tirto.id - Pemerintah Provinsi Papua mengambil langkah ekstrem dalam menangani pandemi COVID-19, yakni berencana melaksanakan lockdown demi menekan kasus. Langkah ini akan diambil Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagai upaya menekan penyebaran COVID di Bumi Cendrawasih.
Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua merencanakan untuk menutup segala akses keluar masuk, baik penerbangan maupun laut selama 1 bulan.
"Penutupan tersebut diperkirakan akan berlangsung pada 1 Agustus-31 Agustus 2021," kata dia, Selasa (20/7/2021) sebagaimana dinukil dari Antara.
Akan tetapi, kebijakan tersebut akan dimatangkan lebih lanjut pada rapat evaluasi Tim Satgas COVID-19 Papua pada Rabu (21/7/2021). Ia mengaku, Pemprov Papua akan mengikuti rapat bersama kepala daerah lain secara virtual, kemudian mengkaji secara berkala penerapan PPKM mikro di Papua.
Kementerian Dalam Negeri pun angkat bicara soal rencana ini. Mendagri Tito Karnavian langsung 'meredam' niat Papua untuk melakukan lockdown. Ia membujuk Enembe untuk menggunakan konsep PPKM level sesuai Instruksi Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 25 tahun 2021 tentang pelaksanaan PPKM Level 4 di luar Jawa dan Bali.
"Jadi kami gunakan istilah PPKM Level 4, Level 3. bukan istilah lockdown. Kalau lockdown nanti masyarakat jadi bingung, belum tentu semua masyarakat juga memahami arti lockdown," kata Tito saat memberikan keterangan secara daring dari kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (26/7/2021).
Tito berdalih konsep PPKM level lebih jelas daripada lockdown. Ia pun meminta kepada Enembe untuk rapat lebih lanjut terkait konsep PPKM level 4 yang dikeluarkan pemerintah.
"Nah, itu saya sudah minta Pak Gubernur juga untuk melaksanakan rapat Forkopimda hari ini, menindaklanjuti ini berlaku sampai dengan tanggal 2 Agustus nanti kita evaluasi lagi," kata Tito.
Lonjakan Kasus dan Dijegal karena PON?
Sikap Tito yang langsung turun tangan soal wacana lockdown Papua tidak bisa dilepaskan dari agenda besar pemerintah di Bumi Cendrawasih, yakni Pekan Olahraga Nasional (PON) 2021. Kemendagri pun menerbitkan 3 instruksi dalam pelaksanaan PPKM level di seluruh Indonesia. Uniknya, hanya Inmendagri 25/2021 yang mengatur spesifik soal pelaksanaan olahraga.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tidak menampik bahwa kebijakan penerapan olahraga dalam aturan PPKM level di Papua berkaitan dengan PON Papua. Selain itu, karena kondisi beberapa daerah di Papua yang kini memang berstatus level 4 lantaran kurang masif dari segi vaksinasi.
"Kita ketahui bersama bahwa kita akan menyelenggarakan PON di bulan Oktober dan di Agustus nanti sudah mulai ada tes event sehingga tentu seluruhnya perlu kita sinkronkan dengan kegiatan jangan sampai kegiatan nasional nanti bisa terganggu," kata Airlangga dalam keterangan usai rapat terbatas soal KUR dengan Presiden Jokowi, Senin (26/7/2021).
Pemerintah memang tengah mempersiapkan secara matang pelaksanaan PON Papua. Terkini, sejumlah alat pertandingan sudah tiba di Papua. Pihak pelaksana PON Papua bahkan mengklaim venue PON Papua sudah berkelas dunia.
Epidemiolog dari Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) Mouhammad Bigwanto mengatakan, kasus COVID di Papua memang tidak tinggi. Akan tetapi, Papua tetap harus diatensi karena kondisi layanan kesehatan Papua tidak seperti di Pulau Jawa-Bali.
"Sebenarnya kalau dilihat dari angkanya, kasus di Papua tidak separah provinsi yang ada di Jawa. Tetapi saya setuju ini harus jadi perhatian yang serius karena Papua termasuk wilayah yang faskesnya rentan sekali. Artinya pemerintah pusat harus ikut menjamin keamanan selama pelaksanaan PON, baik dari sisi hulu sampai hilir (Faskes)" kata Bigwanto kepada reporter Tirto, Senin (26/7/2021).
Kasus COVID-19 di Papua memang mengalami naik turun, tetapi pada angka yang tidak aman-aman saja. Dikutip dari laman resmi COVID-19 Indonesia, kasus konfirmasi positif Papua merangkak naik sejak 6 Juli 2021.
Selama tanggal 1 hingga 25 Juli 2021, kasus konfirmasi positif tertinggi jatuh pada 14 Juli 2021 dengan 357 kasus. Angka tersebut tergolong tinggi meski tidak menembus angka tertinggi kasus konfirmasi positif Papua pada 3 Desember 2020 yang mencapai 1.748 kasus.
Di sisi lain, angka kematian di Papua akibat COVID tidak setinggi provinsi di Jawa-Bali. Papua pernah tercatat tidak ada kematian sejak tanggal 16 Juni hingga 17 Juli 2021. Data per 25 Juli pun mencatat tidak ada kasus kematian COVID dari Bumi Cendrawasih.
Namun Bigwanto mengingatkan, kondisi tenaga kesehatan dan jumlah RS mereka terbatas. Berdasarkan data dinukil dari laman Data COVID Papua, Papua hanya memiliki 45 rumah sakit dan hanya 16 rumah sakit berstatus RS rujukan COVID. Selain itu, kasus COVID bisa saja tidak hanya di kota, tetapi juga daerah terpencil.
"Kerentanan lain, sering kali perhatian kita terlalu Jawa sentris, sehingga ketika kasus meningkat di Papua, saya khawatir ini akan kurang terekspos, padahal mungkin ini dalam situasi mengkhawatirkan juga," kata Bigwanto.
Bigwanto pun pesimistis aksi lockdown bisa diterapkan Pemprov Papua. Ia beralasan, kebijakan tersebut tidak populer dari segi ekonomi politik.
Di sisi lain, opsi lockdown bukanlah jawaban, apalagi jelang PON Papua. Ia justru menilai, penanganan pandemi di Jawa dan daerah lain kecil kemungkinan terbawa ke Papua. Ia justru melihat testing dan tracing menjadi kunci dalam penanganan pandemi di Papua.
"Soal vaksin itu bisa jadi salah satu solusi, tapi harus dibarengi dengan peningkatan testing, tracing dan kapasitas treatment. Juga sebaiknya pemerintah tetap memantau situasi, jika di bulan September atau Oktober nanti kasus belum terkendali, akan lebih baik ditunda dulu [PON]" kata Bigwanto.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
