Dewan Kolonel Dinilai Bisa Merepotkan Usaha Ganjar Jadi Capres

tirto.id - Direkur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai keberadaan Dewan Kolonel yang dibentuk loyalis Puan Maharani di DPR RI dapat menyulitkan posisi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Puan dan Ganjar diketahui sama-sama berniat menjadi calon presiden (capres) pada Pemilu 2024, meski sama-sama berasal dari PDIP.

"Suka tidak suka, senang tidak senang, disaat yang sama juga tentu [Puan] akan bersaing dan akan berbenturan dengan Ganjar dan mungkin saja [keberadaan Dewan Kolonel] akan menyulitkan Ganjar, karena sama sama mereka jalan," kata Ujang saat dihubungi Tirto, Rabu (21/9/2022).

Ujang menyebut posisi Ganjar akan makin sulit dengan keberadaan Dewan Kolonel, pasalnya Ganjar sudah sejak lama dipinggirkan dari PDIP. Apalagi, elektabilitas dan popularitas Ganjar di berbagai survei kerap kali mengungguli Puan.

"Ya sulit memang kalau di internal ada saingan dalam konteks pencapresan Puan dengan Ganjar tapi kita tau pula bahwa PDIP tugasnya adalah untuk mengatrol elektabilitas Puan sebagai putri mahkota yang kelihatannya akan disiapkan menjadi capres dari PDIP. Karena kita tahu Ganjar sudah mulai dari dulu itu dimasukkan kotak, dipinggirkan, dikucilkan, termasuk sering tidak dinudang dalam acara PDIP," ujarnya.

Ujang menduga setiap anggota fraksi PDIP di DPR RI ditugaskan untuk mendongkrak elektabilitas Puan Maharani agar bisa menyaingi bahkan menyalip Ganjar.

Sebelumnya, Anggota Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan menyebut sejunlag anggota Fraksi PDIP di DPR RI membentuk "Dewan Kolonel" yang bertugas untuk memoles citra Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Selain itu, Dewan Kolonel juga bertugas meningkatkan elektabilitas Puan agar bisa maju di Pilpres 2024.

"Dewan Kolonel bermula saat ada pengarahan dari Mbak Puan karena beliau pembina fraksi PDIP di DPR. Perlu diketahui pembina fraksi hanya ada Mbak Puan tidak ada yang lain. Kemudian pada saat masuk ruang pimpinan fraksi, Johan Budi bilang kalau kita loyalis Mbak Puan harus membuat sesuatu, maka terciptalah Dewan Kolonel. Kita perlu menunjukkan bahwa kita loyalis Mbak Puan," kata Trimedya Panjaitan di DPR RI pada Selasa (20/9/2022).

Trimedya menjelaskan nantinya Dewan Kolonel bertugas meningkatkan elektabilitas nama Puan Maharani baik di level komisi DPR hingga Dapil dari masing-masing anggota DPR.

"Kalau bahasanya Pacul (Bambang Wuryanto) bagaimana Dewan Kolonel ini bisa mewangikan Mbak Puan di Dapil kita masing-masing. Kalau program rigid nggak ada," jelasnya.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengungkap nama-nama anggota Dewan Kolonel yang bertugas untuk mendongkrak citra dan elektabilitas Puan Maharani. Para anggota Dewan Kolonel tersebar dari Komisi I hingga Komisi XI DPR RI, antara lain:

Komisi I : Dede Indra Permana dan Sturman Panjaitan

Komisi II : Junimart Girsang

Komisi III : Trimedya Panjaitan dan Johan Budi

Komisi IV : Riezky Aprilia

Komisi V : Lasarus

Komisi VI : Adi Satriyo Sulistyo

Komisi VII : Dony Maryadi Oekon

Komisi VIII : My Esti Wijayati

Komisi IX : Abidin Fikri

Komisi X : Agustin Wilujeng

Komisi XI : Hendrawan Supratikno dan Masinton Pasaribu.

Masinton menerangkan tidak semua anggota Fraksi PDIP di DPR bergabung dalam Dewan Kolonel. Hanya mereka yang sering berkumpul di kantor Fraksi PDIP.

"Dewan kolonel itu hanya sebutan kami saja yang sering kumpul-kumpul aja di kantor Fraksi PDIP. Tidak terstruktur layaknya organisasi," kata Masinton saat dihubungi Tirto pada Rabu (21/9/2022).