Di Tengah Pandemi, DKI Belanja Tanaman Senilai Rp115,4 M

Oleh: Riyan Setiawan - 15 September 2020
Dibaca Normal 1 menit
Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengkritik rencana belanja tanaman di Pemprov DKI senilai total Rp115,4 miliar.
tirto.id - Anggota DPRD DKI Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Viani Limardi menyebut, pengadaan tanaman senilai total Rp115,4 miliar tak tepat di saat pandemi. Rencananya belanja tanaman tersebut dieksekusi pada 2020.

"Pemprov DKI tidak perlu membeli tanaman dari luar karena sudah ada Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan yang tugasnya memproduksi tanaman,” kata Viani Limardi, Selasa (15/9/2020).

Menurut dia, di tengah situasi sulit akibat pandemi COVID-19, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seharusnya lebih serius mengelola anggaran dan jangan menghamburkan uang rakyat untuk belanja yang tidak penting dan tidak mendesak.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu mengaku, mengetahui rencana pengadaan tanaman ini dari laman sirup.lkpp.go.id, yaitu Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Setiap anggaran yang akan dibelanjakan harus diinput terlebih dahulu ke dalam sistem SiRUP. Setelah itu baru bisa dilakukan proses pengadaan, seperti melalui pengadaan langsung, tender, atau e-purchasing.


Anggaran belanja tanaman Rp115,4 miliar tersebar di berbagai dinas yakni Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta mengalokasikan Rp80,1 miliar; Suku Dinas Dinas Pertamanan dan Hutan Kota di Kota Jakarta Pusat Rp16 miliar; Jakarta Utara Rp6,5 miliar; Jakarta Timur Rp6,4 miliar; Jakarta Barat Rp6,4 miliar; dan Jakarta Selatan Rp41,7 juta.

Viani menyebut, paket pengadaan Rp80,1 miliar di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI itu diinput ke sistem SiRUP LKPP pada 12 Agustus. Sedangkan paket pengadaan Rp16 miliar di Jakarta Pusat diinput 26 Agustus.

"Ini aneh sekali, karena semua orang sudah tahu kita lagi defisit anggaran akibat pandemi COVID-19. Tapi mengapa malah input paket rencana pengadaan tanaman ke sistem SiRUP?” tuturnya.

Viani menduga, kejadian ini akibat tidak ada kebijakan yang jelas dan tegas tentang anggaran apa yang boleh dan tidak boleh dibelanjakan di masa pandemi COVID-19 ini.

Oleh karena itu, Fraksi PSI menyarankan agar APBD DKI Perubahan tahun 2020 segera dibahas di DPRD.

"Kita buka bareng-bareng apa saja anggaran yang akan dipotong dan apa perlu yang dipertahankan. Anggaran jangan dimasak sendiri, lalu ternyata ada pihak yang berusaha curi-curi kesempatan di tengah kesempitan,” katanya.


Baca juga artikel terkait DKI JAKARTA atau tulisan menarik lainnya Riyan Setiawan
(tirto.id - Politik)

Reporter: Riyan Setiawan
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Zakki Amali
DarkLight