Dari Asia sampai Afrika, Demonstrasi Merebak di Mana-mana

Seorang pemrotes anti-pemerintah memegang suar menyala selama protes, di Beirut, Lebanon, Rabu (23/10/2019). Pasukan Libanon bergerak untuk membuka jalan utama di Beirut dan kota-kota lain, bentrok di beberapa tempat dengan demonstran anti-pemerintah yang telah memblokir jalan-jalan selama seminggu terakhir, menghentikan negara itu. (Foto AP / Hussein Malla)
Oleh: Faisal Irfani - 24 Oktober 2019
Dibaca Normal 4 menit
Dari Lebanon sampai Indonesia: demonstrasi berskala besar menghiasi pemandangan tahun 2019.
tirto.id - Demonstrasi massa menjadi pemandangan lazim di 2019 yang dua bulan lagi akan tutup buku. Aksi ini hampir muncul di mana saja: Asia, Eropa, Amerika, hingga Afrika. Orang-orang dari berbagai negara turun ke jalan untuk memprotes korupsi, pengangguran yang tinggi, sampai perubahan iklim.

Di Lebanon, misalnya, puluhan ribu demonstran memadati jalan-jalan utama di Beirut pada pertengahan Oktober kemarin guna menentang pemberlakuan pajak yang tinggi, perekonomian yang semrawut, sampai hutang yang segunung—sekitar $86 miliar dari PDB.

Aksi massa, mengutip pemberitaan CNN, dipicu rencana pemerintah menerapkan biaya—sebesar 20 sen per hari—untuk penggunaan Voice Over Internet Protocol (VOIP), sebuah fitur yang dipakai WhatsApp, Facebook, serta aplikasi lainnya.

Demonstrasi ini merupakan yang terbesar semenjak aksi serupa muncul empat tahun silam, ketika masyarakat Lebanon memprotes penanganan pemerintah dalam krisis sampah. Protes kali ini menuntut pemerintahan yang dipegang Perdana Menteri Saad al-Hariri bubar.

Bergeser ke Mesir, aksi massa muncul karena pemerintahan Abdel Fatah al-Sisi yang dinilai korup. Akhir September kemarin, tulis The Guardian, jutaan orang turun ke jalan, memenuhi Kairo. Namun, oleh pemerintah, demonstrasi itu ditanggapi dengan represif. Sebanyak lebih dari 1.900 orang ditangkap aparat. Pemerintah juga membatasi akses internet dan media sosial.

Gamal Eid, aktivis dan pengacara HAM dari Arabic Network for Human Rights Information, menegaskan bahwa “penindasan yang dilakukan aparat hanya akan memancing kemarahan yang lebih besar.”

Yang terjadi di Irak juga setali tiga uang. Massa-rakyat meminta perubahan sistem politik yang selama ini dinilai buruk. Di Irak, lapor BBC, pemerintah yang berkuasa dipilih berdasarkan etnis—dikenal sebagai muhassasa—alih-alih kompetensi. Keadaan ini membuka ruang penyelewengan kekuasaan—korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Perdana Menteri Adel Abdel Mahdi, pada 2018, sempat berjanji untuk memberantas korupsi dan menekan kesenjangan antara elite dan rakyat. Tapi, janji itu tak pernah terlaksana. Mahdi justru kian terikat dengan kepentingan parpol yang membawanya naik takhta.

Rakyat pun muak dan akhirnya turun ke jalan. Sayang, aksi damai tersebut justru dibalas dengan keras oleh kepolisian. Ratusan orang tewas dan ribuan lainnya luka-luka.

Di Eropa, demonstasi berskala besar bisa disaksikan di Inggris. Ratusan ribu orang berbaris di London menuntut adanya referendum untuk mengetahui apakah Inggris harus tetap bersama Uni Eropa atau keluar (Brexit). Mereka berkumpul di Hyde Park, Trafalgar Square, sampai Gedung Parlemen. Memegang poster seperti “Aku 17 Tahun dan Brexit Mencuri Masa Depanku.”

Aksi muncul tak lama usai mayoritas anggota parlemen menahan persetujuan proposal Brexit (rencananya efektif 31 Oktober 2019) yang diajukan Perdana Menteri Boris Johnson.


