tirto.id - Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan mengatakan, masyarakat hanya diperbolehkan mengikuti salah satu jalur menjadi abdi negara.
Pemerintah saat ini membuka dua jalur yakni Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut Ridwan, BKN masih mengusulkan hal tersebut ke pemerintah. Usul ini akan dibawa dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), terkait persiapan perencanaan perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) periode 2019-2024.
"Kemungkinan Pak Kepala BKN mengatakan hanya satu yang dipilih. Kalau PPPK ya PPPK, kalau CPNS ya CPNS. Kami mengusulkan itu," ujar dia, saat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019).
Sebab, kata dia, kemungkinan peserta yang mengikuti seleksi ujian mencapai 5,5 juta. Jika masing-masing peserta mengikuti seleksi keduanya, yaitu CPNS dan PPPK, akan membludak menjadi 11 juta orang.
"Kalau dua-duannya boleh, 5,5 juta peserta kali dua, 11 juta yang potensi [mendaftar]. Itu too much (terlalu banyak) bagi BNK," ucap dia.
Berdasarkan arahan Menpan dan RB seleksi CPNS mulai diselenggarakan pada Oktober 2019 mendatang.
Namun, untuk waktu spesifiknya, masih menunggu hasil rapat koordinasi antara Kementerian PAN-RB dan sejumlah kementerian lainnya. Seperti Kemendikbud dan Kemendagri.
"Pak Menpan berkali-kali menyampaikan, seleksi CPNS akan diadakan Oktober. Nah itu kita tinggal tunggu. Tanggal pasti belum," ucap dia.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Zakki Amali
