Menuju konten utama

Dana Sampah DkI Lebih Besar dari Surabaya, BPK DKI: Kami Cek Dulu

BPK Perwakilan DKI Jakarta mengatakan pihaknya tak hanya akan mengaudit mengenai efisiensi biaya pengelolaan sampah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, tapi juga efektifitas kinerja Pemprov DKI Jakarta itu sendiri dalam mengelola sampah.

Dana Sampah DkI Lebih Besar dari Surabaya, BPK DKI: Kami Cek Dulu
Ilustrasi sampah, ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/nz.

tirto.id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta merespons ribut-ribut ucapan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang mempertanyakan mengapa dana pengelolaan sampah Jakarta lebih besar dari Surabaya.

Risma menyebut, dana pengelolaan sampah di Jakarta Rp3,7 triliun, sedang Surabaya hanya Rp30 miliar.

Ketua BPK DKI Jakarta Yuan Candra mengatakan bahwa pihaknya akan memeriksa terlebih dahulu mengenai pengelolaan dana sampah di Jakarta. Ia mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pemeriksaan awal.

"Setelah itu ada pemeriksana terinci. Judul awalnya pemeriksaan pengelolaan sampah. Sampah itu ada proses penanganannya, kemudian dipelaksanaan, atau dalam tahap pengurangannya, sebelum sampah masuk dikurangi kan mana yang kira-kira lebih prioritas kami audit. Enggak semua," katanya saat ditemui di Pemprov DKI Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Ia mengaku belum bisa menilai mengenai ribut-ribut anggaran pengelolaan sampah Jakarta dan Surabaya.

"Ini kan kita baru masuk ke pemeriksaan pendahuluan. Saya belum bisa menilai," katanya.

Namun, ia menduga, pengeluaran biaya pengelolaan sampah di Jakarta lebih besar karena banyaknya hal yang mesti diurus.

"Kadang namanya anggaran kan semakin banyak yang diurus, penyerapan semakin banyak. Mungkin konteksnya yang di Surabaya saya enggak tahu seperti apa, mungkin aja beda tonasenya," katanya.

Yuan mengatakan pihaknya tak hanya akan mengaudit mengenai efisiensi biaya pengelolaan sampah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, tapi juga efektifitas kinerja Pemprov DKI Jakarta itu sendiri dalam mengelola sampah.

"Kita pengen tahu action masalah di Pemprov DKI apa sih terkait sampah. Terus action kedepan gimana, mengatasinya kaya gimana. Audit kinerja kan begitu, itu terkait efektifitas. Efisiensi pengelolaan biaya sumpah juga tapi kita belum cek. Bisa jadi kita milih satu saja, efektifitas saja," katanya.

"Nanti kita juga lihat. Kalau dari segi anggaran dan jumlah SDM mencukupi ya bisa juga. Fokus lah satu-satu," lanjutnya.

Lawatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DKI Jakarta ke Surabaya, pada 27 Juli 2019 bikin ramai media sosial. Hal ini lantaran munculnya perbandingan soal anggaran pengelolaan sampah antara kedua daerah tersebut.

Anggota DPRD DKI Bestari Barus mengatakan, Jakarta punya anggaran bejibun, tapi justru lebih buruk dari Surabaya dalam hal penanganan sampah.

Politikus Partai Nasdem ini menyebut anggaran untuk pengelolaan sampah DKI mencapai Rp3,7 triliun. Angka itu, kata Bestari, berkali-kali lipat lebih besar ketimbang kota yang dipunggawai oleh Tri Rismaharini atau Risma.

Risma juga kaget dengan dana yang dikeluarkan Pemda DKI Jakarta untuk pengolahan sampah, yakni mencapai Rp3,7 triliun.

"Kalau di Surabaya hanya menghabiskan dana Rp30 miliar. Karena kita menghemat biaya-biaya yang tidak perlu. Kita juga punya rumah-rumah kompos dan berhati-hati untuk menimbang sampah," kata Risma.

Baca juga artikel terkait SAMPAH atau tulisan lainnya dari Haris Prabowo

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Haris Prabowo
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Nur Hidayah Perwitasari