Pandemi COVID-19

COVID-19 Melonjak, Kepekaan Membaca Situasi Kunci Pengendalian

Oleh: Abdul Aziz - 23 Juni 2021
Dibaca Normal 1 menit
Satgas minta pemda harus lebih peka dalam membaca data tren zonasi di wilayahnya agar lonjakan COVID-19 segera teratasi.
tirto.id - Pemerintah memutuskan untuk melakukan pengetatan aktivitas masyarakat sebagai upaya pengendalian kasus COVID-19 yang trennya terus mengalami peningkatan usai libut Idulfitri. Langkah ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 tahun 2021.

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan, pengetatan tersebut dibagi berdasarkan zonasi risiko tingkat kabupaten/kota. Zonasi ini bersifat dinamis sehingga menjadi sebuah kewajiban Pemerintah Daerah untuk memantau secara berkala pergerakan (tren) zonasi ini.

“Pemerintah Daerah harus lebih peka dalam membaca data tren zonasi di wilayahnya. Jika lebih dari seminggu zonasi masih tetap di zona oranye atau merah, maka upaya penanganan seperti PPKM Mikro harus dievaluasi,” kata Wiku dalam siaran persnya, Selasa (22/6/2021).

Wiku mengatakan, upaya ini diharapkan juga dapat melatih kemampuan daerah untuk menjalankan upaya gas-rem yang baik berdasarkan sensitivitas yang tinggi terhadap kondisi kasus COVID-19. Tak hanya itu, kata Wiku, pemerintah juga terus memotivasi optimalisasi PPKM Mikro dan fungsi posko.

Pada prinsipnya, kata Wiku, ketika suatu kabupaten/kota diinstruksikan oleh pemerintah provinsi untuk menjalankan PPKM Kabupaten/Kota, maka secara otomatis seluruh desa/kelurahan yang ada di bawahnya menjalankan PPKM Mikro. Baik PPKM Kab/Kota maupun PPKM Mikro sama-sama merupakan upaya pengendalian.

“Hal yang membedakan adalah PPKM Kab/Kota bertujuan untuk memonitor sektor-sektor besar seperti restoran, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan sektor lainnya, termasuk memonitor implementasi PPKM Mikro. Sedangkan PPKM Mikro berfungsi secara spesifik untuk mengawasi kegiatan di masyarakat yang umumnya sulit untuk dikendalikan,” papar Wiku.

Selain itu, pemerintah juga memaksimalkan pencegahan lonjakan kasus melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri PANRB. Melalui ini, pemerintah memutuskan tiga perubahan ketetapan hari libur nasional, yaitu: Tahun Baru Islam 1443 Hijriah dan Maulid Nabi Muhammad SAW masing-masing dimundurkan 1 hari menjadi Rabu, 11 Agustus 2021 dan Rabu, 20 Oktober 2021, serta peniadaan Cuti Bersama Hari Raya Natal pada 24 Desember 2021.

Satgas menekankan, ketetapan ini bukan untuk melanggar hak pekerja, namun semata-mata sebagai bentuk antisipatif peluang lonjakan kasus setelah periode libur panjang. “Saya perlu tekankan di sini bahwa kebijakan pemerintah dalam menggeser hari libur merupakan upaya untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus pasca libur panjang,” kata Wiku.

Melengkapi seluruh upaya pengendalian tersebut, pemerintah juga terus berupaya memasifkan vaksinasi. Pemenuhan kebutuhan vaksinasi terus dilakukan, terbaru pada 20 Juni 2021, Indonesia kembali menerima kedatangan vaksin bulk (bahan baku) dari Sinovac yang menjadi kedatangan ke-17 COVID-19, sebanyak 10 juta dosis.

“Saya telah memperoleh vaksin lengkap sebanyak dua kali dan saat ini dinyatakan positif COVID-19. Hal ini memperlihatkan bahwa penularan masih ada dan vaksin tidak sepenuhnya melindungi dari penularan, kekebalan individu tidaklah cukup dalam meredam penularan dan untuk mengatasinya dibutuhkan kekebalan komunitas (herd immunity)” papar Wiku.


Banner BNPB Info Lengkap Seputar Covid19
Banner BNPB. tirto.id/Fuad

Baca juga artikel terkait KAMPANYE COVID-19 atau tulisan menarik lainnya Abdul Aziz
(tirto.id - Kesehatan)

Penulis: Abdul Aziz
Editor: Agung DH
DarkLight