Demokrasi Iliberal Viktor Orban yang Berujung Kengerian

Perdana Menteri Hongaria Victor Orban berdiri di podium selama pidatonya untuk memperingati 60 tahun Revolusi Hongaria di Munich, Jerman, Senin, 17 Oktober 2016. (AP Photo/Matthias Schrader)
Oleh: Faisal Irfani - 13 Oktober 2019
Dibaca Normal 5 menit
Dari aktivis, Viktor Orban menjelma sebagai (calon) diktator.
tirto.id - “Sudah saatnya kita mengganti demokrasi liberal yang telah karam dengan demokrasi Kristen abad ke-21 yang menjamin kebebasan dan keamanan orang-orang.”

Kalimat tersebut keluar dari mulut Viktor Orban, politikus yang pada 2018 silam diangkat menjadi Perdana Menteri Hungaria. Orban menyatakan gagasan itu di hadapan anggota parlemen di Budapest, demikian lapor Deutsche Welle.

Selain mampu “menjamin kebebasan”, demokrasi berasaskan Kristen yang diwacanakan Orban juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga menghalau anti-Semitisme yang menyerang kehidupan bermasyarakat.

Tapi, harapan tinggal harapan. Demokrasi yang ditawarkan Orban nyatanya justru berujung pada kerusakan. Tak cuma di Hungaria, melainkan juga di Eropa.


Lunturnya Aktivisme Anti-Komunis

Orban menjabat sebagai perdana menteri sejak 2010. Sebelumnya, politikus kelahiran 31 Mei 1963 itu juga duduk di kursi kekuasaan pada periode 1998-2002. Dalam pemilihan yang terbaru, Orban disokong koalisi partai nasionalis-sayap kanan—salah satunya adalah Fidesz—yang memenangkan 133 kursi di parlemen. Komposisi tersebut memberinya kekuatan politik besar yang bisa mengubah konstitusi negara.

Kondisi itu, catat BBC, dapat dilihat ketika Orban meresmikan undang-undang pemilu yang mengurangi jumlah anggota parlemen sampai separuhnya serta mengubah batas-batas daerah pemilihan. Kebijakan ini sontak disambut protes besar-besaran. Para pemrotes memanggil Orban dengan istilah “Viktator.”

Pemerintahan Orban ditandai dengan munculnya beragam kebijakan populis dan konservatif. Bahkan, tak jarang, kebijakannya cenderung mengarah ke otoritarianisme. Ini hal yang paradoks mengingat Orban dulunya punya latar belakang sebagai seorang aktivis anti-komunis yang mendambakan kehidupan demokratis.

Pada 1989, seperti ditulis Neil Buckley dan Andrew Byrne dalam “The Rise and Rise of Viktor Orban” yang terbit di Financial Times (2018), Orban berdiri di garda depan protes terhadap kediktatoran komunis. Di depan 250 ribu warga Hungaria, Orban menyuarakan dua tuntutan yang saat itu dianggap tabu: pemilihan umum yang bebas dan penarikan pasukan Uni Soviet.

Beberapa bulan usai pidato Orban, komunisme hancur di Hungaria dan di seluruh Eropa timur.

Runtuhnya komunisme menandai pula terjunnya Orban dalam dunia politik. Pada 1990, usai menyelesaikan proyek penelitian di Oxford mengenai gagasan masyarakat sipil dalam filsafat politik Eropa yang didanai yayasan George Soros, Orban maju ke parlemen di bawah kendaraan parpol Fidesz.

Kendati Fidesz hanya memperoleh 22 kursi, tapi publik Hungaria kadung jatuh hati pada mereka. Fidesz mempromosikan citra “partai muda”—janggut, rambut gondrong, celana jins, dan kemeja dengan kancing leher terbuka—yang gencar mengampanyekan sikap anti-Semit maupun anti-nasionalistik. Pendeknya, Fidesz (berusaha) progresif.

