tirto.id - Ketua Adhoc Politik Keadilan Ekologis Khalisah Khalid mengatakan dalam debat kedua ini, pemerintah perlu mengangkat permasalahan lingkungan, khususnya perlindungan atas lingkungan, sebagai prioritas.
Pasalnya, sejumlah tema yang diangkat, yakni ekonomi, pangan, energi, dan infrastruktur, berkaitan dengan lingkungan hidup. Debat akan dilangsungkan pada Minggu (17/2/2019).
“Contohnya, pembangunan sektor energi yang kita masih menggunakan fossil fuel, termasuk di dalamnya batu bara. Itu dampaknya sangat signifikan terhadap lingkungan hidup,” kata Khalisah saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, pada Jumat (15/2/2019).
Khalisah menambahkan, infrastruktur juga memiliki dampak terhadap lingkungan hidup.
“Kekhawatiran kami nanti yang berkembang adalah pembangunan-pembangunan infrastruktur besar, seperti pembangunan jalan tol, kemudian akhirnya akan jadi semacam komoditi politik andalan dari masing-masing. Padahal kita lihat kalau mau bicara infrastruktur, kita bicara dampak lingkungannya,” ujarnya.
Lebih jauh lagi, Khalisah menilai justru sumber permasalahan lingkungan selama ini tak lepas dari dampak kebijakan ekonomi, maupun pembangunan.
“Sehingga, sebenarnya, yang harus dilakukan adalah koreksi kebijakan ekonomi tadi. Kebijakan ekonomi kita kan selama ini memang kebijakan ekonomi yang menjadikan sumber daya alam sebagai tulang punggung ekonomi kita,” kata Khalisah.
Di sisi lain, yang menjadi permasalahan di Indonesia adalah adanya pengabaian terhadap lingkungan dalam masalah pembangunan dan pencarian keuntungan dari sumber daya alam. Dampaknya, terdapat sejumlah bencana ekologis yang terus meningkat.
“Koreksi mendasarnya [untuk kebijakan ekonomi] seperti apa? Beralih dari kebijakan ekonomi yang ekstraktif dan berbasis korporasi skala besar, beralih ke ekonomi pemulihan yang berbasis pada komunitas atau rakyat,” kata Khalisah.
Khalisah mencontohkan bentuk peralihan tersebut sebenarnya sudah dibentuk kebijakannya oleh Presiden Joko Widodo, melalui Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Khalisah menilai pembentukan kedua kebijakan tersebut sudah baik, tetapi implementasinya belum benar-benar diterapkan.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
