21 September 1972

Diktator Ferdinand Marcos Umumkan Negara dalam Keadaan Darurat

Ilustrasi Mozaik Ferdinand Marcos. tirto.id/Nauval
Oleh: Windu Jusuf - 21 September 2020
Dibaca Normal 4 menit
Marcos mengumumkan negara dalam keadaan darurat. Dalihnya: memberantas komunis.
Pada 25 September 1986, Presiden Filipina Ferdinand Marcos meninggalkan Istana Malacanang dengan helikopter. Sejak tiga hari sebelumnya jutaan orang tumpah di jalan-jalan Manila menghendaki berakhirnya kediktatoran Marcos yang telah berlangsung selama 14 tahun. Aksi yang disebut People Power itu kelak menginspirasi gerakan pro-demokrasi di banyak negeri termasuk Taiwan, Korea Selatan, dan Indonesia.

Marcos masih populer di mata banyak politikus Filipina, termasuk Rodrigo Duterte yang kini menjabat presiden. Dua tahun lalu, mantan walikota Kota Davao yang telah membunuh ribuan warga miskin dalam “perang melawan narkoba” itu mengusulkan pemindahan makam Marcos ke Taman Makam Pahlawan. Dalam kesempatan lain, Duterte menyatakan Filipina lebih cocok dipimpin diktator jika dirinya mundur sebelum perang melawan narkoba selesai. “Jika saya tidak jadi presiden, biarlah diktator seperti Marcos yang memimpin Filipina,” gertaknya sebagaimana dilaporkan South China Morning Post (31/8/2018).

Ferdinand Marcos adalah salah satu diktator terburuk abad ke-20 dan pemimpin terkorup di dunia. Guinness World Records mencatat prestasinya sebagai pelaku “Perampokan Terbesar terhadap Sebuah Pemerintahan” dengan nilai USD 5-10 milyar. Forbes mendudukkannya sebagai pemimpin terkorup dunia kedua setelah Soeharto.

Salah satu monumen korupsi keluarga Marcos adalah koleksi sepatu milik janda sang diktator, Imelda Marcos. Dari ribuan koleksi sepatu Museum Marikina yang terletak di kota Marikina, sebanyak 749 pasang adalah milik Imelda. Keberengsekan itu rupanya juga menurun. Putri keluarga Marcos, Imee Marcos, kuliah di jurusan hukum University of Philippines Diliman, meski tak memenuhi syarat dan tak pernah mengambil kelas. Pada 1983, keluarga Marcos memaksa kampus untuk meluluskan sang putri. Ditolak, suami-istri Marcos mengadakan upacara megah di kampus dan menyatakan Imee lulus dengan predikat magna cum laude. Belakangan nama Imee Marcos masuk dalam Panama Papers.

“Praktis kami memiliki segalanya di Filipina—mulai dari listrik, telekomunikasi, maskapai penerbangan, perbankan, bir dan tembakau, penerbitan surat kabar, stasiun televisi, bisnis perkapalan, minyak dan pertambangan, hotel dan resor pantai, hingga penggilingan kelapa, pertanian kecil, real estate dan asuransi," ucap Imelda Marcos pada 1998 kepada Inquirer.


Selama berkuasa, Marcos membunuh aktivis buruh, tani, penulis, wartawan, komunis, hingga muslim Mindanao. Jumlah korban pembunuhan dan penghilangan paksa mencapai angka tiga ribuan (1985). Jumlah itu belum termasuk yang mengalami penyiksaan.

Operasi yang dilakukan aparat era Marcos mirip dengan operasi Petrus di bawah Orde Baru. Jenazah orang-orang yang diculik dan dimutilasi dibuang ke tempat umum sebagai peringatan kepada khalayak agar tidak melawan pemerintah. Metode yang sama beberapa tahun belakangan digunakan oleh Duterte dalam “perang melawan narkoba”, dalih sang diktator untuk membunuh anggota serikat buruh dan tani, jurnalis, dan aktivis pro-demokrasi.

Ingin Jadi Presiden Seumur Hidup

Pembunuhan-pembunuhan ini dilakukan dengan dalih menjaga stabilitas nasional. Tapi siapa sangka Marcos terpilih secara demokratis pada 1965?

Pada pemilu 1965, Marcos mengalahkan petahana Diosdado Macapagal dengan suara 51% vs 42%. Marcos, seorang veteran Perang Dunia II yang lahir dari keluarga tuan tanah, maju sebagai seorang populis yang mencitrakan diri dekat dengan petani—meski ia dikenal sebagai politikus yang kerap menolak reforma agraria.

Kemenangan Marcos disebabkan oleh anjloknya popularitas Macapagal—ayahanda presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo (2001-2010)—terkait kasus korupsi yang melibatkan pemerintahannya. Pada 1962, seorang pebisnis AS bernama Harry Stonehill ketahuan menyuap para pejabat Filipina. Ketika bukti-bukti menunjukkan Macapagal terlibat, sang presiden langsung mendeportasi Stonehill dan membekukan kasusnya.

Setelah terpilih pada 1965, Marcos jor-joran menggenjot pembangunan infrastruktur ekonomi dan merekrut teknokrat ke pemerintahannya. Marcos mengamalkan apa yang dipraktikkan Jepang dan Korea Selatan: membesarkan sejumlah konglomerat dalam negeri untuk mendongkrak industri nasional. Ia memberikan konsesi monopoli kepada sejumlah pengusaha di beberapa sektor strategis, di antaranya kehutanan, pengadaan energi listrik, perkebunan, dan kehutanan. Para pengusaha ini kelak menjadi kroni Marcos.