Keputusan Mahkamah Agung Spanyol memvonis sembilan aktivis pro-kemerdekaan Catalunya telah memicu protes besar-besaran di dalam negeri. Ribuan orang turun ke jalan menyerukan tuntutan kemerdekaan di samping meminta Pedro Sanchez, Perdana Menteri Spanyol, menganulir vonis tersebut. Protes berakhir ricuh dan merusak fasilitas publik.

September lalu, di Moskow, Rusia, puluhan ribu demonstran menuntut dihentikannya penangkapan aktivis politik secara masif oleh rezim Vladimir Putin. Sepanjang Juli sampai Agustus 2019, pemerintah Putin telah meringkus ribuan orang yang dianggap vokal menyuarakan kritiknya. Ini menjadi demonstrasi terbesar semenjak 2012 silam ketika masyarakat Rusia menentang hasil pemilihan umum yang dianggap penuh kecurangan—dimenangkan oleh Putin tentunya.

Cile juga tak ketinggalan dilanda demonstrasi. Kenaikan tarif kereta metro membikin masyarakat di sana muak. Ketidakpuasan tersebut lantas berubah jadi aksi massa yang tersebar di daerah lain—tak hanya di Santiago, ibukota.

Oleh sebagian analis, kenaikan tarif kereta metro hanyalah sampul atas kondisi perekonomian yang memburuk—privatisasi, upah rendah, hingga lebarnya jurang ketimpangan. Protes, seperti diwartakan CBS News, menjadi tamparan keras bagi Cile yang perekonomiannya dikenal stabil di kawasan Amerika Latin.

Presiden Cile, Sebastian Pinera, bereaksi dengan memberlakukan status darurat di setengah dari 16 wilayah yang ada. Pemberlakuan status ini merupakan yang pertama setelah kediktatoran Pinochet tumbang pada 1990. Tak ketinggalan, ia juga meminta aparat menangkapi para demonstran yang dianggapnya “penjahat.” Belasan orang tewas akibat bentrokan yang ada.

Membicarakan demonstrasi tentu tak bisa dilepaskan dari Hong Kong. Selama beberapa bulan terakhir, Hong Kong panas. Ratusan ribu orang memadati pusat kota demi menentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekstradisi yang diajukan pemerintah Hong Kong kepada Cina.


RUU ini mengatur bagaimana narapidana asal Hong Kong bisa diadili dengan hukum dan kebijakan otoritas Cina. Bagi masyarakat, RUU tersebut dinilai berpotensi membuka ruang kriminalisasi terhadap warga.

Seiring waktu, tuntutan demonstran meluas. Tak sekadar meminta pemerintah membatalkan RUU tersebut, tapi juga mendorong dilakukannya penyelidikan terhadap polisi atas kekerasan terhadap warga hingga reformasi secara menyeluruh.

Demonstrasi nyatanya turut terjadi di Indonesia. Akhir September kemarin, gerakan massa yang bernama "Gejayan Memanggil" memadati salah satu ruas jalan di Yogyakarta untuk menyuarakan tuntutannya seperti penarikan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) sampai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Gerakan ini dipelopori Aliansi Rakyat Bergerak yang kemudian memicu lahirnya aksi-aksi serupa di kota-kota lain seperti Surabaya, Semarang, Solo, sampai Jakarta—dengan tajuk “Reformasi Dikorupsi”.




Demonstrasi dalam Lembaran Sejarah


Demonstrasi di berbagai negara yang muncul pada 2019 ini mengingatkan pada aksi-aksi serupa yang pernah terjadi dalam beberapa dekade terakhir.

Pada era 1960-an, demonstrasi besar-besaran meletus di banyak negara di Eropa dan AS. Buruh, aktivis, sampai mahasiswa bersatu dalam payung yang sama. Tuntutannya: pemenuhan hak-hak sipil, menolak kapitalisme, rasisme, kerusakan lingkungan, pemerintah yang konservatif (seperti di Perancis), hingga Perang Vietnam.

Tiga dekade berselang, 1999, di Seattle, Washington, AS, lebih dari 40 ribu demonstran memprotes keberlangsungan acara Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Internasional (WTO). Mengusung semangat anti-globalisasi, yang wajahnya bisa dilihat dari IMF, WTO, Bank Dunia, dan hanya membikin standar tenaga kerja menurun, mereka menyerukan agar konferensi dibatalkan.