Karier Orban perlahan menanjak. Dari yang semula cuma anggota partai, ia naik ke kursi ketua, ketika usianya belum genap 30 tahun. Pada 1994, pemilu kembali digelar dan Fidesz lagi-lagi tampil mengecewakan. Mereka kalah oleh partai Sosialis.

Kekalahan Fidesz mendorong Orban untuk menggeser haluan partai ke arah kanan, nasionalis-populis, demi menggaet suara pemilih. Pilihan nasionalis-populis, dalam pandangan Orban, dianggap sebagai peluang yang realistis untuk menghentikan dominasi kelompok kiri.

Agar posisinya bertambah solid, Orban turut menggalang kekuatan dari kelompok gereja. Ia mengatur pertemuan dengan komunitas gereja di Hungaria, menikah kembali dengan istrinya dalam prosesi keagamaan, hingga membaptis anak-anaknya. Padahal di masa lalu, Orban dikenal sebagai individu yang anti-agama.

Pelbagai taktik yang dijalankan Orban membuahkan hasil pada pemilihan 1998, di mana Fidesz memenangkan banyak kursi di parlemen. Tak hanya itu, Orban pun naik ke pucuk kekuasaan sebagai perdana menteri.

Akan tetapi, situasi lagi-lagi berbalik ketika Fidesz kalah oleh partai Sosialis secara beruntun dalam pemilu 2002 dan 2006. Kekalahan yang diderita Fidesz membuat Orban fokus membangun mesin partai di akar rumput, selain juga semakin memperkokoh kontrol atas partai.

Krisis ekonomi global 2008 menghantam telak banyak negara, termasuk Hungaria. Dalam konteks ini, partai Sosialis, selaku penguasa, kena kritik sebab dianggap tak cakap dalam menangani gejolak yang ada.

Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh Orban dan Fidesz. Di desa-desa, Fidesz membakar nasionalisme masyarakat dengan retorika kebencian terhadap “orang asing” yang dianggap sebagai biang keladi pengangguran dan kehancuran ekonomi.

Hasilnya tokcer. Orban kembali berkuasa selepas menang di pemilu 2010. Namanya dielu-elukan sebab dinilai bisa mengatasi krisis yang menerjang Hungaria.

“Pada 2010, Hungaria benar-benar berada di tepi jurang,” kata Peter Szijjarto, mantan jubir Orban yang kemudian menjabat sebagai menteri luar negeri. “Tanpa keberaniannya [Orban], tanpa kehebatannya, Hungaria akan seperti Yunani. Prestasinya adalah sesuatu yang akan ditulis dalam buku-buku sejarah.”

Namun, keadaan kian memburuk manakala Orban perlahan memusatkan kekuasaannya. Sejak terpilih pada 2010, Orban mulai mengontrol segala aspek kehidupan bernegara agar mendukung kepentingannya. Ia mengambil alih media, memanipulasi regulasi, melemahkan aturan hukum dengan menempatkan orang-orang yang bersekutu dengannya, sampai menghajar mereka yang kritis terhadap pemerintahan.

Tak ketinggalan, Orban juga menebar kengerian terhadap imigran dan orang-orang dari kelompok minoritas. Ia membangun tembok pembatas untuk menghalau imigran masuk ke Hungaria, juga menyerang orang-orang keturunan Yahudi seperti George Soros sebagai “penghasut krisis pengungsi.”

Orban sepertinya lupa ia pernah mendapatkan beasiswa ke Oxford dari yayasan Soros.

Tak dinyana, tulis Paul Lendvai dalam “’The Most Dangerous Man in the European Union’” yang dipublikasikan The Atlantic (2018), popularitas Orban dan Fidesz justru meningkat dalam beberapa tahun belakangan. Retorika Orban tentang pengungsi, nasionalisme, dan keinginan “berjaya di negeri sendiri” menarik minat banyak orang.

