Di Balik Militannya Demonstran Hong Kong: Leaderless Resistance

Infografik Leaderless Resistance
Unjuk rasa rakyat Hong Kong di jalan utama dekat Dewan Legislatif ketika mereka melanjutkan protes terhadap RUU ekstradisi yang tidak populer di Hong Kong. AP / Kin Cheung
Oleh: Eddward S Kennedy - 5 Juli 2019
Dibaca Normal 4 menit
Taktik ini dipakai kanan, kiri, anarkis, hingga kelompok jihadis.
tirto.id - Sudah beberapa minggu terakhir warga Hong Kong berbondong-bondong turun ke jalan untuk memprotes rencana pemerintahnya mengesahkan sebuah rancangan undang-undang ekstradisi baru.

RUU baru tersebut kelak akan memudahkan transfer buronan antara Hong Kong, Republik Rakyat Cina (RRC), Taiwan, dan Makau. Bila disahkan, mereka yang jadi tersangka di Hong Kong dapat diekstradisi ke RRC—negara yang populer disebut Cina Daratan oleh orang-orang Hong Kong. Pemerintah Hong Kong mengatakan undang-undang ini disusun untuk membuat Hong Kong tak lagi jadi "surga" para penjahat.

Dilansir Guardian, motivasi pengesahan undang-undang ini ialah kasus pembunuhan seorang wanita asal Hong Kong di Taiwan. Otoritas Taiwan menengarai pembunuh wanita itu adalah pacarnya sendiri. Namun, otoritas Taiwan tidak dapat menyelidiki atau mengadili si pacar karena dia berada di Hong Kong yang tidak punya perjanjian ekstradisi dengan Taiwan. Sementara itu, demonstran menilai rancangan undang-undang ini hanya akan digunakan untuk menghukum musuh politik Cina daratan.

George Wan, salah seorang demonstran yang diwawancara New York Times, mengatakan sistem peradilan di RRC tidak sebagus Hong Kong. Pemerintah Hong Kong pun dinilai Wan buru-buru meloloskan undang-undang ekstradisi baru ini tanpa meminta pendapat rakyat. Lee Kin-long, warga Hong Kong berusia 46 tahun, menyatakan rancangan undang-undang ekstradisi itu berbahaya, terutama bagi kebebasan warga Hong Kong.

“Kami bukan aktivis. Bahkan sebagai warga negara biasa, kami tidak tahan melihat Cina mengikis kebebasan kami,” sebut Kin-long.

Hong Kong pada dasarnya memang masuk ke dalam wilayah kekuasaan RRC, tetapi hal tersebut tidak cukup untuk menjelaskan relasi unik antara kedua wilayah. Alvin Y. So menuliskan tahapan-tahapan penting relasi Hong Kong dan Cina dalam "'One Country, Two Systems' and Hong Kong-China National Integration: A Crisis-Transformation Perspective" (2011). Relasi ini berubah seiring dinamika politik yang terjadi di antara dua wilayah tersebut.

Pada Senin (1/7/2019) lalu, aksi massa kembali menyeruak karena memperingati genap 22 tahun Hong Kong diserahkan dari Inggris ke China. Jika biasanya sekitar setengah juta orang Hong Kong turun ke jalan dan melakukan aksi damai dari Causeway Bay ke Central di pusat kota Hong Kong, Senin lalu para pendemo yang marah menyerbu gedung legislatif, seraya menghancurkan jendela-jendela gedung pemerintah kota dan menutupi dinding-dindingnya dengan grafiti.

Selain tetap menuntut agar pemerintah Hong Kong sepenuhnya mencabut RUU ekstradisi yang kontroversial itu, para pendemo juga meminta Ketua Eksekutif Carrie Lam untuk segera mundur. Selain itu, mereka juga menuntut agar orang-orang yang ditangkap pada rapat umum sebelumnya, yaitu pada 12 Juni, agar lekas dibebaskan.

Satu hal menarik dari rangkaian aksi para pendemo di Hong Kong adalah mengenai taktik perlawanan tanpa pimpinan yang mereka gunakan atau lazim dikenal dengan istilah leaderless resistance. Tentu dengan berbagai variannya.

