Menuju konten utama
Pemilu Serentak 2024

Di Balik Sikap "Pede" Cak Imin Menawarkan Diri Jadi Capres KIB

PAN, Golkar hingga PPP merespons pernyataan Muhaimin Iskandar yang siap gabung koalisi dengan syarat Cak Imin capres dari KIB.

Di Balik Sikap
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berbincang saat melakukan pertemuan di DPP Partai PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Rabu (4/7/2018). ANTARA FOTO/Galih Pradipta

tirto.id - Dengan penuh rasa percaya diri, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mau masuk ke dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan syarat cukup berat: menjadi calon presiden yang diusung KIB. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Cak Imin di hadapan awak media di Surabaya dalam acara Doa Bersama Ulama dan Habaib untuk Perdamaian Dunia: Halalbihalal pada Minggu (22/5/2022).

Meski terkesan nekat, namun pernyataan Cak Imin diklaim memiliki dasar kuat. Dukungan para ulama dan basis massa Nahdlatul Ulama dianggapnya sebagai modal utama untuk menjadi bakal calon presiden pada Pilpres 2024.

“Insyaallah kita siap bersama-sama mensukseskan pemilu dan maju sebagai capres. Itu keinginan sebagian besar warga kita, terutama nahdliyin dan nahdliyat supaya kita punya presiden yang mewakili warga nahdliyin,” kata Muhaimin.

Selain berusaha menggaet suara warga NU, Cak Imin juga sudah melakukan sejumlah giat kampanye seperti tebar baliho hingga safari politik ke sejumlah daerah dengan menyerukan anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk memberi dukungan kepadanya. Demi mencapai ambisinya, Cak Imin membuka diri berkoalisi dengan parpol manapun termasuk KIB yang digawangi Golkar, PAN, dan PPP.

“Kita terus menjalin komunikasi di DPR. Tapi secara khusus belum. Kita terbuka,” kata dia.

Cak Imin mengungkapkan bahwa proses safari politik yang telah dia lakukan sejak sebelum Pemilu 2019, berhasil meningkatkan suara PKB dan menjadi modal kuat untuk mendorong ketua umum DPP PKB itu menjadi RI 1.

“Safari politik untuk menyatukan langkah dan mendapatkan dukungan sudah dilakukan ke berbagai daerah di Indonesia. Saat ini, PKB memiliki modal sekitar 10% sehingga untuk bisa maju sebagai capres diperlukan tambahan sekitar 10% lagi kursi di parlemen," jelasnya.

Namun demikian, safari politik Cak Imin sejatinya memiliki cerita yang kurang menyenangkan. Jajaran PBNU bahkan sempat mempersoalkan kegiatan safari itu sembari meminta para pengurus NU tidak berpolitik praktis dengan membawa nama besar organisasi. Sehingga keberadaan Cak Imin masih mudah goyah bila berada di NU.

Bahkan PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo kena imbas. Kedua pemimpinnya harus kena panggilan yang dituangkan dalam surat resmi yang ditandatangani Ketua PBNU, Amin Said Husni dan Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Nur Hidayat. Pemanggilan ini atas arahan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

“Atas arahan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, kami secara resmi memanggil Ketua Cabang NU Banyuwangi dan Sidoarjo,” kata Amin Said Husni seperti dilansir Antara, Minggu, 23 Januari 2022.

Peristiwa tersebut bermula saat Ketua PCNU Banyuwangi, Mohammad Ali Makki hadir secara langsung dalam kegiatan konsolidasi dengan Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar. Makki pun menyatakan sikapnya mendukung Cak Imin maju menjadi capres 2024. Acara itu digelar di kantor PCNU Banyuwangi pada Rabu, 19 Januari 2022.

Sementara pemanggilan Ketua PCNU Sidoarjo, Zainal Abidin dilandasi adanya laporan kegiatan yang diinisiasi DPC PKB Sidoarjo serta melibatkan seluruh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) se-Kabupaten Sidoarjo.

Ketua PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo pun memenuhi panggilan PBNU pada Rabu (26/1/2022). Kedatangan mereka ke Gedung PBNU di Jakarta Pusat untuk tabayun dengan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. Selain tabayun, kedua ketua PCNU itu juga menyerahkan laporan tertulis yang berisi uraian kronologi peristiwa disertai penjelasannya.

Respons KIB Atas Pernyataan Cak Imin

Kepercayaan diri Cak Imin untuk menjadi capres dalam KIB ternyata tidak mendapat respons yang cukup mulus dari internal KIB. Para pengurus partai dalam jajaran KIB meminta mantan menteri tenaga kerja era Presiden SBY itu agar tidak terlalu terburu-buru dengan permintaannya.

“Ayo Cak Imin, ojo kesuwen (jangan lama-lama) untuk bergabung bersama dan mengarungi samudera politik di kapal KIB," kata Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi dalam keterangan tertulis, Senin (23/5/2022).

PAN akan memberi dukungan kepada siapapun untuk menjadi capres, bukan hanya kepada Cak Imin dengan logika dan perhitungan yang tepat. Bukan hanya ambisi politik belaka yang bila kalah dapat merugikan banyak pihak.