Kebijakan-kebijakan pemerintahan Orban yang sarat kontroversi tak pelak mendatangkan resistensi dari masyarakat sipil. Pada 2014, misalnya, sekitar 100 ribu orang turun ke jalan menolak penerapan pajak terhadap penggunaan internet. Tiga tahun setelahnya, lebih dari 200 ribu orang memprotes rencana pemerintah untuk jadi tuan rumah Olimpiade 2024.

Alasannya: kontrak Olimpiade hanya akan menguntungkan para oligark di sekeliling Orban.


Demokrasi Iliberal yang Semu dan Kosong

Satu hal yang menonjol dari pemerintahan Orban adalah seringnya ia melontarkan “demokrasi illiberal” (illiberal democracy) dalam beberapa kesempatan. "Dengan demokrasi illiberal, atau demokrasi yang semu, Orban," tulis Freedom House, "ingin mewujudkan sistem pemerintahan yang bukan dari Barat, bukan liberal, dan mungkin juga bukan demokrasi."

Marc F. Plattner, dalam “Illiberal Democracy and the Struggle on the Right” (2019), menjelaskan bahwa istilah demokrasi illiberal bisa populer berkat tulisan Fareed Zakaria berjudul “The Rise of Illiberal Democracy” yang dimuat di Foreign Affairs pada 1997.

Dalam tulisannya, Zakaria berpendapat bahwa di masa lalu, hampir semua demokrasi modern adalah demokrasi liberal, sebuah konsep yang mengutamakan kebebasan individu, komitmen terhadap konstitusionalisme, serta penegakan hukum.

Argumen Zakaria: demokrasi illiberal muncul karena tidak semua negara yang mengadopsi mekanisme demokrasi (seperti pemilu yang bebas) punya tradisi politik yang liberal.

Hal ini merujuk pada negara-negara yang tengah memulai transisi dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan demokratis, tapi gagal membangun institusi-institusi liberal yang dapat menjamin hak-hak individu.

Hungaria bisa dibilang termasuk negara yang mengalami kondisi semacam itu. Seperti dicatat András Bíró-Nagy dalam laporannya berjudul "Illiberal Democracy in Hungary: The Social Background and Practical Steps of Building an Illiberal State" (2017), runtuhnya komunisme pada akhir 1980-an menyebabkan perubahan mendasar dalam sistem politik, struktur sosial, serta ekonomi di Hungaria.

Negara dengan sistem satu partai digantikan demokrasi. Ekonomi bergeser ke pasar bebas, sementara privatisasi terus diberlakukan. Perubahan ekonomi berdampak pada pasar maupun lapangan kerja, yang mengakibatkan angka pengangguran meningkat pesat.

Struktur masyarakat juga berubah: kelas plutokrat makin banyak dijumpai, mendorong semakin lebarnya kesenjangan sosial. Secara garis besar, runtuhnya komunisme dibarengi pula dengan harapan perbaikan ekonomi.

Struktur nilai masyarakat Hungaria, terang Bíró-Nagy, bertumpu pada pemikiran rasional yang tertutup, lemahnya komitmen terhadap demokrasi, serta kuatnya intervensi negara. Peran negara yang dominan telah menjadi fitur mendasar dari keberlangsungan pemerintahan sebelum rezim turun takhta.

Hal tersebut lantas mendorong terkikisnya peran masyarakat dalam pengembangan nilai-nilai sosial seperti toleransi dan solidaritas sampai hilangnya peluang untuk pembangunan ekonomi. Keadaan semacam itu bahkan masih bertahan sekalipun rezim komunisme sudah kolaps.

Dalam konteks pemerintahan Orban, demokrasi illiberal bisa dibaca sebagai upaya mempertahankan demokrasi tapi menyingkirkan nilai liberal. Sebab, baginya, liberalisme lekat dengan hal-hal buruk—narkoba sampai korupsi—yang bisa mengancam kehidupan bernegara.