Aksi ini berujung pada perusakan sampai penjarahan perusahaan multinasional—simbol globalisasi—seperti Starbucks, Bank of America, hingga Banana Republic. Kerugian ditaksir mencapai jutaan dolar. Demonstrasi sendiri berakhir setelah pasukan Garda Nasional turun gunung. Kelak, publik mengenal protes ini dengan nama "Pertempuran Seattle" (Battle of Seattle).

Pada 2011, di New York, AS, lahir gerakan yang disebut "Occupy Wall Street". Gerakan massa tanpa pemimpin ini (leaderless resistance) melancarkan protesnya terhadap kapitalisme Wall Street—pusat finansial dan bisnis di AS—yang dianggapnya korup. Popularitas “Occupy Wall Street” dengan mudah cepat melambung, menarik minat dari pelbagai lapisan masyarakat seperti politikus, aktivis, sampai selebritas.

Di tahun yang sama, gelombang massa menciptakan revolusi yang menyapu Tunisia, Mesir, Libya Yaman, Suriah, hingga Bahrain. Media menyebutnya ‘Musim Semi Arab’ (Arab Spring), sebuah era di mana gerakan akar rumput di negeri-negeri Arab menuntut agar demokratisasi politik dimulai, dibarengi perbaikan di bidang hak asasi manusia, perbaikan ekonomi, serta penghapusan korupsi, kleptokrasi, hingga sektarianisme.


Apa Maknanya?


Demonstrasi punya kekuatan politik yang cukup besar. Dalam bukunya berjudul Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict (2011), Erica Chenoweth dan Maria Stephen menerangkan bahwa aksi demonstrasi non-kekerasan punya peluang dua kali lebih besar dalam mencapai tujuannya ketimbang aksi yang menggunakan kekerasan.

Pasalnya, menurut mereka, aksi non-kekerasan mampu merekrut lebih banyak peserta dari demografi yang luas sehingga nantinya dapat—salah satunya—menciptakan ketidakstabilan di tatanan masyarakat, dari ekonomi, sosial, sampai politik. Aksi non-kekerasan juga berpeluang menarik dukungan dari polisi dan militer—dua elemen yang jadi andalan pemerintah dalam “mewujudkan ketertiban.”

Contoh keberhasilan dari gerakan non-kekerasan sudah cukup banyak. Mulai dari People Power di Filipina yang menjatuhkan kediktatoran Marcos sampai Revolusi Beludru di Ceko.

“Ada banyak pilihan untuk melakukan perlawanan. Aksi tanpa kekerasan tidak menempatkan orang dalam bahaya. Ini berbeda dengan, katakanlah, aksi bersenjata,” terang Chenoweth kepada BBC. “Dan teknik gerakan tanpa kekerasan seringkali lebih terlihat, sehingga lebih mudah bagi orang lain untuk mengetahui bagaimana berpartisipasi secara langsung maupun mengoordinasikannya.”

Agar protes benar-benar bisa berdampak, ada setidaknya lima hal yang harus dilakukan, demikian tulis Greg Satell dan Srdja Popovic dalam “How Protests Become Successful Social Movements” (2017) yang terbit di Harvard Business Review.

Pertama, menentukan tujuan yang hendak dicapai. Kedua, memastikan kekuatan maupun aliansi dengan sekutu. Ketiga, mengidentifikasi pilar-pilar kekuasaan. Keempat, fokus pada hal-hal yang realistis untuk dicapai. Kelima, menyusun rencana setelah aksi berhasil dilakukan.

Meski demikian, menurut Moises Naim dalam “Why Street Protests Don't Work” (2014) yang dipublikasikan The Atlantic, demonstrasi sering gagal karena dua hal: terjebak pada konfrontasi dengan aparat di lapangan dan tidak ada upaya untuk meneruskan tuntutan usai aksi berlangsung.

Untuk itu, jelas Moises, penting bagi para demonstran untuk tetap dingin dan tak mudah terprovokasi oleh tindak-tanduk aparat. Kemudian, ketika aksi sudah dilakukan, para demonstran harus senantiasa mengawal isu bersangkutan.

Terlepas dari berhasil atau tidaknya, satu hal yang jelas: demonstrasi memperlihatkan bahwa dunia sedang tak baik-baik saja, dan untuk itulah mereka berupaya melawan.

Baca juga artikel terkait REFORMASI atau tulisan menarik lainnya Faisal Irfani
(tirto.id - Politik)

Penulis: Faisal Irfani
Editor: Eddward S Kennedy
DarkLight