Di Era Kolonial, Tekanan Pengusaha Batalkan Penetapan Upah Minimum

Oleh: Appridzani Syahfrullah - 7 April 2021
Dibaca Normal 3 menit
Kaum buruh bumiputra memperjuangkan upah minimum sejak awal abad ke-20. Dijegal kelompok pengusaha yang menekan Gubernur Jenderal Hindia Belanda.
tirto.id - Pada pertengahan abad ke-19, keuangan Kerajaan Belanda sempat morat-marit gara-gara Perang Jawa (1825-1830) dan Belgia (1830-1831). Belanda kemudian menerapkan cultuurstelsel di Hindia Belanda untuk menggenjot pendapatan dari ekspor hasil bumi. Sistem eksploitasi pertanian ini diinisiasi oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada 1830.

Menurut Hendra Kurniawan dalam Dampak Sistem Tanam Paksa terhadap Dinamika Perekonomian Petani Jawa 1830-1870 (2014, hlm. 164), eksploitasi pertanian diwujudkan melalui pendirian perusahaan perkebunan negara. Konsep kapitalisme negara ini memberi cukup modal bagi Pemerintah Belanda untuk membayar utang negara sebelum menerapkan industrialisasi liberal di tanah koloni.

Setelah pondasi perusahaan negara cukup kuat, Pemerintah Hindia Belanda lantas memulai proyek opendeur politiek atau politik pintu terbuka. Profesor A. Daliman dalam Sejarah Indonesia Abad ke-19 sampai Abad ke-20 (2012, hlm. 81) menyebut, politik pintu terbuka itu termanifestasikan melalui berlakunya Suiker Wet (Undang-undang Gula) dan Agrarische Wet (Undang-undang Agraria) pada 1870. Sejak saat itu, Hindia Belanda membuka pintu lebar-lebar bagi investasi asing.

Jawa yang menjanjikan “manis gula” mengundang banyak investor asing datang. Jan Luiten van Zanden dan Daan Marks dalam Ekonomi Indonesia 1800-2010 (2012, hlm. 147) menulis, banyak investor asing mendirikan perusahaan agroindustri dengan spesialisasi komoditas gula sejak kedua undang-undang itu berlaku.

Selama paruh kedua abad ke-19, gula adalah primadona ekspor dari Hindia Belanda. Pemerintah kolonial cenderung agresif dalam pembangunan agroindustri ini. Bahkan, kebutuhan dalam negeri justru dikesampingkan.

Industrialisasi yang masif lantas melahirkan generasi pertama kelas buruh di Hindia Belanda. J.S Furnivall dalam Hindia Belanda: Studi Tentang Ekonomi Majemuk (2009, hlm. 271-280) menyebut, liberalisasi ekonomi juga mendorong pemerintah kolonial membangun sektor transportasi dan fasilitas strategis seperti gedung-gedung, jembatan, jalan raya, serta pelabuhan.

Meski begitu, industrialisasi tidak secara linier memberikan kesejahteraan untuk rakyat. Komoditas ekspor yang diproduksi semata hanya untuk memenuhi kebutuhan dunia luar. Sebaliknya, tanah koloni justru mengalami kemelaratan dan krisis pangan dari waktu ke waktu.

Kondisi Upah dan Perburuhan

Pada kurun 1910-1912, terjadi kenaikan harga pada komoditas-komoditas penting di Hindia Belanda. Dewi Yuliati dalam Nasionalisme Buruh Versus Kolonialisme: Suatu Kajian Tentang Gerakan Buruh di Semarang pada Awal Abad XX (2018, hlm. 218) mencatat, harga beras naik 30 persen, bambu dapur naik 90 persen, dan kentang naik hingga 25 persen.

Padahal, pendapatan buruh saat itu nisbi sangat rendah dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian orang dewasa.

John Ingleson dalam Workers, Unions, and Politics (2014, hlm. 33) menjelaskan, kebutuhan makan harian satu keluarga di kota besar macam Batavia pada zaman itu berkisar ƒ1,25 hingga ƒ1,75. Itupun dengan asumsi sebuah keluarga hanya terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak. Jika jumlah anggota keluarga bertambah, pengeluarannya tentu saja jadi lebih tinggi.

Kelas buruh di Batavia jelas kesulitan mencapai standar itu. Terlebih, kondisi perekonomian di Jawa mengalami kemerosotan pada tahun-tahun terjadinya Perang Dunia I.

Harga beras, misalnya, lagi-lagi melonjak tajam pada awal 1918. Seturut Sinar Hindia (14 Januari 1919), harga satu kilogram beras bisa mencapai 22,7 sen. Padahal, upah buruh pria dewasa di Batavia hanya berkisar 30-40 sen per hari. Bisa dibilang, upah buruh perhari hanya bisa disetarakan dengan beras tidak sampai dua kilogram.

Kemerosotan lain yang diakibatkan Perang Dunia I ialah pemecatan buruh secara massal. Keadaan ini lantas memicu protes eksplisit dari kalangan buruh bumiputra. Perhimpoenan Roro Jitno, misalnya, menulis surat terbuka dan mendesak pemerintah kolonial untuk segera memberikan solusi terhadap masalah ini (Sinar Djawa, 27 Februari 1915).

