Dalih Dua Paslon Pilpres Abaikan Pengendalikan Tembakau

Oleh: Vincent Fabian Thomas - 9 Maret 2019
Dibaca Normal 1 menit
Bagi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, rokok telah jadi kebutuhan pokok masyarakat, sehingga tak mungkin dikendalikan ketat.
tirto.id - Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Hasbullah Thabrany mengatakan, keputusan untuk menaikan cukai rokok sulit dilakukan lantaran rokok menyangkut kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, karena rokok sudah mengakar bahkan tidak bisa diharamkan kendati fakta menunjukkan adanya efek buruk bagi kesehatan masyarakat.

"Urusan pengendalian rokok ini luar biasa susah ya. Tidak bisa dilepaskan dari budaya yang sudah ada. Kiai-kiai sudah banyak yang merokok sampai tidak berani bilang rokok itu haram," ucap Hasbullah dalam diskusi bertajuk 'Menuju Debat III: Menakar Visi Kesehatan' di D’ Consulate, Jakarta, Sabtu (9/3/2019).


Ungkapan Hasbullah merupakan respons atas pernyataan aktivis dan pengamat yang mendesak presiden terpilih untuk serius mengendalikan tembakau.

Menurut Hasbullah, bila tembakau dikendalikan secara serius, maka akan dapat memengaruhi penerimaan negara yang diperoleh dari industri tembakau.

Tak jauh berbeda, anggota Tim Kesehatan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hermawan Saputra, menilai kehidupan masyarakat sudah bergantung pada rokok.

Ia menilai persoalan ini harus diselesaikan dengan menyediakan alternatif pilihan kebahagiaan, sehingga masyarakat dapat beralih dari rokok.

"Hidupnya sudah tergantung pada rokok. Harusnya ada pilihan lain, ada saluran kebahagiaan lain," ucap Hermawan.

Hermawan juga mengatakan bila industri rokok dikendalikan, maka ia mengkhawatirkan nasib petani tembakau dan industri rumahan.

Ia menyebutkan persoalan ini hanya dapat dijawab pemerintah dengan menyediakan alternatif lapangan pekerjaan bagi pekerja industri tembakau yang terdampak atas pelarangan itu.

Wakil Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah UI, Abdillah Ahsan mengatakan, kedua paslon Pilpres 2019, dinilai keliru bila menganggap pengendalian rokok sulit dilakukan.

Meski ada alasan ekonomi seperti mengurangi cukai rokok yang diterima negara atau membahayakan lapangan kerja, ia menyebutkan hal ini tak perlu menjadi soal.

Sebab, kata dia, pemerintah tidak seharusnya bergantung pada penerimaan cukai rokok. Sebaliknya, ia menuturkan masih banyak hal lain yang seharusnya juga dipungut cukainya seperti gula karena juga memiliki efek buruk seperti obesitas.

"Pemerintah harus buat kebijakan untuk mengurangi konsumsi rokok masyarakat. Dan lebih cerdas membuat kebijakan pemasukan negara. Jangan bergantung ke rokok,” ucap Abdillah.

Komisioner KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) Bidang Kesehatan, Sitti Hikmawatty menilai pengendalian konsumsi rokok sudah menjadi kewajiban. Hal ini, kata Sitti, memiliki target untuk menurunkan konsumsi rokok pada 2030.

Belum lagi, kata dia, ada kekhawatiran sasaran promosi industri rokok saat ini bukan lagi kepada orang dewasa, melainkan anak-anak. Terutama posisi anak-anak sebagai calon konsumen rokok di masa depan.

"Kita perlu melindungi anak dari generasi ini. Kita harus melakukan pelarangan. Rokok itu bukan normal lagi walaupun berikan CSR, dampak buruknya lebih besar dari keuntungannya," ungkap dia.


Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Vincent Fabian Thomas
(tirto.id - Politik)

Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Zakki Amali
DarkLight