Di Balik Isu Perobohan Prasasti Bandara Lombok, SBY Termakan Hoaks?

Oleh: Lalu Rahadian - 13 September 2018
Dibaca Normal 1 menit
Sekjen PDIP dan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang memastikan tak bakal merobohkan prasasti peresmian Bandara Internasional Lombok yang ditandatangani SBY.
tirto.id - Presiden Joko Widodo dikabarkan akan mengganti prasasti di Bandar Udara Internasional Lombok yang ditandatangani Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Kabar ini muncul seiring penggantian nama bandara menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid.

Bandar Udara Internasional Lombok resmi ganti nama lewat Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1421 tahun 2018 tanggal 5 September 2018. Keputusan ini sendiri mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115/TK/Tahun 2017 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional, salah satunya diberikan kepada Tuan Guru Kiai Haji M Zainuddin Abdul Madjid. Buat mengenang jasanya, maka Abdul Madjid dipakai sebagai nama bandara.

Tuan Guru Kiai Haji M Zainuddin Abdul Madjid sendiri adalah kakek Gubernur NTB saat ini, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi.

Lantas, apa betul prasasti di bandara tersebut bakal diganti?

Joko Widodo memang belum memberikan pernyataan apa pun soal ini. Namun berdasarkan keterangan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, hal itu tak mungkin dilakukan presiden ke-7 tersebut.

"Kami enggak model roboh merobohkan [...] Jadi kami berkampanye yang berkeadaban, membangun Indonesia. Masa berkampanye merobohkan?" kata Hasto.


TGB pun memastikan hal serupa. Ia menyebut tidak ada niat dari siapa pun, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, untuk menghilangkan jejak SBY di bandara Lombok. Ia memastikan keberadaan prasasti SBY meski nantinya ada benda serupa yang ditandatangani Jokowi.

"Prasasti [pembangunan bandara] yang ditandatangani oleh SBY pada 2011 masih akan tetap ada. Jasa beliau dihargai, sehingga tidak perlu ada yang sensi," kata TGB dalam keterangan tertulis yang diterima Tirto, Kamis (13/9/2018).

TGB menyayangkan tanggapan yang diberikan SBY atas kabar tersebut. Ia bahkan menyebut kalau SBY telah termakan hoaks.

"Saya sangat menyayangkan pak SBY diberi kabar hoaks mengenai rencana pencopotan prasasti, hingga mengeluarkan statement yang keliru," kata TGB.


Menurut SBY sebagaimana dituturkan Kepala Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari, Jokowi pasti akan menghormati karya para presiden pendahulunya. Akan tetapi, SBY menyerahkan sepenuhnya persoalan pencopotan prasasti di bandara Lombok kepada Jokowi.

"Apabila pencopotan prasasti Bandar Udara Internasional Lombok, yang saya tandatangani pada 20 Oktober 2011 dulu merupakan keinginan beliau dan atas saran pak Zainul Majdi, serta merupakan keinginan masyarakat Lombok ... ya saya persilakan," kata SBY menurut Imelda.

Prasasti bandara lombok


Selain soal prasasti, Ketua DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean juga menyayangkan kebijakan penggantian nama bandara itu sendiri. Menurutnya, alih-alih mengganti nama bandara, Jokowi lebih baik fokus memulihkan keadaan di Lombok setelah rentetan gempa terjadi di sana sepanjang Agustus 2018.

"Memang pencitraan pak Jokowi kebablasan sekali, ya. Terlebih NTB ini kan belum selesai dari peristiwa gempa," kata Ferdinand di Rumah SBY, Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (12/9/2018) kemarin.


Isu ini pertama mencuat lewat pernyataan Andi Arief, Wasekjen partai Demokrat, lewat Twitter. Pada 11 September pukul 11.13 malam ia mengatakan: "pak Jokowi, apakah anda tidak punya rasa malu mau mengganti prasasti bandara Lombok dengan prasasti baru bertandatangan anda?"

Ia juga melampirkan video SBY meresmikan Bandar Udara Internasional Lombok pada 20 Oktober 2011.

Cuitan ini kemudian dikutip dan jadi berita oleh beberapa media massa.

Sebelum mencuit soal itu, Andi Arief terlebih dulu me-RT pernyataan Muhammad Husni Thamrin, juga kader Demokrat. Lewat akun bernama @monethamrin, Husni Thamrin mengatakan: "mohon pertimbangkan lagi niat membongkar prasasti" sambil melampirkan kliping berita berjudul "Prasasti SBY Jangan Dibongkar."

Masalahnya, dalam berita itu tak ada pernyataan resmi baik dari pemerintah atau pengelola bandara kalau prasasti akan dibongkar. Berita itu hanya menyebut kalau pengurus Legiun Veteran RI (LVRI), Abdul Kadir, menyetujui penggantian nama bandara tapi tidak perlu sampai membongkar prasasti SBY.

Baca juga artikel terkait BANDARA LOMBOK atau tulisan menarik lainnya Lalu Rahadian
(tirto.id - Politik)

Reporter: Lalu Rahadian
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Rio Apinino
DarkLight