tirto.id - Sekitar dua ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berdemonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja, Jumat (16/10/2020).
Aksi yang sedianya dilakukan di depan Istana Negara, Jakarta dipindahkan ke depan Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 650 personel TNI-Polri pun disiagakan untuk mengamankan aksi para mahasiswa tersebut.
Kapolres Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto menuturkan, setidaknya ada dua kelompok aksi yang akan berdemonstrasi pada Jumat (16/10/2020). Kelompok pertama adalah BEM SI dan kelompok kedua adalah Aliansi Kelompok Miskin. Heru mengatakan, kepolisian akan mengawal aksi kedua kelompok yang tidak ingin bersatu dalam aksi, tetapi mereka tidak mengizinkan aksi di depan Istana Negara.
"Kita nego mereka akan melaksanakan aksi di depan Sapta Pesona aja," kata Heru di Jakarta, Jumat (16/10/2020).
Heru menuturkan, pengamanan di depan Gedung Sapta Pesona melibatkan TNI-Polri. Setidaknya ada 450 personel Polri disiagakan di depan Patung Kuda. Selain itu ada 200 personel TNI ikut disiagakan untuk membantu pengamanan.
"Jadi sekitar 650 personel," kata Heru.
Pihak BEM SI maupun aliansi rakyat miskin bisa berdemo hingga pukul 18.00 WIB. Heru menuturkan, kepolisian sudah melakukan beberapa cara untuk mencegah aksi anarkis. Polisi melakukan pemindaian di stasiun dan tempat umum untuk mengantisipasi potensi ditunggangi kelompok tertentu.
"Mudah-mudahan tidak ada yang bergabung atau tidak masuk kelompok yang akan bikin suasana ricuh," kata Heru.
Heru pun berharap para pedemo tidak bersikap anarkis dan terpancing dalam aksi hari ini. Sampai saat ini, kepolisian belum menangkap siapapun dalam aksi yang hanya diikuti BEM SI dan Aliansi Rakyat Miskin.
"Belum. Mudah-mudahan clear benar-benar mahasiswa sehingga kita mengawalnya bisa lebih enak dan lebih nyaman mereka aksi," kata Heru.
Sebelumnya, Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Remy Hastian mengklaim pihaknya akan menurunkan 1.000 massa dalam aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat untuk mendesak Presiden Jokowi mencabut Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah disahkan.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua BEM UNJ itu mengatakan jika demonstrasi hari ini merupakan aksi damai dan lepas dari semua tindakan kekerasan sebagai perwujudan gerakan intelektual dan moral mahasiswa Indonesia.
Tuntutan dan pernyataan sikap Aliansi BEM Seluruh Indonesia yaitu mendesak Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) demi mencabut UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada Senin, 5 Oktober 2020 lalu.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Restu Diantina Putri
