Menuju konten utama

Daftar 14 Proyek Strategis Nasional yang Dibatalkan Jokowi

Empat belas proyek tersebut dihapus dari daftar Proyek Strategis Nasional karena dinilai tidak berjalan dengan baik.

Daftar 14 Proyek Strategis Nasional yang Dibatalkan Jokowi
Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) saat meninjau proyek MRT di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu (7/3/18). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww/18.

tirto.id - Presiden Joko Widodo menghapus 14 proyek dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Ke-14 proyek tersebut dianggap tidak berjalan dengan baik. Hal itu diumumkan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) pada Kamis (19/4/2018).

Saat ini daftar PSN terdiri dari 222 proyek dan 3 program dengan rincian 69 proyek pembangunan jalan, 51 proyek bendungan, 29 proyek kawasan pembangunan termasuk kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan industri, dan kawasan pariwisata strategis nasional.

Kemudian, 16 proyek kereta api, 11 proyek energi, 10 proyek pelabuhan, 8 proyek air bersih dan sanitasi, 6 proyek bandara, 6 proyek irigasi, 6 proyek smelter, 4 proyek teknologi , 3 proyek perumahan, 1 proyek pertanian-kelautan, 1 proyek tanggul laut, dan 1 proyek pendidikan yaitu pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia.

Sementara itu, program yang masuk dalam Program Strategis Nasional adalah program pesawat terbang, serta program agraria, dan program kehutanan.

Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan 14 proyek tersebut belum akan ada pembangunan fisiknya hingga pada kuartal ketiga 2019.

"Kalau proyek PSN itu belum akan ada pembangunan fisik, belum ada konstruksi pada kuartal ke-3 tahun 2019, kita akan anggap tidak diteruskan, didrop," katanya saat jumpa pers di Kantor Presiden pada Senin (16/4/2018), seperti dikutip Antara.

Menurut Darmin, proyek yang dibatalkan itu masih berpotensi untuk diajukan kembali sebagai PSN pada masa yang akan datang. Menko menjelaskan total nilai PSN yang dibatalkan adalah sebesar Rp264 triliun.

Daftar 14 proyek yang dihilangkan status PSN-nya adalah sebagai berikut:

  1. Jalan Tol Waru (Aloha) - Wonokromo - Tanjung Perak, Jawa Timur (18,2km)
  2. Jalan Tol Sukabumi - Ciranjang – Padalarang, Jawa Barat (61km)
  3. Kereta Api Kertapati - Simpang - Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan (bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera).
  4. Kereta Api Muara Enim - Pulau Baai, Sumatera Selatan - Bengkulu
  5. Kereta Api Tanjung Enim - Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan
  6. Kereta Api Jambi – Pekanbaru, Jambi - Riau
  7. Kereta Api Jambi – Palembang, Jambi - Sumatera Selatan
  8. Pembangunan Rel Kereta Api Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Timur
  9. Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor East – West, DKI Jakarta
  10. Bandara Sebatik, Kalimantan Utara
  11. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mebidang, Sumatera Utara
  12. Bendungan Telaga Waja, Bali
  13. Bendungan Pelosika, Sulawesi Tenggara
  14. Kawasan Ekonomi Khusus Merauke, Papua

Sementara, berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), 10 PSN senilai Rp61,5 triliun sudah selesai dan beroperasi sampai pada akhir 2017:

  1. Jalan Tol Soreang – Pasirkoja, Jawa Barat (11km)
  2. Jalan Tol Mojokerto – Surabaya, Jawa Timur (36,3km)
  3. Jalan Akses Tanjung Priok, DKI Jakarta (16,7km)
  4. Bandara Raden Inten II, Lampung
  5. Pengembangan Lapangan Jangkrik dan Jangkrik North East Wilayah Kerja Muara Bakau, Kalimantan Timur
  6. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Nanga Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat
  7. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat
  8. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Wini, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur
  9. Bendungan Teritip, Kalimantan Timur
  10. Pembangunan Saluran Suplesi Daerah Irigasi Umpu Sistem (Way Besai), Lampung

Baca juga artikel terkait PROYEK STRATEGIS NASIONAL atau tulisan lainnya dari Dipna Videlia Putsanra

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Dipna Videlia Putsanra
Penulis: Dipna Videlia Putsanra
Editor: Dipna Videlia Putsanra