Realitanya, demokrasi illiberal ala Orban malah cenderung mengarah ke otoritarianisme—dan lebih buruk ketimbang yang dibayangkan. Memang, rezim Orban tetap mengupayakan berdirinya pilar-pilar negara demokrasi. Namun, upaya itu tak lebih dari formalitas belaka.

Indikator tersebut, seperti ditulis Zack Beauchamp dalam “It Happened There: How Democracy Died in Hungary” yang diterbitkan Vox (2018), bisa dilihat dari, misalnya, penyelenggaraan pemilu yang manipulatif. Di Hungaria, pemilu memang ada. Tapi, rezim Orban melakukan berbagai cara licik agar tetap duduk di kekuasaan seperti dengan mengganti konstitusi, menekan kelompok oposisi, hingga menempatkan para loyalisnya ke berbagai pos yang strategis—pengawas pemilu.

Orban bersama kroni-kroninya juga menguasai hampir 90 persen kepemilikan media. Media ini berfungsi sebagai alat propaganda. Tak ada ruang bagi independensi. Media yang berupaya untuk tetap kritis, didorong untuk menjual kepemilikannya ke negara atau para oligark di lingkaran Orban. Bila tetap menolak, Orban tak ragu untuk menghambat gerak mereka dengan, salah satunya, memberlakukan pajak atas pendapatan iklan yang tak masuk akal.

Media-media ini pula yang berperan menyebarkan narasi kebencian terhadap imigran, Yahudi, dan kelompok minoritas lainnya seperti LGBT.

Di luar urusan politik, keadaan juga tak beda jauh. Di aspek ekonomi, ambil contoh, Orban beserta kroni-kroninya menguasai perusahaan vital milik negara—membuka ruang timbulnya praktik korupsi dan pemborosan anggaran untuk kepentingan para elite.

“Sebut saja ‘fasisme halus’: sistem politik yang bertujuan untuk memberantas perbedaan pendapat dan menguasai setiap aspek utama kehidupan sosial dan politik negara tanpa harus menggunakan langkah-langkah 'keras' seperti melarang pemilu dan membangun negara polisi,” demikian tulis Zack menggambarkan wajah Hungaria di bawah pimpinan Orban.



Peter Kreko dan Zsolt Enyedi dalam “Explaining Eastern Europe: Orbán’s Laboratory of Illiberalism” menjelaskan bahwa ada tiga faktor kunci yang berperan dalam lahirnya demokrasi illiberal di Hungaria: sistem pemilihan yang usang, krisis politik dan ekonomi yang terjadi antara 2006 sampai 2010, serta kehadiran pemimpin karismatik seperti Orban.

Demokrasi illiberal tak mungkin bisa mengubah suatu negara bila kesenjangan politik tak terlalu lebar dan partai-partai mapan punya pengikut yang kuat dan setia. Keadaan jadi bertambah buruk manakala partai-partai tersebut mengalami kemunduran yang cukup signifikan saat pemilu, seperti yang dialami partai Sosialis di Hungaria yang terjerat kasus korupsi.

Lemahnya lembaga-lembaga pengawasan pemerintah macam media, LSM, sampai masyarakat sipil juga berpengaruh dalam terciptanya demokrasi illiberal. Di banyak negara demokrasi yang baru lahir, pengawasan seperti itu masih rapuh karena pihak yang berkuasa tak ragu untuk menyingkirkan mereka yang vokal mengkritik.

Hadirnya Orban di jagat politik kian menegaskan eksistensi populisme sayap kanan yang tengah mengalami masa bulan madu di Eropa. Dan sepertinya bulan madu itu akan berlangsung panjang.

Baca juga artikel terkait POPULISME atau tulisan menarik lainnya Faisal Irfani
(tirto.id - Politik)

Penulis: Faisal Irfani
Editor: Eddward S Kennedy
DarkLight