Taktik yang Dipakai Kanan, Kiri, Anarkis, hingga Kelompok Jihadis

Taktik perlawanan tanpa pemimpin (leaderless resistance) adalah konsep yang digagas oleh Kolonel Ulius Louis Amoss, seorang mantan perwira intelijen AS, pada awal 1960-an. Sebagai seorang anti-komunis, Amoss melihat konsep leaderless resistance dapat efektif mencegah penetrasi sekaligus menghancurkan penghancuran sel-sel perlawanan di negara-negara Eropa Timur di bawah kendali Uni Soviet.

Pada 1983, seorang anggota Ku Klux Klan, Louis Beam, kembali menggemakan konsep leaderless resistance melalui esainya. Hal yang sama kembali ia kemukakan pada 1992. Menurut Beam, perlawanan tanpa pimpinan adalah teknik yang tepat bagi kaum nasionalis kulit putih untuk melanjutkan perjuangan melawan pemerintah AS, kendatipun banyak sekali ketidakseimbangan kekuatan dan sumber daya.

Beam berpendapat, organisasi piramidal—yang bersifat hierarkis konvensional—sangat berbahaya bagi para anggota lain apabila digunakan dalam gerakan melawan pemerintah, sebab akan memudahkan mengungkap rantai komando. Pendekatan lain yang minim bahaya adalah dengan membentuk jaringan sel-sel kecil dan sebisa mungkin tidak terlacak seperti “hantu”. Dan sebab itulah taktik ini dinamakan: phantom cell network atau jaringan sel hantu.

Phantom cell network merupakan sistem organisasi berbasis sel yang tidak terikat, tidak memiliki jalur kontrol atau perintah yang terpusat, sangat meminimalkan komunikasi yang intens, tapi tetap beroperasi dalam wilayah ideologis yang sama. Poin terakhir adalah yang terpenting dari semuanya, sebab hanya dengan kesamaan ideologislah maka gol dari sel-sel hantu tadi dapat terlaksana.

Ada juga taktik lone wolver atau jaringan serigala tunggal: aktor-aktor yang telah termotivasi dan sanggup merencanakan dan mengeksekusi aksi terorisme secara mandiri. Dalam konteks ini, status si aktor atau organisasinya tidak terlalu dipermasalahkan. Kian banyak serigala tunggal yang didapat, akan semakin bagus, sebab itu artinya serangan akan tetap berlangsung kendatipun hanya berskala kecil.

Peristiwa penembakan yang menewaskan empat orang demonstran anti Ku Klux Klan di Greensboro, North Carolina, pada 4 November 1979 adalah salah satu contoh awal bagaimana taktik ini digunakan kaum sayap kanan dengan pemahaman yang tetap usang: mengenyahkan komunis. Salah seorang pelaku ketika itu dengan enteng mengatakan:

“Yah, saya membunuh komunis di Vietnam, kenapa enggak sekalian aja saya bunuh komunis juga di sini?”

Satu hal yang perlu diketahui, taktik perlawanan tanpa pimpinan—berikut dengan dimensi taktikal lainnya seperti jaringan sel hantu atau serigala tunggal—tidak hanya digunakan oleh kalangan kanan. Taktik ini lintas ideologis, digunakan juga oleh gerakan pembangkangan sipil lain dari kalangan kiri, anarkis, bahkan juga terorisme-jihadis untuk mencapai agendanya masing-masing.

Di kalangan anarkis, misalnya, dikenal taktik Black Bloc: aksi langsung (direct action) berbalut kekerasan dan vandalisme yang dilakukan oleh sekelompok orang berpakaian hitam-hitam plus penutup wajah. Black Bloc pertama kali dikembangkan dalam reli demonstrasi anti pembangunan reaktor nuklir di Brokdorf, Jerman, pada 1977 dan terus berlanjut hingga sepanjang tiga tahun lamanya. Aksi dipungkasi pada Desember 1980 dengan melibatkan massa skala raksasa yang mencapai 15.000-20.000 orang.

Saat itu, semua peserta aksi kompak memakai atribut hitam-hitam dan menggunakan masker sebagai upaya penyamaran dari aparat. Media-media Jerman menyebut kelompok tersebut ‘Der Schwarze Blok”. Lalu, pada peringatan Hari Buruh Internasional 1988 di Berlin, Black Bloc kembali muncul sebagai reaksi atas pendekatan represif polisi terhadap demonstrasi damai.