Protes organisasi buruh bumiputra itu mendapay simpati massa yang sama-sama terpuruk oleh keadaan. Bagai jamur tumbuh di musim hujan, orang-orang pribumi berbondong-bondong mendaftarkan diri menjadi anggota serikat buruh.

Salah satu organisasi yang mengalami peningkatan jumlah keanggotaan adalah Vereeniging van Spoor-en Tramweg Personeel (VSTP—Serikat Buruh Kereta Api dan Trem). Pada 1913, VSTP tercatat memiliki 1.242 anggota. Pada 1915, jumlah anggotanya melonjak menjadi 2.292 orang dan kemudian menjadi 6.000 orang pada 1919 (Si Tetap, 20 April 1919).

Selain VSTP, ada pula Adidarmo yang dipimpin Raden Mas Suryopranoto—kakak Ki Hajar Dewantara. Bambang Sulistyo dalam Pemogokan Buruh Sebuah Kajian Sejarah (1995, hlm. 50) menulis, pada tahun 1918, Adidarmo tercatat menghimpun 18.000 anggota yang tersebar di seluruh Pulau Jawa.


Dalam dekade kedua abad ke-20 itu, Pemerintah Hindia Belanda benar-benar dikepung masalah. Belum selesai masalah ekonomi, ia musti berhadapan dengan protes-protes organisasi buruh yang makin keras. Stabilitas politik koloni pun terancam.

Gerakan buruh makin mendapat “bahan bakar” setelah keberhasilan Revolusi Bolshevik yang menggulingkan pemerintahan Tsar di Rusia. Ingleson (2014, hlm. 31) mencatat, revolusi itu menjadi bahkan jadi salah satu kekhawatiran pemerintah kolonial karena dianggap akan memperhebat gerakan protes kaum buruh.

Dalam serikat buruh sendiri terdapat sebuah kepercayaan diri untuk mengorganisir perlawanan. Semaoen, Ir. Baars, dan Henk Sneevliet menjadi tokoh sentral dalam perkembangan gerakan buruh sosialis.

Kees Van Dijk dalam The Netherlands Indies and the Great War 1914-1918 (2007, hlm. 579) menyebut, pada 1918, Kementerian Urusan Kolonial mengeluarkan laporan tentang “kekhawatiran khusus” akan aktivitas orang-orang komunis seperti Sneevliet dan kawan-kawannya.

Demi menghindari serangan pasukan lapar yang siap menyerang majikannya, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda lantas mengatur siasat untuk meredam potensi kemarahan buruh. Pada 1918, Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum mengeluarkan “Janji November” yang salah satu poinnya adalah peninjauan upah minimum, kondisi kerja, perlindungan hukum, dan hubungan industrial yang melibatkan lebih banyak perwakilan bumiputera.

Penetapan upah minimum ini akan meningkatkan upah harian buruh dari tiga sampai empat kali lipat. Poin ini tentu saja membuat pengusaha khawatir. Sebagai jalan tengah, pemerintah kolonial akhirnya menetapkan pembedaan upah minimum di tingkat lokal dengan besaran minimal 50 sen untuk buruh pria dewasa.

Sementara itu, buruh perempuan besaran upahnya ditetapkan sebesar 80 persen dari gaji buruh lelaki dewasa dengan durasi kerja 10 jam. Untuk buruh anak-anak usia 12-16 tahun besarannya adalah 60 persen dan anak-anak di bawah usia 12 tahun sebesar 40 persen.

Gagap di Depan Pengusaha

Suikersyndicaat atau perkumpulan pengusaha gula ialah organisasi yang menghimpun pengusaha gula dengan keanggotaan sekitar 180 pabrik gula di Hindia Belanda. Triesca Dewi Mutiara dalam Suikersyndicaat Hindia Belanda (2016, hlm. 660) mencatat, organisasi itu dibentuk untuk melindungi harga gula, menjaga kualitas produk, dan memaksimalkan keuntungan industri.

Jelasnya, organisasi ini tidak punya niat atau program untuk memberdayakan buruh pabrik gula atau menjaga hak-hak pekerjanya. Suikersyndicaat bahkan terang menolak wacana-wacana macam itu. Organisasi itu berdalih, jam kerja buruh akan berkurang jika upah minimum ditetapkan.

Ingleson (2014, hlm, 34) menuliskan, para pengusaha itu juga mengingatkan pemerintah bahwa modal-modal besar berpotensi hengkang dari Hindia Belanda jika upah minimum tetap diberlakukan.

Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum pada akhirnya tak kuasa menghadapi tekanan kuat dari kaum tuan kebun dan para bos pabrik gula. Janji November menguap begitu saja tanpa ada tindak lanjut. Konsekuensinya, konflik antara buruh-majikan marak terjadi dan wacana tentang upah minimum menjadi slogan utama perjuangan kaum buruh pada dekade 1920-an hingga Indonesia merdeka.


==========

Appridzani Syahfrullah adalah alumnus Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Airlangga. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Program Magister Ilmu Sejarah UGM dan menjadi asisten riset di Asia Research Institute, National University of Singapore.

Baca juga artikel terkait UPAH MINIMUM atau tulisan menarik lainnya Appridzani Syahfrullah
(tirto.id - Sosial Budaya)

Penulis: Appridzani Syahfrullah
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
DarkLight