Sejak 1950-an, angka pertumbuhan ekonomi Filipina melampaui Taiwan, Korea Selatan, dan seluruh negara di Asia Tenggara. Di Asia, sebagaimana dicatat oleh William H. Overholt dalam “The Rise and Fall of Ferdinand Marcos” yang terbit di Asian Survey (1986), stabilitas politik Filipina bahkan hanya bisa ditandingi oleh Jepang. Namun, pada akhir 1960-an, ekonomi Filipina lesu, tepat ketika Marcos berusaha terpilih kembali dalam pemilu 1969. Utang luar negeri pun membengkak karena digunakan untuk membiayai kampanyenya.

Pada 1969 Filipina mengalami krisis utang. Marcos meminta bantuan dari IMF yang kemudian mengajukan sejumlah syarat untuk merestrukturisasi arah ekonomi nasional. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pasca-kesepakatan dengan IMF akhirnya sukses mengubah haluan ekonomi Filipina dari pembangunan industri substitusi impor ke orientasi ekspor. Tak lama kemudian inflasi meroket dan menyebabkan keresahan sosial.

Stabilitas ekonomi Filipina sejak 1950-an tidak diiringi oleh jaminan hukum bagi warganegara. Sistem peradilan Amerika Serikat yang diterapkan di Filipina, tulis Overholt, dengan proses berlarut-larut yang merugikan petani “tidak bisa beradaptasi dengan ketidakadilan dan kejahatan” yang terus meningkat seiring meluasnya peredaran senjata. Sistem politik yang berlangsung “menghalangi langkah-langkah yang dirancang untuk mengentaskan ketimpangan terburuk di dunia: para anggota legislatif yang terdiri dari para tuan tanah berusaha mengulur-ulur waktu untuk mensahkan UU reforma agraria.”



Sejak awal 1970, buruh dan mahasiswa mulai turun ke jalan. Selain melawan Marcos dan menyuarakan isu-isu kesejahteraan, mereka juga menolak keterlibatan Filipina dalam Perang Vietnam yang didukung penuh oleh sang presiden. Pada Januari 1970, Istana Malacanang dikepung demonstran. Pemerintah langsung menuduh bahwa protes dan kericuhan di sekitar istana sebagai plot gerilyawan komunis yang mendapat bantuan dari Tiongkok. Pada Desember, seorang perwira bernama Letnan Victor Corpus membelot ke organisasi gerilya komunis New People’s Army (NPA), sayap militer Partai Komunis Filipina (CPP).

Agustus tahun berikutnya, sebuah bom meledak di Plaza Miranda ketika Partai Liberal tengah menggelar kampanye. Sebanyak sembilan orang tewas dan lainnya luka-luka. Oposisi liberal menunjuk Marcos sebagai dalang peristiwa ini. Aksi-aksi pemboman masih berlanjut hampir sepanjang 1972. Targetnya tersebar, mulai gedung perkantoran hingga Kedutaan Besar Vietnam di Manila. Pemboman terakhir terjadi di Quezon City Hall pada 18 September 1972.

Tiga hari kemudian, 21 September 1972, tepat hari ini 48 tahun lalu, Marcos meneken Proklamasi No. 1081 yang menyatakan negara dalam keadaan darurat dan militer dikerahkan untuk membasmi komunis yang dituduhnya sebagai aktor kekerasan beruntun selama 1972. Marcos juga merilis Surat Perintah No.1, s.1972, berisi larangan penggunaan pers swasta—koran, majalah, radio, televisi, dan media komunikasi lainnya—untuk propaganda anti-pemerintah, “melemahkan tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, dan memperburuk situasi darurat nasional terkini”.

Proklamasi No. 1081 baru disiarkan dua hari setelahnya, yakni 23 September. Namun, pada 22 September pemerintah menangkap seluruh elemen yang berlawan terhadap Marcos, mulai dari mahasiswa, politikus, hingga wartawan—termasuk Benigno “Ninoy” Aquino, Jr. Dalam waktu singkat Marcos mengganti seluruh pucuk pimpinan militer dengan perwira-perwira yang berasal dari kampung halamannya, Illocos.


Ada dugaan Marcos telah mempersiapkan kondisi darurat sejak terpilih untuk kedua kalinya pada 1969. Tak lama setelah terpilih, ia mendirikan Civilian Home Defense Forces (CHDF), sebuah badan paramiliter untuk memburu kaum komunis dan kelompok separatis Mindanao. Pada 1973, mimpi Marcos untuk mengubah pembatasan periode kekuasaan eksekutif terwujud dalam amandemen Konstitusi 1935 yang disepakati lewat plebisit.

Menjelang kunjungan Paus Yohannes Paulus II ke Filipina pada 1981, Marcos secara resmi mencabut keadaan darurat. Meski demikian, pembunuhan politik, penghilangan paksa, dan penyiksaan masih terus terjadi. Ketika tokoh oposisi Ninoy Aquino dibunuh begitu pesawatnya mendarat di Manila pada 1983, kekuasaan Marcos berada di titik nadir. Kaum kiri yang kembali ke kota dan mengorganisasi diri sejak 1981 mendapat momentum untuk menghancurkannya.

Tiga tahun kemudian, rezim Marcos runtuh berkat aksi People Power. Ferdinand Marcos dan Imelda—pasangan Louis Capet dan Marie Antoinette dari Asia Tenggara ini—kabur dari Malacanang dan mengasingkan diri ke Hawaii di bawah lindungan Paman Sam.

Baca juga artikel terkait FILIPINA atau tulisan menarik lainnya Windu Jusuf
(tirto.id - Politik)

Penulis: Windu Jusuf
Editor: Irfan Teguh
DarkLight