Taktik Black Bloc sejatinya mengambil inspirasi dari tradisi klasik pembangkangan sipil. Selain protes-protes liar kelompok Autonomen di Jerman Barat pada 1970-an (sebagaimana yang terjadi di Brokdorf), gerakan mahasiswa pada Peristiwa Mei 1968, termasuk terpengaruh dari Antifaschistische Aktion, Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Roter Frontkämpferbund, Communist Kampfbund gegen den Faschismus, atau Roter Massenselbstschutz—ragam sindikat anti-fasis yang dibentuk seiring maraknya serangan organisasi paramiliter Nazi.

Di lapangan, taktik Black Bloc bekerja dengan membentuk formasi relatif kecil dan disiplin di dalam aksi protes yang lebih besar. Prinsip anonimitas kolektif dipraktikkan dengan mengenakan atribut berwarna hitam sekujur tubuh. Massa aksi pun terdiri dari berbagai elemen: serikat buruh, aktivis lingkungan, anarkis, aktivis masyarakat adat, organisasi yang mempromosikan HAM dan pembangunan berkelanjutan, aktivis penolak privatisasi, hingga mahasiswa bahkan pelajar.

Dalam perkembangan teroris-jihadis terkini, taktik perlawanan tanpa pimpinan, jaringan sel hantu, hingga perekrutan serigala tunggal juga menjadi opsi yang digunakan secara global. Mereka meninggalkan pola lama organisasi piramidal, di mana perencanaan operasi teror, ploting target, hingga persoalan pendanaan dilakukan secara top-down. Contoh produk dari terorisme dengan pola ini adalah peristiwa bom Bali I dan II, dan bom J.W. Marriot I dan II.

Adapun penggunaan pola modern yang memacu kepada konsep Leaderless Resistance mulai digunakan jaringan teroris global sejak aksi mereka kerap terkuak hingga membuat kondisi terjepit. Pilihan memecah organisasi dengan membentuk jaringan sel hantu dan perekrutan serigala tunggal adalah taktik yang dirasa paling pas bagi mereka untuk meneruskan perjuangan.

Dengan target yang juga tidak lagi ditentukan oleh pemimpin besar, serta tidak lagi memerlukan pengakuan publik terkait teror yang dilakukan atau berapa banyak jumlah korban, pola ini akan tetap digunakan. Beberapa contoh kasus dalam pola ini adalah kasus bom Cirebon, bom Serpong, bom Solo, bom Surabaya, hingga yang teranyar pada awal Juni 2019 lalu, bom bunuh diri di Pospam Kartasura.



Yang Menggantikan Komando: Teknologi

Pertanyaannya: bagaimana taktik Leaderless Resistance dapat berjalan efektif jika tidak ada perintah komando atau perencanaan yang terorganisir? Jawabannya adalah dengan menggunakan pesan terenkripsi melalui aplikasi daring.

Salah satu contohnya, sebagaimana termuat dalam laporan BBC, pada malam hari tanggal 21 Juni 2019, hampir 4.000 pengunjuk rasa memberikan suara di grup Telegram untuk menentukan apakah para demonstran pulang pada malam itu atau melanjutkan protes di luar markas polisi Hong Kong. Sebanyak 39% dari mereka memberikan suara ke pos polisi, kendati pengepungan selama enam jam terus berlanjut.

Tak hanya Telegram, aplikasi lain seperti Airdrop, misalnya, juga digunakan untuk menyebar poster dan spanduk tentang aksi selanjutnya secara cepat tanpa sambungan kabel. Minggu ini, kolektif anonim peserta aksi berhasil menghimpun lebih dari setengah juta dolar lewat salah satu situs crowdfunding. Rencananya, mereka akan menempatkan iklan pada surat kabar internasional guna mendesak perundingan RUU ekstradisi Hong Kong pada KTT G20.

Untuk menghindari penangkapan, para pengelola grup chat harus pandai-pandai menghilangkan jejak digital. Johnny, 25 tahun, bukan nama sebenarnya, mengatakan: "Kami hanya menggunakan uang kontan, kami bahkan tidak menggunakan ATM saat demonstrasi.” Lalu pada saat aksi, Johnny juga hanya akan menggunakan telepon genggam lama dan kartu SIM baru.

Cara lain: memiliki lebih dari satu alat komunikasi dan membuat banyak akun untuk mengaburkan identitas.

Baca juga artikel terkait HONG KONG atau tulisan menarik lainnya Eddward S Kennedy
(tirto.id - Politik)

Penulis: Eddward S Kennedy
Editor: Maulida Sri Handayani
DarkLight