Di Balik Melunaknya Bamsoet Soal Munas Golkar Usai Ketemu Jokowi

Oleh: Felix Nathaniel - 20 Juli 2019
Dibaca Normal 2 menit
Peneliti PSDPP, Dedi Kurnia Syah Putra menilai kemungkinan Jokowi mempengaruhi keputusan Bamsoet yang melunak soal jadwal Munas Golkar.
tirto.id - Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo atau Bamsoet sudah mendapat masukan untuk mempercepat Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar. Namun setelah bertemu Presiden terpilih Joko Widodo, hal itu dia abaikan. Munas akan tetap diadakan sesuai jadwal.

Bamsoet sudah memutuskan maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar pada periode selanjutnya. Dengan posisi sebagai Ketua DPR, Bamsoet sebenarnya punya daya saing tinggi untuk menantang petahana, Airlangga Hartarto.

Sikap Bamsoet yang melunak itu memunculkan sejumlah pertanyaan. Sebab, jika Munas Golkar tetap sesuai jadwal, yakni Desember 2019, maka bisa jadi Bamsoet merugi karena tak lagi menjabat sebagai Ketua DPR RI. Apalagi, sikap itu muncul setelah Bamsoet bertemu Jokowi.

“Untuk Munas saya katakan dengan tegas, kami akan menjaga komitmen. Karena 20 Oktober pelantikan presiden, maka jangan ada kegaduhan. Saya pribadi berpandangan munas kita lakukan setelah pelantikan presiden,” kata Bamsoet, di Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Meskipun begitu, Bamsoet mengaku hal ini bukan pesanan Jokowi. Ia menegaskan, dirinya hanya tak ingin dituding ingin mengatur komposisi menteri yang diajukan dari Partai Golkar.

Peneliti dari Pusat Studi Demokrasi Partai Politik (PSDPP), Dedi Kurnia Syah Putra menilai kemungkinan Jokowi mempengaruhi keputusan Bamsoet bisa saja terjadi. Sebab, kata Dedi, kegaduhan di Partai Golkar sedikit banyak bisa mempengaruhi pemerintah.

Apalagi, kata Dedi, Golkar adalah partai dengan perolehan suara kedua terbesar di partai pendukung Jokowi-Ma'ruf. Jika kisruh berlanjut, maka Jokowi juga akan sulit menentukan komposisi kabinetnya.

"Jokowi memerlukan Golkar untuk memberi dukungan pada presiden," kata Dedi kepada reporter Tirto saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).

Ia menilai, kegaduhan jelang pelantikan presiden dan wakil presiden hingga penyusunan kabinet mesti dihindari.



Meski demikian, masih ada kader partai berlambang pohon beringin itu yang menginginkan munas dipercepat. Politikus Partai Golkar Lawrence Siburian salah satunya.

Lawrence mengatakan, Airlangga Hartarto sebagai ketua umum sekarang banyak menyalahi aturan. Dia tidak mengakomodir kepentingan berbagai kelompok di internal Golkar.

“Semua ini harus diajak bicara. Kalau tidak diajak bicada maka ada orang yang merasa kepentingan tidak tersalurkan sehingga bisa menimbulkan friksi," kata Lawrence di kawasan Menteng. Jakarta Pusat.

Partai Lain Sudah "Aman"


Beberapa partai pendukung Jokowi lainnya juga tidak berpotensi membuat kisruh jelang pelantikan. PPP misalnya, sudah menyerahkan keputusan Mukernas ke tangan DPP PPP.

Adapun usulan dari DPW paling cepat Mukernas PPP adalah pada Desember 2019. Kala itu pelantikan presiden dan wakil presiden juga sudah lewat.

Namun, Wasekjen PPP Achmad Baidowi mengatakan, hal itu tidak ada hubungannya dengan pembentukan kabinet. Jokowi juga tidak ikut campur dalam keputusan suksesi di PPP.

“Enggak ada urusan sama kabinet. Murni internal partai," kata pria yang kerap disapa Awiek ini. "Kami, kan, sudah ada pimpinan."

Meski PPP mengganti Ketua Umum Romahurmuzyi dengan Suharso Monoarfa di tengah masa jabatan, tapi Awiek merasa tidak masalah. Dengan Pilkada 2020 semakin mendekat, Awiek memandang Suharso mungkin akan menjabat hingga akhir 2020 atau sampai 2021 nanti.

"Ya paling cepat [muktamar] setelah pilkada. Apa itu salah? Ya enggak salah. Kaluu DPP mau, ya bisa saja 2021 sesuai jabatan muktamar," ucap Awiek.



Di internal PKB sendiri gejolak dianggap tidak akan terjadi. Sebab, sejumlah kader dan pengurus PKB banyak yang masih menghendaki Muhaimin Iskandar kembali memimpin. Kemungkinan pria kerap disapa Cak Imin itu akan menang aklamasi.

"Pada muktamar nanti 20 Agustus di Bali, kami tidak rebutan pimpinan. Kami sudah punya pimpinan," kata anggota Dewan Syura DPP Partai Kebangkitan Bangsa Maman Imanulhaq.

PDIP sendiri sebagai pengusung utama Jokowi akan melakukan Kongres di Bali. Kongres diprediksi tak akan menyulut konflik.

“Kalau di kami ya kami sangat kondusif. Dan seluruh, sampai ke jajaran anak ranting itu nggak, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada gejolak di kepemimpinan Ibu (Megawati) sampai sekarang. Dan itu kami perkirakan sampai 5-10 tahun akan datang masih stabil seperti ini,” ujar Politikus PDIP Effendi Simbolon.

Baca juga artikel terkait KABINET JOKOWI-MARUF atau tulisan menarik lainnya Felix Nathaniel
(tirto.id - Politik)

Reporter: Felix Nathaniel
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Abdul Aziz
DarkLight