Fajri Siregar
Kandidat PhD dalam Antropologi, University of Amsterdam

Di Mana Sebagian Besar Alumni LPDP Bekerja?

9 September 2019
Dibaca Normal 2 menit
Pemerintah menjadikan sumber daya manusia Indonesia yang unggul sebagai salah satu tujuan pembangunan. Aspirasi ini layak ditelisik lebih jauh relevansi dan ketepatannya. LPDP, lembaga yang dikenal sebagai pemberi beasiswa namun memiliki fungsi yang jauh lebih besar dari itu, perlu ditelisik dampaknya bagi upaya memajukan kualitas manusia Indonesia.

Jika mengacu pada data LPDP, potensi untuk unggul itu jelas ada. Dari beasiswa yang telah diberikan sejak 2013, pemerintah sudah membiayai lebih dari 18.000 mahasiswa. Artinya, sejak 2013, tiap tahun rata-rata 3000 orang melanjutkan studi ke jenjang magister atau doktoral. Ditilik dari angka tersebut, maka potensi peningkatan kualitas SDM jelas ada. Bahkan, jika jumlah mahasiswa doktoral dijadikan acuan, maka potensi populasi kita untuk menjadi ilmuwan semakin besar.

Tulisan ini mencoba mengulas sebuah pertanyaan sederhana: ke manakah larinya sebagian besar sumber daya manusia yang senantiasa diingatkan untuk mengabdi di tanah airnya ini? Akankah mereka menjadi ilmuwan? Ataukah ia akan mengikuti derasnya perputaran uang di sekitar perusahaan pemula alias startup?

Antara Pasar dan Potensi

Komunitas alumni LPDP, Mata Garuda, mencatat bahwa hingga akhir 2017, mayoritas alumni (mereka yang sudah menamatkan studi dengan beasiswa LPDP) kembali berkiprah di sektor publik (40,7%). Angka ini disusul oleh 34,5 % yang bekerja di sektor swasta. Adapun mereka yang bekerja di sektor publik tersebut mayoritas (79,5%) merupakan akademisi, yaitu dosen atau peneliti.

Hal ini tidak mengejutkan mengingat dosen dan peneliti lazim kembali ke institusinya, terlebih jika status mereka sebelumnya adalah pegawai negeri. Di Indonesia, selain di universitas, peneliti dan dosen menemukan rumah mereka di lembaga seperti LIPI, BPPT, BATAN, Lembaga Eijkman atau Balitbang Kementerian. Di luar itu, pilihannya adalah menjadi peneliti untuk Balitbang daerah, atau mungkin BUMN.

Yang menarik adalah menelisik pilihan mereka yang bekerja di sektor swasta. Sebab, di sinilah tren rekrutmen sumber daya manusia dapat diamati dengan jelas (hanya saja penulis belum menemukan data kredibel dalam bentuk angka yang mutlak). Namun, berdasarkan berbagai laporan perkembangan ekonomi seperti yang rutin dilansir oleh McKinsey, sektor yang paling sigap dalam menampung lulusan LPDP adalah sektor yang tumbuh dengan sangat cepat namun masih menyimpan risiko untuk menjadi sebuah gelembung: ekonomi digital.


Jika milis anggota LPDP dapat dijadikan acuan, maka tren itu memang benar adanya. Sebagian besar lowongan pekerjaan yang beredar bersumber dari perusahaan pemula yang bagai gula dihurung semut.

Antusiasme ini dapat dimaklumi, tetapi di saat yang sama, SDM yang berbondong-bondong hijrah ke negeri startup mengurangi potensi kita untuk memajukan sains dalam negeri. Keberadaan lembaga seperti Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI), AIPI dan ALMI tidak dimanfaatkan untuk menyamakan frekuensi dengan LPDP demi merapihkan arus penyediaan SDM bagi sains di Indonesia. Padahal, AIPI sudah memiliki peta jalan Sains45 yang imajinatif dan bahkan tampak menarik bagi kaum milenial.

Aspek lain yang belum selaras adalah peningkatan SDM di wilayah non-urban. Sebab, perekonomian Indonesia senantiasa diliputi sebuah paradoks. Saat ekonomi perkotaan ditopang oleh digitalisasi dan industri kreatif, pertanian dan sektor informal adalah realita yang diabaikan. Dalam hal ini, tidak pernah ada peta jalan selain berharap pada tumbuhnya ekonomi desa yang masing-masing memperoleh kucuran Rp1 Milyar. Akibatnya, SDM pedesaan mungkin masih harus bertumpu pada inisiatif non-pemerintah seperti Indonesia Mengajar yang pada akhirnya, hanya menduplikasi gagasan pembangunan dari guru mereka yang besar dalam corak metropolitan sebagaimana dikritik oleh Paul Gellert.

Namun, tidak selamanya pertalian pasar dengan LPDP ini berkonotasi negatif. Contoh pertumbuhan sains yang sarat dorongan pasar adalah big data. Data science kini menjelma sebagai cabang ilmu yang sangat diminati. Meskipun jumlahnya juga tidak terlalu besar, secara kualitatif, minat dan kebutuhan industri akan ilmuwan data niscaya stabil dan malahan cenderung bertambah.

Keselarasan Sektor Pengetahuan

Lantas bagaimana dengan nasib sains murni? Sayangnya, ketimbang beradu argumen soal jenis pengetahuan yang dibutuhkan oleh Indonesia beberapa dekade ke depan, kaum cerdik pandai kisruh mengenai rektor asing di tubuh universitas.

Alhasil, sulit menemukan riset besar (dalam skala metodologi, finansial dan reputasi) dari institusi dalam negeri yang menemukan jalannya ke milis LPDP. Padahal, baik sumber daya manusia maupun finansial kini jelas tersedia.

Di luar itu, tidak ada upaya untuk menyelaraskan input yang tersedia dengan kebutuhan institusi dan disiplin. Untuk memulai proses penyelarasan tersebut, LPDP kembali dapat menjadi pelopor dengan mempertimbangkan beberapa catatan.

Catatan yang pertama adalah, LPDP sebaiknya tidak seratus persen mengikuti logika pasar (baca: peringkat universitas dunia) dalam menerima calon dan mendanai studi mereka. Jika logika itu terpelihara, lantas, bagaimana kabar mereka yang belajar filsafat, sejarah seni, arkeologi, teologi, seni murni atau perbandingan agama? Dalam konteks pengembangan sains, tidak ada istilah permintaan pasar.

Poin ini terkait erat dengan catatan kedua, yakni upaya penyelarasan antar institusi dan sektor. Untuk memahami ketepatan penerimaan dan penyaluran SDM, lembaga yang memiliki kompetensi dan otoritas dalam disiplinnya perlu bertukar informasi mengenai tren sains dan pembangunan. LIPI, AIPI atau Dewan Riset Nasional perlu sesekali urun rembug dengan LPDP mengenai arah pengembangan sains secara lintas disiplin alih-alih sektoral.

Hal ini dapat mengurangi mispersepsi mengenai disiplin, seperti ilmu sosial yang hanya diukur berdasarkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi atau pembangunan. Komunitas Mata Garuda dapat terlibat dengan menyebarkan hasil kajian penelusuran (tracer study) alumni dan memperbanyak perhelatan diskusi lintas disiplin, tanpa kacamata kuda.

Hanya dengan cara itu LPDP bisa tepat guna.

*) Opini kolumnis ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi tirto.id.
DarkLight