tirto.id - Dewan Pakar Golkar hari ini bertemu dengan enam orang perwakilan DPD I Golkar se-Indonesia di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat untuk membahas usulan pelaksanaan Munaslub Golkar.
Dari pertemuan yang berlangsung tertutup selama lebih kurang dua jam tersebut, Dewan Pakar Golkar menghasilkan empat poin rekomendasi terkait penyelenggaraan Munaslub Golkar.
Poin pertama, Dewan Pakar memutuskan menyambut baik usulan DPD I Golkar agar DPP Golkar segera melaksanakan Munaslub sebagai langkah cepat penyelamatan partai.
Poin kedua, Dewan Pakar Golkar merekomendasikan ke DPP partai Golkar dan memberikan penguatan kepada DPP Partai Golkar untuk menyelenggarakan Munaslub Partai Golkar 15-17 Desember ini.
"Ini mempertimbangkan libur natal dan tahun baru bila diselenggarakan setelah tanggal 20," kata Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono, di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, pada Jumat (8/12/2017).
Poin ketiga, Dewan Pakar Golkar merekomendasikan kepada penyelengara Munaslub, yaitu DPP Partai Golkar agar melaksanakan rapat pleno DPP Partai Golkar pada Senin 11 Desember 2017.
Terakhir, Dewan Pakar dan DPD Partai Golkar se-Indonesia meyakini bahwa Munaslub sebagai forum tertinggi adalah jalan yang sungguh bermartabat dan konstitusional dengan mengedepankan semangat gotong royong dan kebersamaan.
Perihal tempat penyelenggaraan Munaslub, secara pribadi Agung Laksono mengusulkan agar bertempat di Jakarta. "Sederhana sajalah. Di Asrama Haji juga boleh," kata Agung.
Menurut dia, agenda dalam Munaslub Golkar nanti sebaiknya hanya membahas penggantian posisi Setya Novanto sebagai ketua umum Golkar.
Sementara itu Ketua DPD I Golkar Sulawesi Tenggara, Ridwan Bae, yang berperan juga sebagai ketua forum komunikasi DPD I Golkar se-Indonesia, menyatakan Munaslub ini bukan bermaksud untuk meninggalkan Setya Novanto di saat Ketua DPR RI itu terbelit kasus korupsi e-KTP.
"Tujuannya jelas untuk penyelamatan partai," kata Ridwan di Kantor DPP Golkar usai pertemuan itu.
Wacana Munaslub Golkar muncul setelah Setya Novanto menjadi tersangka korupsi proyek E-KTP di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kali kedua pada 10 November lalu. Dengan status itu, Novanto dianggap oleh sejumlah elite Golkar dan pengurus DPD I Golkar se-Indonesia dapat menyandera langkah partai berlambang beringin ini dalam menghadapi Pilkada serentak 2018 dan Pemilu serta Pilpres 2019.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Addi M Idhom