“Oleh karena itu, jika KIB akan mengusung Cak Imin sebagai capres, maka di atas hitungan kertas harus menang. Kalau tidak menang, kan dada jadi sesak, mata berkunang-kunang, dan tensi darah naik,” kata Viva Yoga semberi tertawa.

Meski PAN meminta agar Cak Imin menahan ambisi politiknya, tapi partai besutan Zulkifli Hasan itu terbuka agar PKB bisa bergabung dengan KIB.

“Masuknya PKB, akan menambah kekuatan politik dalam berkontestasi di Pilpres 2024 karena akan menambah potensi suara, sebab masing-masing partai tentu memiliki basis konstituen yang militan dan ideologis, sehingga pasangan calon yang akan diusung KIB berpotensi dapat memenangkan pilpres," ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua DPP Partai, Golkar Ace Hasan Syadzily. Ia mengatakan akan mengajak Cak Imin minum kopi bersama sebelum membahas capres dari KIB.

“Soal figur ini akan kami bahas bersama dengan masing-masing ketua umum partai koalisi. Kami akan membahasnya bersama-sama. Jadi kalau Cak Imin mau bergabung akan sangat terbuka. Kita ngopi-ngopi dulu, baru bahas figur," jelasnya.

Ace menyampaikan bahwa saat ini partainya juga telah mengusung nama Airlangga Hartarto sebagai bakal capres. Namun hal itu masih sebatas internal Partai Golkar dan belum dinyatakan resmi sebagai capres dari KIB.

“Pembahasan KIB saat ini belum membahas soal figur. Pembahasan soal figur ini, meminjam bahasanya Pak Airlangga Hartarto akan dilakukan pada jilid selanjutnya. Walaupun kami di Partai Golkar menginginkan Pak Airlangga sebagai capresnya," terangnya.

Begitu juga dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Wakil Ketua Umum DPP PPP, Arsul Sani membuka diri mengenai majunya Cak Imin untuk menjadi capres.

“Silakan untuk menjadi capres, namun setiap partai saat ini juga berusaha menjagokan calon terbaiknya. Oleh karena itu dilewati prosesnya dan silakan bergabung dengan kami bila berminat,” kata dia.

Hitung-hitungan Prosentase Cak Imin Maju Capres dari KIB

Jelang Pemilu 2024, nama Cak Imin cukup mewarnai dalam setiap baliho, iklan media massa hingga media sosial. Namun usaha promosi Cak Imin masih belum berdampak banyak untuk mendongkrak elektabilitasnya di kalangan masyarakat. Setidaknya hal ini tercermin dalam banyak survei yang dirilis sejumlah lembaga.

Nama Cak Imin masih belum berhasil untuk masuk dalam survei politik alias jarang tersebut di lidah warga saat proses survei kandidat capres 2024. Hal itu bisa dilihat dari survei Indikator Politik pada 14-19 April yang menempatkan Cak Imin di urutan 13, di bawah Airlangga Hartarto dengan perolehan suara 0,5 persen.

Hasil serupa juga ditunjukkan dalam survei SMRC pada 8-10 Februari 2022 yang menempatkan Muhaimin Iskandar di peringkat 20 di bawah Mahfud MD, menkopolhukam di Kabinet Indonesia Maju. Bahkan tingkat terpilihnya Muhaimin hanya 0,1 persen di bawah hasil survei Indikator.

Meski secara survei terlihat kecil, peneliti senior Populi Center, Usep S Ahyar menilai, hal itu masih menjadi daya tawar dibanding dengan tiga partai lain yang berada dalam KIB. Ia sebut, kondisi kekosongan tokoh di antara PAN, PPP dan Golkar menjadi alasan kuat bagi Cak Imin bisa memberi harga mahal sebagai syarat gabung koalisi.

“Mungkin Cak Imin merasa punya harga mahal untuk menjadi syarat bergabung dengan koalisi. Apabila dibandingkan dengan tokoh besar seperti Airlangga, Zulkifli Hasan dan PPP yang kosong dari tokoh untuk diusung jadi capres,” kata Usep.

Hal senada diungkapkan pengamat politik Hendri Satrio. Ia menyarankan agar Cak Imin mempertahankan gaya politik 'jual mahalnya' dan tidak mudah bergabung dengan KIB yang dibuat cukup dini. Menurut dia, dengan Cak Imin di luar koalisi bisa membuat poros baru sehingga rakyat bisa memungkinkan untuk memilih 3 pilihan pasangan calon capres dan cawapres.

“Sebaiknya sih tidak perlu (bergabung), cukup 3 partai saja dalam KIB, agar setidaknya rakyat Indonesia memiliki 3 pasang calon. Sehingga apa yang dilakukan Cak Imin sudah tepat untuk menjaga marwah politik,” kata dia.

Baca juga artikel terkait PEMILU 2024 atau tulisan lainnya dari Irfan Amin

tirto.id - Politik
Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Abdul Aziz