya.
Kematiannya mendadak Hussein menyisakan rongga besar dalam inisiatif perdamaian di Timur Tengah, khususnya terkait konflik Israel-Palestina. Krisis tersebut ditanggapi serius oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian menggelar pertemuan khusus pada tanggal 8-9 Februari 1999 untuk menghormati sang raja. Pertemuan itu diadakan selama sesi khusus darurat ke-10 yang membahas tindakan ilegal Israel di wilayah Palestina.
Editor: Windu Jusuf
