tirto.id - Panelis Debat Pilgub Jatim 2018 tahap I mengajukan pertanyaan kepada dua pasangan calon tentang program mereka untuk mengatasi kesenjangan antara madrasah diniyah dengan sekolah formal. Kedua pasangan peserta Pilgub Jatim itu adalah Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak dan Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno.
Jawaban Gus Ipul adalah dengan berjanji melanjutkan program Pemprov Jatim selama ini dalam mendukung madrasah diniyah. Pemberian Bosda akan terus dilanjutkan. Dia juga berjanji perbaikan fasilitas madrasah diniyah akan dilakukan secara bertahap.
Begitu Khofifah mendapatkan kesempatan, dia berjanji akan mendorong pengakuan tentang kesetaraan ijazah madrasah diniyah dengan sekolah formal. Khofifah menambahkan, meski Pemprov Jatim sudah memberikan Bosda untuk semua madrasah diniyah, cakupan bantuan operasional itu belum menyentuh semua peserta didik.
“Kalau masyarakat jatim kasih mandat, saya akan negosiasikan ke pemerintah pusat [soal ijazah]. BOS juga akan berlaku untuk madrasah diniyah, jadi kesetaraan perlakuan harus ada,” kata Khofifah dalam Debat Publik Pilgub Jatim tahap pertama, pada Selasa malam (10/4/2018).
Debat publik ini digelar di Gedung Dyandra Convention Center, Surabaya, Jawa Timur mulai pukul 19.30 WIB hingga pukul 21.30 WIB. Tema debat publik kali ini adalah "Kesejahteraan Rakyat". Acara debat itu juga disiarkan langsungs sejumlah stasiun swasta nasional.
Sesi pembahasan program pengembangan madrasah diniyah ini juga memberi kesempatan bagi para calon wakil gubernur (cawagub) Jatim.
Ketika mendapatkan kesempatan, Puti Guntur Soekarno mengklaim keberpihakan Gus Ipul terhadap madrasah diniyah, saat menjabat Wakil Gubernur Jatim selama 9 tahun, sudah terbukti. Dia juga menjanjikan insentif bagi para ustaz dan ustazah, santri dan santriwati, hafiz dan hafizah. Puti juga menyatakan akan meralisasikan program beasiswa santri ke luar negeri.
“Bantuan opersional Bosda telah diberikan. Perluasan penambahan jumlah pemberian Bosda akan diberikan dan jadi komitmen kami,” kata Puti.
Sementara Emil Dardak menyatakan semestinya kesetaraan madrasah diniyah dengan sekolah formal bisa diorong melalui revisi UU Sistem Pendidikan Nasional.
Dia sempat memakai isu ini untuk mengkritik lawannya. Emil mempertanyakan upaya Puti mendorong revisi UU itu saat masih aktif sebagai di Komisi X DPR RI. Tapi, pertanyaan itu tidak terjawab sebab waktu pemaparan sudah habis.
Debat publik ini melibatkan 4 panelis. Mereka ialah Nunuk Nuswardani, Guru Besar Universitas Trunojoyo Madura, Abdul Chalik, Dosen Pascasarjana UIN Sunan Ampel, Fauzan, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang dan Luthfi J. Kurniawan, aktivis Jaringan Antikorupsi Jawa Timur.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
