tirto.id - Kepolisian Daerah DIY menyatakan anggota polisi yang mendatangi dapur darurat Solidaritas Pangan Jogja (SPJ) adalah untuk melakukan pendataan rutin.
"Hampir semua kegiatan sosial kemasyarakatan itu menjadi perhatian polisi, sebagai pendataan rutin," kata Kabid Humas Polda DIY Kombes pol Yuliyanto saat dihubungi Tirto, Selasa (21/4/2020).
Melalui pendataan itu, lanjut Yuliyanto, Polda dapat mengetahui apakah kegiatan masyarakat tersebut berpotensi menciptakan situasi kondusif atau tidak. "Dengan polisi mencari info kepada mereka maka sebenarnya kegiatan mereka bisa dikolaborasikan dengan lingkungan atau mungkin juga dengan Polri," ujarnya.
Sebab kata Yuliyanto, kepolisian juga memiliki program berbagi untuk masyarakat khususnya di masa pandemi virus Corona ini. "Siapa tahu mereka membutuhkan tenaga dari polisi untuk membantu masak atau membagikan nasi. Kan itu menjadi hal yang bagus," kata dia.
Terkait dengan rapat SPJ di kantor WALHI Yogyakarta, polisi, kata Yuliyanto, tidak membubarkannya. Pembatasan kegiatan di kawasan itu kata dia merupakan aturan warga yang diterapkan di tengah pandemi COVID-19.
"Polisi tidak membubarkan rapat di kantor WALHI. Masyarakat sekitar kantor WALHI sudah menerapkan aturan selama pandemi sehingga ketika ada kegiatan di kantor WALHI masyarakat dengan dipimpin pak RT minta untuk secepatnya bubar," ujarnya.
Ada pun polisi yang saat itu di lokasi merupakan Babinkamtibmas yang menurut Yuliyanto memang bertugas untuk selalu mendampingi warganya.
Sebelumnya, Ko-koordinator SPJ Ita Fatia Nadia akhirnya menulis surat kepada Presiden Joko Widodo menyusul kegiatan SPJ yang didatangi aparat kepolisian, Kamis lalu.
Dalam surat tertanggal 20 April 2020 itu, Ita menyatakan keresahannya karena merasa dicurigai dan diawasi berlebihan oleh aparat keamanan setempat. Kejadian bermula pada Kamis, 16 April 2020 dapur SPJ di Ngadiwinatan didatangi oleh aparat kepolisian Sektor Patuk, Yogyakarta.
“Mereka menginterogasi kami dengan pertanyaan siapa pendiri, sumber donasi, dan lokasi distribusi nasi bungkus," kata Ita.
Ini bukan kali pertama SPJ didatangi polisi. Sebelumnya pada 27 Maret 2020, dapur darurat juga pernah didatangi aparat. Kemudian pada Sabtu, 18 April 2020 pukul 15.30 WIB, polisi kembali mendatangi dapur SPJ.
“Mereka memaksa mengambil foto saya. Saya tolak saya minta meninggalkan rumah. Pertama mereka minta foto-foto kegiatan distribusi nasi bungkus SPJ. Saya bilang buka saja medsos, semua ada fotonya," kata Ita kepada Tirto.
SPJ merupakan kegiatan solidaritas dapur darurat yang diinisiasi Ita untuk membantu warga Yogyakarta yang kehilangan pendapatan sejak pandemi COVID-19. Dapur darurat itu beroperasi sejak 22 Maret 2020.
“Awalnya dapur itu dari rumah saya di Ngadiwinatan. Tapi sekarang sudah ada 11 dapur," imbuh Ita.
Sebelas dapur darurat tersebut digerakkan oleh relawan yang terdiri dari ibu rumah tangga, LSM, warga kampung hingga mahasiswa. Mereka juga mendapat bantuan pasokan beras, sayur mayur dan telur dari Paguyuban Petani Lahan Pantai di Kulon Progo dan kelompok peternak ayam di Sleman dan Bantul.
“Kami selalu memastikan relawan kami mengikuti protokol pencegahan penyebaran virus. Semua aktivitas di dapur juga dikerjakan maksimal 5 orang."
Selain mendatangi dapur darurat di Ngadiwinatan, polisi juga kata dia membubarkan paksa kegiatan solidaritas warga di kantor Walhi Jogja pada Sabtu 18 April 2020. Tak hanya meminta bubar, polisi kata dia juga mengajak adu fisik peserta yang hadir di pertemuan tersebut.
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Hendra Friana
